RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Di tengah hiruk-pikuk agenda kenegaraan, secercah harapan tumbuh dari Kompleks Parlemen Senayan.

Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, menerima kunjungan hangat dari Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Kalimantan Barat.

Sebuah pertemuan yang bukan hanya seremonial, melainkan momen penuh makna untuk memperkuat peran perempuan sebagai motor ekonomi nasional.

Baca juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tegaskan 3 Prinsip Utama dalam Pelaksanaan SPMB 2025, Jangan Ada Percaloan

Pertemuan ini mempertemukan dua kekuatan: GKR Hemas, sosok perempuan tangguh yang dikenal vokal memperjuangkan hak-hak perempuan, dan para pengurus IPEMI Kalimantan Barat, yang mewakili suara dan semangat ribuan perempuan pengusaha di daerah.

Dalam sambutannya yang penuh semangat, GKR Hemas memberikan apresiasi mendalam terhadap kontribusi nyata para pengusaha Muslimah.

Baginya, perempuan bukan sekadar penopang ekonomi keluarga, tapi juga pencipta lapangan kerja dan agen perubahan sosial yang tak tergantikan.

Baca juga: Ekonomi Kreatif Harapan Baru Daerah, Komite III DPD RI dan KemenEkraf Dorong Kebijakan Nyata

"Perempuan memiliki potensi besar untuk berinovasi dan menciptakan solusi yang berdampak," ujar GKR Hemas dengan tegas namun penuh empati dalam keterangan yang diterima, Rabu (07/05/2025).

Ia juga mendorong perempuan untuk memperluas jejaring, terus belajar, dan tak ragu menjadi penggerak di tengah komunitasnya.

Menurut GKR Hemas, kemajuan daerah hanya akan tercapai jika perempuan diberi ruang dan dukungan penuh.

Baca juga: Menteri PKP dan Menkomdigi Simbolis Serahkan Kunci Rumah Bersubsidi untuk Wartawan, Ditambah 3.000 Unit

Pertemuan ini berlangsung di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, dalam suasana dialog yang hangat dan membangun. Meski tidak disebutkan tanggal pastinya, momen ini terjadi baru-baru ini di tahun 2025, menjadi bagian dari upaya DPD RI mendorong pemberdayaan ekonomi daerah.

Karena isu pemberdayaan perempuan tak bisa menunggu. Apalagi di tengah dinamika global yang semakin kompleks. GKR Hemas memberi contoh nyata: kebijakan tarif impor resiprokal oleh Presiden Donald Trump di masa lalu yang berdampak besar pada rantai pasok dunia.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha, termasuk perempuan, harus siap menghadapi persaingan global dan kebijakan ekonomi yang terus berubah.

Baca juga: DPRD Depok Usulkan Pembentukan 3 BUMD Baru, Ini Respon Supian Suri

"Pelaku usaha tidak bisa hanya fokus pada pasar lokal. Mereka harus adaptif dan cerdas membaca tren dunia," jelas GKR Hemas.

Dalam forum tersebut, IPEMI Kalbar menyampaikan langsung berbagai tantangan yang dihadapi anggotanya: mulai dari akses permodalan yang masih terbatas, minimnya pelatihan kewirausahaan, hingga regulasi yang belum sepenuhnya berpihak pada usaha kecil dan menengah.

Mereka berharap DPD RI bisa menjadi jembatan, bukan hanya antara pusat dan daerah, tapi juga antara kebijakan dan kebutuhan nyata di lapangan. Sebuah sinergi yang dinantikan demi kemajuan ekonomi berbasis inklusi gender.

Baca juga: Anggota DPD Pertanyakan Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Nilai Gubernur Jabar Tak Beradab!

GKR Hemas menegaskan komitmen DPD RI untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada perempuan, khususnya dalam pemerataan pembangunan ekonomi daerah. Ia percaya, keberhasilan pembangunan tak lepas dari kiprah perempuan.

"Kami percaya, perempuan bukan hanya bagian dari pembangunan, tapi juga pendorong utama kemajuan bangsa,” tutupnya dengan penuh keyakinan. (***)

Reporter: Bambang Priambodo/RUZKA INDONESIA