RUZKA INDONESIA – Institute for Essential Services Reform (IESR) mendukung penuh keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghentikan sementara pembangunan pusat data kecerdasan buatan (AI) milik BDx Data Center di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
CEO IESR Fabby Tumiwa menilai proyek dengan kebutuhan air dan listrik yang besar itu tidak semestinya dibangun sebelum perizinan lingkungan dan bangunannya lengkap, serta sebelum dampaknya diketahui publik.
“Kami menghargai ketegasan Gubernur Jawa Barat, investasi data center memang bagian penting dari pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Namun, pembangunan harus tetap berjalan dengan menghormati keberlanjutan sumber daya air, keandalan listrik, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi,” ujarnya lewat siaran tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (3/10/2026).
Fabby menegaskan BDx semestinya merampungkan perizinan dan kajian dampak terlebih dahulu sebelum memulai proyek.
Adapun fasilitas milik BDx rencananya berkapasitas 640 Megawatt (MW) dan berjarak sekitar 5 kilometer dari Waduk Jatiluhur. Peletakan batu pertama telah dilakukan pada 22 September 2026.
Namun enam hari setelahnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak dan menghentikan pekerjaan konstruksi karena Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) belum diterbitkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
“PBG dan AMDAL belum keluar, jangan dulu berjalan proyeknya. Berhentikan dulu pembangunannya,” kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi.
Butuh Pembangkit dan Air Jumbo
Fabby menyebut satu fasilitas data center berkapasitas 640 MW itu membutuhkan unit pembangkit listrik jumbo. Oleh karena itu, publik harus mengetahui sumber listrik yang digunakan.
“Publik berhak tahu dari mana listrik itu berasal, apakah akan menambah pembakaran batu bara, dan apakah pelanggan PLN lainnya ikut menanggung risikonya, baik berupa gangguan pasokan maupun beban biaya,” sebutnya.
Selain sumber listrik, kebutuhan air pada tahap pengembangan berikutnya juga menjadi sorotan dengan taksiran mencapai 384 liter per detik, setara 33 ribu meter kubik per hari atau lebih dari 12 juta meter kubik setiap tahunnya yang bersumber dari Waduk Jatiluhur.
Karena itu, IESR meminta penghentian sementara proyek BDx harus dimanfaatkan untuk melakukan kajian mendalam dan bukan sekadar mempercepat penerbitan izin.
Sebelum proyek dilanjutkan, IESR meminta sejumlah hal, salah satunya penyusunan AMDAL secara menyeluruh dengan keterlibatan penuh masyarakat yang akan terdampak, terutama petani pengguna irigasi Jatiluhur.
Kemudian, diperlukan juga kajian dampak kebutuhan listrik data center terhadap keandalan pasokan sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali, mencakup kecukupan cadangan daya, kebutuhan transmisi dan gardu induk, serta sumber pembangkit yang akan memasok.
“Lalu, harus ada kajian dampak terhadap akses listrik pelanggan PLN, baik rumah tangga, UMKM, dan industri, termasuk risiko gangguan pasokan dan siapa yang menanggung biaya penguatan jaringan, wajib diumumkan,” tegas Fabby. ***
Editor: Yoyok BP
Email: yoyokbp@gmail.com
Komentar