RUZKA INDONESIA; JAKARTA — Angka inflasi Januari 2026 tercatat 3,55 persen secara tahunan (year on year). Sekilas, angka ini terlihat melampaui target nasional 2,5 persen ±1 persen. Namun Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian menegaskan, kenaikan tersebut tidak mencerminkan lonjakan harga barang dan jasa di lapangan.
Penjelasan itu disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah, yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Senin (9/2/2026).
“Tidak perlu khawatir karena ini tidak menggambarkan kenaikan harga riil barang dan jasa,” ujar Mendagri.
Mendagri memaparkan, penyumbang terbesar inflasi tahunan berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 1,72 persen. Dari komponen tersebut, tarif listrik memberi kontribusi paling besar, yakni 1,49 persen.
Menurut Mendagri, faktor pembanding menjadi kunci membaca data ini. Pada Januari 2025, tarif listrik masih mendapat subsidi 50 persen dari pemerintah. Sementara Januari tahun 2026 ini, tarif kembali normal tanpa subsidi.
“Seolah-olah terlihat ada kenaikan, padahal tarifnya sama. Yang berbeda adalah skema subsidi tahun lalu,” jelas Mendagri.
Untuk melihat kondisi ekonomi yang lebih aktual, Mendagri mengajak melihat inflasi bulanan (month to month). Data BPS menunjukkan Januari 2026 justru mengalami deflasi 0,15 persen dibanding Desember 2025. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar deflasi, yakni minus 0,30 persen.
“Artinya, setelah terdorong kenaikan saat Natal dan Tahun Baru, harga-harga mulai turun dan terkendali di Januari,” kata Mendagri.
Meski tren nasional relatif stabil, Mendagri mengingatkan sejumlah daerah dengan inflasi tinggi agar memperkuat langkah pengendalian, terutama pada komoditas cabai, bawang putih, daging ayam, dan beras.
Mendagri juga menekankan pentingnya ketahanan pangan daerah, khususnya wilayah rawan bencana. Belajar dari pengalaman Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, gangguan logistik dapat memicu lonjakan harga.
“Daerah harus punya ketahanan logistik sendiri, minimal stok untuk tiga bulan,” tegas Mendagri.
(Puspen Kemendagri)
Editor: Endro Yuwanto
