RUZKA INDONESIA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bergerak cepat mematangkan persiapan seleksi terbuka untuk mengisi posisi direksi pada tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Langkah strategis ini diambil guna melakukan penguatan manajemen, mempercepat performa bisnis, dan mengoptimalkan kontribusi daerah dari PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM), PT Banten Global Development (BGD), dan PT Jamkrida Banten.
Persiapan rekrutmen tersebut dibahas secara komprehensif dalam rapat Panitia Seleksi (Pansel) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang.
Pansel yang dibentuk melibatkan kolaborasi lintas sektor yang kredibel, mulai dari unsur pemerintah daerah, akademisi, hingga praktisi profesional. Proses penjaringan direncanakan berjalan secara paralel demi efisiensi waktu, dengan target seluruh tahapan rampung pada Juli 2026.
“Kami memastikan proses rekrutmen ini berjalan secara terbuka dan akuntabel. Seluruh tahapan akan diumumkan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi publik,” kata Sekda Banten, Deden Apriandhi.
Pemprov Banten berkomitmen penuh agar seleksi terbuka ini mampu menjaring figur-figur profesional yang memiliki kompetensi unggul, integritas tinggi, serta visi kuat untuk memajukan kinerja korporasi daerah demi kesejahteraan masyarakat Banten.
Dukungan dan Penguatan Aspek ‘Prudential Management’
Langkah responsif Pemprov Banten dalam melakukan penyegaran internal ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari kelompok mitra strategis pembangunan daerah.
Koordinator Penerus Banten, Egi Hendrawan, menyatakan bahwa kebijakan melakukan rekrutmen terbuka ini adalah bukti nyata komitmen kuat Gubernur dalam menegakkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik di tubuh perusahaan daerah.
“Kami mengapresiasi dan mendukung penuh langkah taktis Pemprov Banten yang membuka seleksi ini secara transparan. Ini adalah momentum emas yang diinisiasi oleh kepemimpinan Gubernur untuk melakukan akselerasi dan transformasi manajemen besar-besaran di PT ABM, PT BGD, dan PT Jamkrida,” ujar Egi Hendrawan.
Egi menilai, langkah terbuka Pemprov ini sudah sangat sejalan dengan koridor hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2018. Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pengurusan BUMD harus didasarkan pada kompetensi, kemandirian, dan profesionalisme demi mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski mendukung penuh, Egi memberikan catatan penting yang konstruktif bagi tim Pansel, khususnya untuk posisi direksi PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM). Mengingat korporasi tersebut tengah menghadapi dinamika proses hukum di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, ia meminta Pansel untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang ekstra ketat (prudential management).
“Momentum seleksi ini harus menjadi titik balik pemulihan citra korporasi. Khusus untuk PT ABM, Pansel harus jauh lebih jeli, selektif, dan hati-hati. Kita tidak boleh kecolongan. Figur yang dipilih nanti bukan sekadar paham bisnis, melainkan harus memiliki integritas berlapis, clean track record, dan kemampuan mitigasi risiko hukum yang matang agar persoalan serupa tidak terulang kembali,” tegas Egi.
Di akhir penyataannya, Egi menegaskan bahwa masyarakat Banten berada di belakang kebijakan Gubernur untuk memastikan seluruh BUMD Banten bertransformasi menjadi pilar ekonomi daerah yang sehat, akuntabel, dan produktif.
“Kami optimistis, di bawah kendali manajemen baru yang dilahirkan dari proses seleksi ketat ini, BUMD Banten akan tumbuh menjadi perusahaan daerah yang membanggakan dan bebas dari masalah hukum, semoga” pungkasnya. (***)
Jurnalis: EH
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar