RUZKA INDONESIA — Institut Hijau Indonesia (IHI) secara resmi mengukuhkan 208 generasi muda dari 30 provinsi sebagai pejuang keadilan energi atau Risers melalui program YOU-RINGS (Youth Rising for Green and Just Energy Sovereignty).
Program Yourings menempatkan anak muda bukan hanya sebagai penerima pengetahuan, tetapi diajak untuk memahami dan membaca persoalan energi secara langsung di sekitar tempat tinggal.
Para peserta yang disebut sebagai Risers menjalani proses pembelajaran yang mencakup tahap you-learn, you-hunt, dan you-speak: dimulai dari belajar mengenai energi dan keadilan sosial-ekologis, melakukan investigasi dan observasi di lapangan, kemudian membawa temuan tersebut ke ruang publik dan dialog kebijakan.
Dalam forum ini, para Risers mempresentasikan hasil investigasi dan observasi lapangan dari berbagai wilayah Indonesia sekaligus menyampaikan policy brief yang disusun berdasarkan temuan mereka.
Membaca Persoalan Energi dari Tingkat Tapak
Investigasi para Risers menunjukkan bahwa persoalan energi di Indonesia tidak dapat dilihat hanya dari persoalan pergantian sumber energi atau teknologi.
Di berbagai daerah, persoalan energi berkelindan dengan akses masyarakat terhadap ruang hidup, air, lingkungan, penghidupan, serta hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.
Di Aceh, misalnya, para Risers menemukan persoalan emisi metana dan air lindi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan gas.
Di Sumatera Utara, persoalan pembangkit listrik tenaga sampah memberikan dampak kesehatan karena limbahnya mencemari air.
Sementara di Sumatera Selatan dan Lampung, muncul pertanyaan mengenai apakah pengembangan listrik tenaga sampah benar-benar menjadi solusi atau justru berpotensi menghadirkan bentuk masalah baru terutama dari kesiapan sarana prasarana, monitoring dan juga perawatannya.
Temuan juga datang dari berbagai wilayah lainnya. Di Yogyakarta, para Risers menyoroti ketidakmerataan manfaat energi dan persoalan pengabaian masyarakat lokal.
Di Bangka Belitung, persoalan pembangkit listrik dan air menjadi perhatian. Di Jawa Tengah, keberadaan PLTU dikaitkan dengan persoalan kemiskinan, sedangkan di NTT, PLTU ditemukan berdampak terhadap wilayah tangkap masyarakat.
Di Sulawesi Selatan, persoalan akses energi menjadi perhatian. Di Morowali, pengembangan industri berbasis batu bara dan eksploitasi menjadi sorotan.
Sementara di Sulawesi Tenggara, pengembangan industri nikel dan pembangkit listrik berkaitan dengan persoalan krisis air bersih.
Di wilayah Kalimantan, temuan para Risers mencakup persoalan agraria dan limbah tambang bawah tanah di Kalimantan Selatan, serta ekspansi sawit di Kalimantan Tengah.
Di Jawa Barat, pengembangan geothermal di kawasan Gunung Gede Pangrango menjadi perhatian karena berpotensi mengancam kawasan konservasi. Sementara di Gorontalo Utara, pembukaan hutan alam untuk biomassa turut menjadi temuan.
Di Maluku Utara, khususnya Pulau Taliabu, para Risers menemukan ironi lain: wilayah yang memiliki sumber daya energi dan mengalami aktivitas eksploitasi sumber daya, tetapi masyarakatnya masih menghadapi keterbatasan akses energi.
Temuan-temuan tersebut kemudian dirangkum dan dibawa ke dalam policy brief sebagai bahan dialog kebijakan.
Transisi Energi Bukan Sekadar Pergantian Teknologi
Dalam dialog nasional, para narasumber dari pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan praktisi memberikan tanggapan terhadap temuan para Risers.
Anggota Dewan Energi Nasional, Dr. Ir. Fadhill Hasan, M.Sc., menilai temuan dan masukan yang dihasilkan dari berbagai daerah penting bagi perbaikan program dan agenda energi nasional.
Ia juga menyambut temuan tersebut sebagai bagian dari mekanisme check and balances dan membuka ruang untuk dialog lebih lanjut dengan pelaksana di tingkat lapangan.
“Apa yg dihasilkan Institut Hijau Indonesia di berbagai daerah sangat berharga bagi perbaikan agenda dan program energi di negara kita.” ucap Fadhil dalam siaran pers yang diterima, Rabu (04/11/2026).
Sementara itu, Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A., IPU, menekankan pentingnya memastikan kebijakan nasional memiliki jangkar yang kuat di tingkat lokal.
“Transisi energi perlu dipahami sebagai transformational change, bukan sekadar perpindahan dari satu sumber energi ke sumber energi lainnya.” tutur Laksmi.
Menurutnya, energi tidak hanya dapat dilihat sebagai persoalan listrik, tetapi juga berkaitan dengan persoalan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat.
Perspektif gender juga menjadi bagian dari pembahasan. Wong Desmiwati, S.Sos., M.E., Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN sekaligus Dewan Pengawas Riau Women Working Group, menyoroti pentingnya perubahan paradigma kebijakan agar aspek gender menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan.
Pelibatan perempuan, menurutnya, tidak cukup hanya dalam bentuk pemenuhan kuota administratif, tetapi perlu memastikan perempuan menjadi bagian dari aktor utama dalam proses kebijakan.
Dari perspektif masyarakat sipil, Melky Nahar, Direktur Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), mengingatkan bahwa energi tidak semestinya direduksi hanya menjadi persoalan listrik.
Energi berkaitan dengan keseluruhan reproduksi kehidupan, termasuk pangan, air, dan udara bersih.
Ia juga mengingatkan bahwa energi terbarukan tidak otomatis berarti energi yang berkelanjutan apabila pengembangannya tetap mengorbankan tanah, masyarakat, dan lingkungan.
Hal tersebut sejalan dengan pandangan Bustar Maitar, Founder dan CEO EcoNusa Foundation, ia menyoroti masih adanya wilayah di Indonesia Timur yang menjadi lokasi produksi minyak dan gas, tetapi masyarakat di pulau-pulau kecil masih menghadapi keterbatasan akses listrik.
“Bahwa energi seharusnya menjadi energi yang “menghidupkan”, bukan energi yang justru mematikan masyarakat dan ekosistem.” pungkas Bustar.
Dari belajar, menelusuri, hingga bersuara
Rangkaian Yourings 2026 menunjukkan bahwa pendidikan ekologis bagi anak muda tidak berhenti pada ruang kelas atau pemahaman teoritis.
Melalui proses belajar dan pengalaman lapangan, para Risers berinteraksi langsung dengan masyarakat, membaca persoalan di tingkat tapak, dan melakukan penelusuran.
Oleh karena itu, pengalaman dan pengetahuan yang lahir dari lapangan perlu menjadi bagian dari percakapan dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan energi.
“Transisi energi yang berkeadilan tidak cukup hanya dengan mengganti sumber energi. Ia harus memastikan adanya pengakuan terhadap hak masyarakat, kedaulatan energi, pemerataan akses dan manfaat, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, serta keberlanjutan ekologis.” jelas Direktur Walhi, Boy Even.
Dialog Nasional dan Puncak Program Yourings 2026 menjadi penanda berakhirnya satu rangkaian program sekaligus awal dari proses yang lebih panjang, yaitu memperkuat jejaring anak muda, memperluas literasi energi, dan memastikan bahwa transisi energi Indonesia tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi juga tentang manusia, lingkungan hidup, dan keadilan antargenerasi.
Chalid Muhammad, Ketua Institut Hijau Indonesia berpesan, “Mari bergandengan tangan, tidak mungkin perjuangan ini dilakukan sekelompok saja, ini harus menjadi perlawanan semesta.” (***)
Jurnalis/Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar