RUZKA INDONESIA – Indonesia berisiko kehilangan potensi ekonomi hingga Rp70,3 triliun akibat hambatan struktural yang menahan produktivitas petani sawit swadaya. Temuan ini diungkap studi terbaru Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Selasa (23/6/2026).
Tanpa perbaikan, Indonesia juga berpotensi kehilangan tambahan produksi minyak sawit mentah (CPO) sebesar 4,73 juta ton dan kehilangan peningkatan ekspor hingga USD 718,5 juta. Data Kementerian Pertanian 2026 mencatat petani sawit swadaya mengelola sekitar 41% lahan sawit nasional dan berkontribusi 35–40% terhadap produksi tandan buah segar (TBS) Indonesia. Namun, produktivitas mereka baru mencapai 26,5% dari potensi maksimal.
Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS Rahmad Supriyanto menyebut rendahnya produktivitas ini mencerminkan banyak hambatan yang masih dihadapi petani.
“Rendahnya produktivitas petani sawit swadaya tidak hanya membatasi peningkatan pendapatan petani, tetapi juga membatasi potensi pertumbuhan ekonomi yang dapat dihasilkan sektor kelapa sawit. Selama tantangan seperti peremajaan, pembiayaan, legalitas lahan, dan penguatan kelembagaan belum terselesaikan, Indonesia akan terus kehilangan peluang menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di sektor kelapa sawit,” ujar Rahmad.
Studi CIPS 2026 mencatat sekitar 2,4 juta petani saat ini mengelola tanaman sawit berusia lebih dari 25 tahun yang tidak lagi produktif. Sementara itu, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dirancang pemerintah belum memberikan hasil optimal.
Petani juga masih menghadapi keterbatasan kapasitas praktik budidaya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP), akses benih unggul, pembiayaan terjangkau, serta pendampingan teknis yang memadai.Selain itu, sebagian besar petani swadaya masih terkendala legalitas lahan. Hal ini menghambat mereka mendapat akses bantuan maupun sertifikasi berkelanjutan. Padahal sertifikasi dapat mendorong praktik budidaya lebih baik, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta akses pasar.
RSPO: Jangan Lihat Sertifikasi Sekadar Syarat Pasar
Menanggapi temuan itu, Head of Smallholders Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) Guntur Cahyo Prabowo menegaskan sertifikasi tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai persyaratan pasar. Sertifikasi adalah bagian ekosistem untuk memperkuat kapasitas, produktivitas, dan daya saing jangka panjang petani swadaya.
Ia menilai banyak petani swadaya tertinggal bukan karena kurang komitmen, melainkan terjebak dalam passive exclusion. Yaitu kondisi ketika sistem, kebijakan, pasar, dan institusi tanpa disadari lebih menghargai petani yang sudah siap, dibanding membantu lebih banyak petani agar menjadi siap.
“Seiring ekspektasi pasar global yang terus berkembang, Indonesia memiliki peluang untuk mengurangi passive exclusion dengan membantu lebih banyak petani swadaya menjadi siap bukan hanya untuk memenuhi standar, tetapi juga untuk bersaing, seraya membuktikan bahwa pertumbuhan masa depan dapat dicapai tanpa bergantung pada perluasan lahan,” ujarnya.
CIPS mendorong pemerintah memprioritaskan peremajaan sawit dengan skema yang lebih menarik minat petani swadaya, penyelesaian legalitas lahan, dan penyederhanaan proses Surat Tanda Daftar Budidaya (STD-B). Tujuannya agar petani lebih mudah mengakses program dukungan pemerintah, termasuk peremajaan, pembiayaan, dan sertifikasi berkelanjutan.
CIPS juga menilai pendekatan yurisdiksional di tingkat daerah perlu diperkuat melalui kolaborasi pemda, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan petani. Tujuannya agar layanan seperti pelatihan hingga pendampingan teknis dapat menjangkau lebih banyak petani secara inklusif.
“Salah satu tantangan utama dalam sektor sawit adalah memastikan petani swadaya memiliki akses terhadap faktor-faktor krusial yang menentukan produktivitas mereka. Selama hambatan tersebut belum terselesaikan, Indonesia akan terus kehilangan peluang ekonomi yang sebenarnya dapat diraih secara optimal,” tutup Rahmad.***
Editor: Yoyok Bepe
Email: yoyokbp@gmail.com
Komentar