RUZKA INDONESIA – Saat membicarakan dapur, masyarakat Indonesia kerap membayangkan sosok perempuan. Namun ketika membahas masa depan pangan, perempuan justru sering luput dari percakapan utama. Padahal, perempuan memegang peran signifikan dalam sistem pangan, mulai dari sisi produksi, mengolah hasil pertanian, hingga menentukan pemenuhan gizi keluarga.
Besarnya kontribusi tersebut belum diikuti akses dan dukungan yang adil. Di banyak daerah, perempuan masih menghadapi hambatan untuk mengembangkan kapasitas, mengakses sumber daya, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait usaha tani dan sistem pangan.
Pengalaman Yayasan Usaha Mulia (YUM) dan Syngenta Indonesia membuktikan kondisi tersebut. Di balik aktivitas budidaya, petani perempuan masih memikul tanggung jawab domestik yang membatasi waktu dan akses terhadap pelatihan maupun pengembangan kapasitas.
“Beban ganda terlihat sangat jelas. Bertani saja sudah membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Di saat yang sama, mereka juga harus mengurus keluarga, anak, dan pekerjaan domestik lainnya. Karena itu, ketika kami mengadakan pelatihan atau pertemuan, kami harus menyesuaikan jadwal dengan waktu yang mereka miliki,” kata Executive Director YUM, Vanessa Reksodipoetro.
Temuan Syngenta Indonesia lewat Program PUTRI juga menunjukkan kontribusi perempuan di sektor pertanian sangat beragam. Petani perempuan yang aktif tidak hanya pemilik lahan, tetapi juga penggarap, penyewa lahan, hingga buruh tani.
Diskusi BEKAL MAPAN Soroti Peran Perempuan
Pengalaman tersebut menjadi pembahasan utama dalam diskusi “Melampaui Sekat Dapur: Ruang Gerak Perempuan untuk Masa Depan Pangan” pada acara BEKAL MAPAN yang digelar Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). Diskusi menyoroti peran perempuan dalam sistem pangan sekaligus tantangan yang masih membatasi potensi mereka.Bagi CIPS, pengalaman di lapangan menunjukkan perempuan memegang peran signifikan dalam sistem pangan, mulai dari produksi, pengolahan hasil pertanian, hingga pemenuhan gizi keluarga. Namun kontribusi itu sering belum tercermin dalam data, kelembagaan, maupun program pembangunan pertanian.
“Studi dan pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa perempuan memegang peran penting dalam sektor pangan dan pertanian. Karena itu, peran tersebut perlu tercermin dalam data, kelembagaan, dan program pembangunan agar potensinya dapat dikembangkan untuk memperkuat ketahanan pangan,” ujar Peneliti dan Analis Kebijakan CIPS, Maria Dominika atau Monik.
CIPS menilai terbatasnya pengakuan terhadap peran perempuan dalam sektor pangan dapat berdampak pada efektivitas kebijakan dan program pembangunan. Ketika kontribusi perempuan tidak tercatat secara memadai, kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi berisiko tidak terakomodasi dalam intervensi pemerintah maupun pemangku kepentingan lain.
Karena itu, perempuan yang aktif bekerja di sektor pertanian perlu diakui secara lebih adil agar kebijakan dapat menjangkau seluruh pelaku yang berkontribusi dalam sistem pangan. Program pemberdayaan perempuan juga perlu membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk terlibat dalam produksi, pengambilan keputusan, pengembangan usaha tani, hingga kepemimpinan di tingkat komunitas.
“Ketahanan pangan nasional pada akhirnya tidak bergantung pada produksi, lahan, atau teknologi semata. Ketahanan pangan juga tentang memastikan seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam sistem pangan dapat berkembang dan berperan secara optimal,” tutup Monik.***
Editor: Yoyok Bepe
Email: yoyokbp@gmail.com
Komentar