RUZKA-REPUBLIKA NETWORK — Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok membahasa evaluasi kerja 2024 dan rencana kerja 2025 digelar pada Kamis (02/01/2025).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriatna, sebagai agenda utama adalah penutupan masa sidang pertama tahun 2024 sekaligus pembukaan masa sidang pertama tahun sidang 2025.
Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriatna menyampaikan hasil kinerja DPRD selama tahun 2024 yang disajikan melalui kaleidoskop.
“Kami memaparkan hasil kinerja selama 2024 sekaligus rencana kerja untuk masa sidang pertama tahun 2025,” kata Ade Supriatna dalam keterangan yang diterima, Sabtu (18/01/2025).
Fokus Rencana Kerja 2025
Ade Supriatna menyoroti pengawalan di Badan Anggaran sebagai salah satu prioritas utama. Dia menjelaskan, sebelum rencana kerja pemerintah dimulai, DPRD memastikan hasil aspirasi masyarakat yang telah dijaring sejak akhir 2024 hingga Januari 2025 dikonsolidasikan.
"Rencana kerja 2026 direncanakan masuk antara Januari hingga Maret. DPRD akan mengawal agar semua usulan yang diajukan Pemkot kepada DPRD benar-benar mewakili aspirasi masyarakat," tegasnya.
Apresiasi dan Evaluasi Kinerja 2024
Ade juga mengapresiasi berbagai pencapaian Pemerintah Kota (Pemkot) Depok selama tahun 2024, terutama di bidang kesehatan.
Program Universal Health Coverage (UHC) menjadi salah satu prestasi unggulan yang mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, khususnya bagi warga yang tidak memiliki KIS atau BPJS, maupun yang BPJS-nya tidak aktif.
Di bidang pendidikan, DPRD mencatat adanya pembangunan unit sekolah baru, renovasi gedung, dan capaian penghargaan di tingkat provinsi maupun nasional.
Namun, masih ada beberapa tantangan yang perlu diselesaikan, seperti penanganan kemacetan melalui pelebaran simpang jalan, serta peningkatan sistem drainase ramah lingkungan untuk mengatasi banjir.
Penanganan Sampah dan Limbah
Terkait isu sampah dan limbah, Ade Supriatna menyebut perlunya koordinasi lebih lanjut. Dirinya mendorong masyarakat untuk menyampaikan aduan resmi ke DPRD agar dapat ditindaklanjuti secara formal, baik oleh Komisi C maupun alat kelengkapan DPRD lainnya.
“Kebijakan penegakan mutu limbah harus sesuai dengan standar lingkungan hidup. Hal ini penting untuk menjaga kualitas lingkungan di Kota Depok,” kata Ade.
Target Perda di 2025
Ade Supriatna menyatakan, DPRD akan fokus pada pembahasan beberapa perda di masa sidang pertama tahun 2025.
Setelah menyelesaikan 10 perda pada 2024, tahun ini ditargetkan akan ada dua hingga tiga perda baru yang akan dibahas pada awal masa sidang.
“Semoga dengan kerja sama yang baik antara DPRD dan Pemkot, kita dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mencapai visi Kota Depok yang Maju, Berbudaya, dan Sejahtera,” pungkas Ade Supriatna. (***)
Komentar