RUZKA INDONESIA โ ANGGOTA tim verifikasi calon wakil presiden (cawapres) MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengajukan dua usulan utama terkait proses pengisian jabatan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, yaitu larangan mundur bagi kedua calon yang diajukan Presiden Prabowo Subianto dan pemaparan gagasan di hadapan MPR.
Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga, dua usulan Hinca tersebut idealnya diakomodir MPR. Sebab, dua usulan itu dapat meningkatkan kualitas demokrasi.
“Pertama, larangan mundur bagi kedua calon yang diajukan Presiden Prabowo sangat diperlukan agar tidak terjadi aklamasi. Cara seperti ini sangat mencedrai demokrasi. Selain itu, dengan calon tidak boleh mundur, bangsa ini tidak mengulang cara-cara pemilihan di era Orde Baru (Orba). Diusulkan dua calon, tapi satu calon disiapkan untuk menang dan satu calon lagi memang untuk kalah,” ungkap Jamil kepada RUZKA INDONESIA, Sabtu (21/11/2026) pagi.
Untuk itu, lanjut Jamil, calon yang disiapkan kalah menyatakan mundur saat pemilihan akan dilakukan. Dengan begitu, tidak ada pengganti calon yang mundur dan akhirnya calon yang disiapkan tanpa pesaing dan otomatis menang dalam pemilihan tersebut.
Bisa juga, tambahnya, pemilihan memang sudah dikondisikan untuk memenangkan calon tertentu. Pemilihan akhirnya hanya formalitas, karena sang calon sudah disiapkan untuk menang sedari awal. Cara inilah yang disebut pemilihan seolah tampak demokratis, padahal praktiknya hanya demokrasi semu.
“Dua, kedua calon yang diajukan Presiden Prabowo idealnya memang harus memaparkan gagasannya di hadapan MPR RI. Hal ini diperlukan agar MPR RI dalam memilih cawapres tidak seperti memilih kucing dalam karung. Selain itu, pemaparan gagasan dua calon wapres di MPR dimaksudkan untuk memenuhi hak tahu masyarakat. Publik berhak mengetahui isi pikiran, pandangan, dan kapasitas masing-masing calon yang diusulkan sebelum proses pemilihan berlangsung,” jelas Jamil.
Hal itu juga menjadi referensi bagi anggota MPR dalam memilih. Anggota MPR yang memiliki kewenangan memilih dapat mendengar langsung siapa sosok calon tersebut dan apa gagasannya saat nantinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Bahkan pemaparan gagasan dua cawapres itu dapat memenuhi keterbukaan ruang demokrasi. Pemaparan yang disiarkan langsung membuat proses pengisian jabatan wakil presiden lebih transparan dan memperkaya diskusi publik.
Pengamat yang juga mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini melihat hal itu juga menjadi referensi publik dalam menilai anggota MPR saat memilih. Publik dapat mengetahui apakah MPR memilih atas dasar kapasitas cawapres atau karena pertimbangan lain.
“Dari situlah publik dapat menilai kelayakan MPR. Hal ini bisa saja menjadi evaluasi bagi publik layak tidaknya MPR dalam memilih pemimpin negeri tercinta ke depan,” tandasnya. (***/Jie)
Editor: Ao S Dwiyanthoputra
Email: aodwiyantho@gmail.com


Komentar