Nasional
Beranda ยป Berita ยป Dampingi Kecelakaan Relawan MBG Langkat, KP-MBG Lapor ke Komnas Perempuan

Dampingi Kecelakaan Relawan MBG Langkat, KP-MBG Lapor ke Komnas Perempuan

KP-MBG) mengadukan kasus kecelakaan kerja yang dialami Sri Rahayu Adiningsih Pekerja Perempuan MBG SPPG Langkat Sumatera Utara ke Komnas Perempuan. (Foto: Dok Egi)

RUZKA INDONESIA — Hari ini Komite Pemantau Makan Bergizi Gratis (KP-MBG) mengadukan kasus kecelakaan kerja yang dialami Sri Rahayu Adiningsih, Pekerja Perempuan MBG SPPG Langkat Sumatera Utara ke Komnas Perempuan.

KP MBG meminta Komnas Perempuan mendesak pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) bertanggung jawab penuh atas lemahnya perlindungan tenaga kerja dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta mendesak kasus kecelakaan kerja yang menimpa Sri Rahayu Adiningsih, pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Langkat, Sumatera Utara dituntaskan agar Sru Rahayu Adiningsih mendapatkan keadilan pemulihan kesehatan yang saat inj masih dirawat jalan.

Sri Rahayu mengalami kecelakaan kerja saat dalam perjalanan menuju tempat kerja pada 11 Maret 2026 lalu.

Ironisnya, ia tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga pihak keluarga terpaksa menanggung total biaya pengobatan lebih dari Rp1 miliar secara mandiri.

Perwakilan Tim Advokasi KP-MBG, Maruli, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh sekadar mengejar target pelaksanaan program tanpa menjamin hak dan keselamatan pekerjanya.

Sinergi BPN Kabupaten Serang dan Kementerian PKP Wujudkan Hunian dan Legalitas Lahan

Menurutnya, pekerja SPPG menjalankan pekerjaan operasional yang nyataโ€”mulai dari memasak, menyiapkan, hingga mendistribusikan makananโ€”tetapi justru dilabeli status โ€œrelawanโ€ tanpa kepastian hubungan kerja dan jaminan sosial.

โ€œIni program negara. Negara jangan menjadi pelanggar aturan dalam menjalankan programnya sendiri. Orang bekerja untuk menjalankan program negara, tetapi ketika terjadi kecelakaan, tanggung jawabnya tidak jelas,โ€ tegas Maruli dalam keterangan yang diterima, Jumat (20/11/2026).

Kemudian ditambahkan Koordinator KP-MBG, Ahmad Ismail, meminta lembaga tersebut menyatakan sikap kelembagaan yang tegas terhadap praktik penggunaan status relawan dan kerentanan perempuan pekerja dalam program MBG.

Ia menilai kasus Sri Rahayu harus menjadi pintu masuk evaluasi ketenagakerjaan menyeluruh dalam program MBG, bukan sekadar berhenti sebagai pengaduan individual.

โ€œKami ingin mengetahui kertas posisi Komnas Perempuan. Apa sikap Komnas terhadap penggunaan istilah relawan, ketidakpastian status pekerja, dan pengabaian hak perempuan dalam program MBG?,โ€ terang Ais.

KAI Buka Rute KA Bandara Soetta ke Bogor, Dimulai 1 Desember

Pada kesempatan yang sama, kakak korban, Rama, menyerahkan dokumen kronologi kasus dan mengungkapkan bahwa keluarga baru mengetahui adiknya tidak terdaftar BPJS Ketenagakerjaan pascakecelakaan.

Meski Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerbitkan Nota Penetapan yang mengakui insiden tersebut sebagai kecelakaan kerja, pemenuhan hak korban masih menemui jalan buntu.

Pihak keluarga menolak tawaran santunan dari yayasan sebesar Rp5 juta dan tali asih dari ketua yayasan sebesar Rp30 juta karena dinilai tidak sepadan dengan kewajiban pemulihan korban.

KP-MBG turut melampirkan rekomendasi Komnas HAM tertanggal 23 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kemnaker dan BGN.

Rekomendasi Komnas HAM tersebut menuntut kejelasan status pekerja, pemeriksaan ketenagakerjaan, pemenuhan jaminan sosial, serta jaminan keberlanjutan perawatan bagi Sri Rahayu.

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun, Senator Jakarta Berikan Sejumlah Catatan

Tindak Lanjut Komnas Perempuan

Menanggapi aduan tersebut, perwakilan Komnas Perempuan, Irwan, menyatakan pihaknya telah memantau berbagai persoalan dalam implementasi MBG, termasuk dampaknya terhadap pekerja perempuan.

Komnas Perempuan juga telah berkomunikasi dengan Wakil Kepala BGN dan Kemnaker untuk mengkaji ketepatan penggunaan istilah relawan bagi pekerja yang bekerja berdasarkan arahan dan kebutuhan program.

Sementara itu, Ketua Subkom Pemantauan Komnas Perempuan, Sundari, memastikan Unit Penerimaan Pengaduan akan segera menyusun kronologi resmi berdasarkan dokumen dari KP-MBG.

Komnas Perempuan merencanakan beberapa langkah konkret:

Pertama, akan mengirim surat Klarifikasi ke Badan Gizi Nasional (BGN) terkai pengawasan dan perlindungan pekerja.

Kedua, akan mengirimkan surat klarifikasi kepada Penyidik Dittipidter dengan tembusan ke Kabareskrim Polri guna menanyakan perkembangan penanganan perkara Sri Rahayu adiningsih yang ditangani oleh Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri.

Ketiga, akan Berkoordinasi dengan UPTD terkait untuk memfasilitasi layanan pemulihan psikologis bagi Sri Rahayu.

Keempat, Membuka opsi komunikasi dengan DPR RI hingga melapor langsung kepada Presiden apabila pihak-pihak terkait tidak menunjukkan tindak lanjut.

Tuntutan KP-MBG

Menutup pernyataannya, KP-MBG menuntut BGN menjelaskan fungsi pengawasannya terhadap yayasan dan SPPG, termasuk alasan di balik tidak didaftarkannya pekerja ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.

KP-MBG juga mendesak Kemnaker mengawal implementasi Nota Penetapan agar hak-hak korban segera dipenuhi.

Bagi KP-MBG, status relawan tidak boleh dijadikan tameng untuk menghindari kewajiban hukum terhadap warga negara yang bekerja menjalankan program pemerintah. Pemerintah dan BGN tidak boleh cuci tangan. (***)

Jurnalis: Egi
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

01

Merasa Dibackingi, Disegel Tetap Beroperasi, Satpol PP Depok Akhirnya Tutup Paksa Koat Coffee

02

Sempat Terhenti, Pembongkaran Bangunan Jogging Track di Badan Air Situ 7 Muara Sawangan Depok Dilanjutkan

03

Lapor KDM, Diintimidasi Preman, Pembongkaran Bangunan di Atas Air Situ 7 Muara Depok Terhenti!

04

Ekonomi Jakarta Moncer, Disokong Stabilnya Inflasi dan Terjaganya Aktivitas Perdagangan

05

Galeri Indonesia Kaya, Gelar Konser Kidung Natal Indonesia, Semangat Inklusivitas Berjalan Beriringan dalam Harmoni Musik Keroncong

06

Gaya Hidup Modern Picu Risiko Penyakit Kronis, Primaya Hospital Bekasi Barat Luncurkan Wellness Center

07

Komunitas Bakul Budaya Meriahkan Pembukaan Pameran Arsip Bagong Kussudiardja

Sorotan



Yogi Kurniawan, dari Suporter Jadi CEO Klub




Kolom