RUZKA INDONESIA – Pemerintah perlu segera menetapkan Neraca Komoditas (NK) 2027 dan memastikan izin impor komoditas pangan terbit tepat waktu. Ketepatan jadwal ini penting untuk menjaga kelancaran produksi pangan dan menjaga harga, terutama menjelang peningkatan permintaan pada Ramadan dan Idul Fitri 2027.
Analisis Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menemukan bahwa periode Ramadan dan Idul Fitri menyumbang hingga 40% dari penjualan tahunan makanan dan minuman. Keterlambatan pengadaan bahan baku berisiko menghilangkan momentum dalam pemenuhan salah satu permintaan pasar terbesar dalam setahun.
“Keseluruhan proses pemenuhan bahan baku impor dapat memakan waktu hingga tujuh bulan, sementara Ramadan dan Idul Fitri terus bergeser lebih awal setiap tahun. Ketidaksesuaian antara waktu yang dibutuhkan pemasok produk dan jadwal penetapan kuota melalui NK berisiko membuat bahan baku baru tiba setelah periode puncak permintaan berlalu,” ujar Peneliti dan Analis Kebijakan Senior CIPS, Hasran di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).
Pemerintah saat ini memasuki periode penetapan NK 2027 melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian teknis. Perpres tentang Neraca Komoditas menetapkan batas waktu penentuan kuota paling lambat pada hari kerja ketujuh Desember. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa proses penetapan NK kerap terlambat. Penundaan Rakortas dan penerbitan izin impor yang belum otomatis membuat pelaku usaha terlambat memperoleh kepastian.
Faktor penting yang membuat jadwal NK tidak tepat waktu adalah adanya perbedaan data pasokan antarkementerian, sehingga menunda pelaksanaan Rakortas. Penerbitan Persetujuan Impor (PI) yang belum berjalan otomatis juga menambah waktu tunggu setelah kuota ditetapkan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, CIPS menawarkan tiga rekomendasi perbaikan kebijakan Neraca Komoditas.
Pertama, pemerintah menerapkan jadwal fleksibel yang mengikuti momentum hari raya. Seluruh tahapan pengajuan kebutuhan, penetapan kuota, dan penerbitan izin impor dihitung mundur berdasarkan waktu Ramadan dan Idul Fitri setiap tahun.
Kedua, pemerintah memajukan kalender penetapan NK dalam regulasi. Jika jadwal fleksibel sulit diterapkan, proses pengajuan rencana kebutuhan hingga penetapan NK yang saat ini berlangsung pada SeptemberโDesember dapat dimajukan ke MaretโJuni.
Ketiga, pemerintah menetapkan kuota untuk kebutuhan impor dua tahun berikutnya. Jika jadwal SeptemberโDesember dipertahankan, kuota yang ditetapkan pada tahun 2027, misalnya, akan berlaku untuk kebutuhan impor pada tahun 2029, bukan pada tahun 2028.
“Ketepatan waktu penetapan Neraca Komoditas sama pentingnya dengan kepastian jumlah pasokan. Pemerintah perlu memastikan bahan baku tiba sebelum kebutuhan industri meningkat agar keterlambatan administrasi tidak berujung pada gangguan produksi dan kenaikan harga bagi konsumen,” pungkas Hasran. ***
Editor: Yoyok BP (yoyokbp@gmail.com)


Komentar