RUZKA INDONESIA – PENGAMAT Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga melihat kerapnya pergantian Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto dapat berdampak terhadap internal organisasi.
Secara institusional, Bakom akan mengalami masalah adaptasi birokrasi yang akut, karena sejak dibentuk Bakom mengalami pergantian kepala badan empat kali dalam waktu kurang dari dua tahun. Tercatat mulai dari Hasan Nasbi, Angga Raka Prabowo, Muhammad Qodari, hingga Syahganda Nainggolan.
Menurutnya, suksesi yang terlalu cepat ini mencerminkan rapuhnya sistem manajemen risiko komunikasi di internal Bakom serta menyulitkan keberlanjutan program kerja yang matang dan terukur. Ada beberapa dampak internal yang berpeluang terjadi di Bakom.
Pertama, ungkap Jamil, akan muncul hambatan adaptasi birokrasi dan restrukturisasi di Bakom.
“Ketika lembaga baru atau lembaga yang sedang bertransformasi terus berganti pimpinan, proses pembentukan struktur organisasi internal menjadi terhambat. Waktu beberapa bulan tidak akan cukup bagi staf internal Bakom untuk beradaptasi dengan sistem birokrasi baru sebelum akhirnya harus disesuaikan kembali akibat adanya pergantian kepemimpinan,” jelas Jamil kepada RUZKA INDONESIA, Jumat (16/10/2026).
Dua, ketidakstabilan dan disorientasi kebijakan di Bakom. Hal ini umum terjadi karena berganti pimpinan, kerap diiringi pergantian aturan.
“Setiap pimpinan membawa visi, gaya komunikasi, dan prioritas kerja yang berbeda. Pergantian yang terlalu cepat memicu fenomena “ganti pimpinan, ganti kebijakan”. Akibatnya, arah strategi komunikasi yang sedang dirancang oleh tim internal menjadi tidak konsisten, membingungkan, dan dapat kehilangan kesinambungan,” tandas Jamil.
Tiga, terbuka peluang penurunan moral dan stres kerja pegawai Bakom. “Bagi pegawai internal, ketidakpastian mengenai siapa yang memimpin dan ke mana arah lembaga akan memicu kejenuhan serta stres kerja. Rasa tidak aman (job insecurity) terhadap posisi jabatan atau program kerja yang sedang berjalan dapat menurunkan motivasi dan produktivitas kerja harian pegawai,” tegasnya.
Empat, terputusnya alur informasi dan pengetahuan (knowledge gap). “Rotasi kilat membuat manajemen pengetahuan di internal Bakom dapat menjadi rapuh. Sering kali terjadi keterputusan informasi, data, dan pemahaman emosional antara tim internal dengan isu-isu publik yang sedang ditangani. Sementara pemimpin baru membutuhkan waktu untuk melakukan penilaian (assessment), yang memperlambat respons internal dalam menyikapi krisis komunikasi,” jelas Jamil.
Lima, risiko munculnya faksi atau konflik internal yang berpeluang terjadi karena masa transisi kepemimpinan yang berulang membuka celah terjadinya perebutan pengaruh, ketidakjelasan peran, atau ketidakselarasan antardeputi di Bakom. Jika tidak dikelola secara profesional, dinamika ini bisa memicu konflik kepentingan di Bakom yang menguras energ, alih-alih berfokus pada fungsi utamanya.
Jadi, jelas Jamil, dampak internal ini dapat bermuara pada tidak efektifnya fungsi Bakom sebagai lembaga penyambung lidah negara, karena energi organisasi habis digunakan untuk urusan konsolidasi internal ketimbang mengawal komunikasi publik eksternal.
“Untuk mengatasi hal itu, salah satunya perlu penguatan sistem di internal Bakom. Penguatan sistem kelembagaan diperlukan agar pergantian figur pimpinan tidak mengganggu stabilitas operasional. Untuk itu, Bakom perlu membangun Standar Operasional Prosedur (SOP) komunikasi yang baku dan independen agar alur kerja tetap berjalan konsisten siapapun pemimpinnya,” papar pengamat yang pernah menjadi Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Selain itu, lanjutnya, Bakom juga perlu mengubah pola komunikasi satu arah menjadi dua arah. Peran Bakom harus digeser dari yang awalnya sekadar sebagai corong informasi (satu arah) menjadi lembaga yang berfungsi sebagai pendengar aktif yang sesuai dengan filosofis humas, yaitu mendengarkan, bukan mendengar.
Bakom, jelas Jamil, juga dituntut merancang narasi menggunakan bahasa yang sederhana, komunikatif, mudah dicerna, serta disampaikan dengan empati yang tinggi agar menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Bakom tidak hanya menyampaikan apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga mengedukasi latar belakang atau arah pemikiran di balik suatu kebijakan.
Untuk itu, setiap klarifikasi atau diseminasi program prioritas negara wajib bersandar pada fakta yang solid dan validasi data yang matang bersama kementerian teknis. Komunikasi publik harus disampaikan secara objektif, jujur, dan tidak antikritik (defensif) demi menumbuhkan kepercayaan publik (public trust).
Bakom juga harus aktif membangun kanal untuk menampung keluhan, kritik, dan aspirasi masyarakat, lalu menyortir serta meneruskannya secara responsif kepada kementerian/lembaga terkait atau langsung ke Presiden dengan strategi harus lebih fokus pada sistem “jemput bola”.
Hal itu, lanjutnya, dapat mengatasi hambatan klasik komunikasi pemerintah yang ego sektoral. Humas antar-kementerian dan lembaga kerap berjalan sendiri-sendiri.
“Kalau hambatan itu dapat diatasi, Bakom dapat memantapkan posisinya sebagai orkestrator utama komunikasi publik, yang menyinkronkan pesan antara pemerintah pusat dan daerah, serta berkolaborasi erat dengan seluruh jajaran humas kementerian/lembaga dan media massa. Semua itu dapat dilakukan bila Bakom memodernisasi infrastruktur medianya dengan memanfaatkan platform digital baru secara kreatif. Bakom perlu memiliki fungsi mitigasi krisis digital yang responsif guna meredam informasi keliru sebelum berkembang menjadi kontraproduktif di ruang publik,” pungkas Jamil. (***/Jie)
Editor: Ao S Dwiyantho Putra
Email: aodwiyantho@gmail.com
