RUZKA INDONESIA — Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggelar peningkatan kapasitas (Capacity Building) bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Balai Kota, Selasa (08/09/2026) lalu.
Adapun giat tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Mangnguluang Mansur.
Dalam kesempatan itu, Mangnguluang menyampaikan, inflasi bukan sekadar persoalan naik dan turunnya angka indeks harga.
Dibalik inflasi terdapat kondisi nyata yang dirasakan masyarakat, mulai dari harga pangan, biaya transportasi dan kebutuhan rumah tangga meningkat, hingga daya beli yang dapat tertekan.
“Karena itu menjaga inflasi pada tingkat yang terkendali merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi perekonomian daerah,” ujar Mangguluang dalam keterangan yang diterima, Kamis (10/09/2026).
Memiliki Karakteristik Tersendiri
Menurut Mangguluang, bagi Kota Depok, tantangan pengendalian inflasi memiliki karakteristik tersendiri.
Sebagai kota berpenduduk cukup besar, mobilitas masyarakat tinggi, serta aktivitas ekonomi dan perdagangan yang terus berkembang menyebabkan kebutuhan terhadap barang dan jasa semakin meningkat.
Namun di sisi lain, sebagian kebutuhan pangan Kota Depok sangat bergantung pada pasokan daerah lain.
Kondisi ini menjadikan kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, serta perkembangan harga komoditas menjadi faktor yang perlu dipantau dan diantisipasi secara bersama-sama.
“Disini keberadaan TPID sangat strategis, tidak hanya dituntut merespon ketika terjadi kenaikan harga tapi harus mampu membangun sistem pengendalian inflasi yang proaktif, berbasis data, mampu mengantisipasi risiko, dan didukung kolaborasi lintas sektor tentunya,” jelasnya.
Hal-hal yang disampaikan Sekda Depok sangat relevan dengan tema capacity building kali ini yaitu penguatan kapasitas TPID dalam membangun ketahanan ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi berbasis data, antisipasi risiko, dan kolaborasi lintas sektor.
Tiga Pesan
Mangnguluang menjabarkan, ada tiga pesan penting yang terkandung dalam tema tersebut.
Pertama pengendalian inflasi harus berbasis data dimaksudkan agar TPID dalam mengambil kebijakan secara efektif harus didukung data yang akurat, terkini, dan dapat dipercaya.
Lalu TPID juga harus mampu mengantisipasi risiko karena tekanan inflasi yang dapat muncul dari berbagai sumber, baik lokal maupun faktor eksternal.
“Oleh karena itu, kita perlu membangun kemampuan early warning system yang lebih baik, TPID harus mampu mengidentifikasi komoditas yang berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi sebelum risikonya berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” tegasnya.
Lalu yang ketiga pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Karena tidak mungkin persoalan inflasi diselesaikan oleh satu perangkat daerah saja, tapi perlu keterlibatan pihak lain.
Mulai dari pemerintah daerah, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, instansi vertikal, pelaku usaha, distributor, produsen, petani, pengelola pasar, hingga masyarakat.
“Karena itu, koordinasi TPID harus kita maknai bukan sekadar forum pertemuan tapi wadah menghasilkan aksi bersama. Setiap pihak harus paham perannya, memiliki data dan informasi yang sama, serta mampu bergerak secara terpadu ketika adanya potensi tekanan inflasi,” paparnya.
Punyai Pola Pikir
Ia mendorong anggota TPID untuk mempunyai pola pikir bahwa pengendalian inflasi merupakan bagi dari pembangunan ketahanan ekonomi daerah.
Bukan hanya tentang menghadapi kenaikan harga, tapi bagaimana membangun fondasi ekonomi lebih kuat untuk menghadapi gejolak di masa mendatang.
“Saya berharap capacity building ini tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta, lebih dari itu kegiatan ini harus menghasilkan gagasan, strategi, inovasi, dan rencana aksi yang dapat diimplementasikan,” pungkas Mangnguluang. (***).
Jurnalis: Risjaddin Muhammad
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
