WELLINGTON – Pemerintah Kiribati mengumumkan aturan ekstrem, Kamis (22/8/2024). Negara mungil di Kepulauan Pasifik ini melarang semua kunjungan diplomatik dari negara lain hingga 2025. Alasannya, mereka tidak ingin diganggu karena sedang dalam proses persiapan pemilihan umum (pemilu).
Dengan larangan ini, maka Kiribati membatalkan semua kunjungan resmi dari negara lain yang sudah dijadwalkan. Menurut Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Kiribati, mereka sudah mengirimkan pemberitahuan kepada negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Kiribati.
Rupanya, kebijakan ini dipicu oleh ketegangan antara Kiribati dan negara-negara Barat, khususnya Australia. Australia yang selama ini menjadi negara donor terbesar untuk Kiribati, mengritik Kiribati yang kian mendekat ke China.
Kiribati adalah negara yang terhampar rendah di atol dengan populasi sekitar 120 ribu orang. Negara ini menghadapi ancaman pemanasan global yang menyebabkan naiknya permukaan air laut.
Lokasinya yang dekat Hawaii dan berada di samudra luas membuat Kiribati memiliki lokasi strategis. Akibatnya, Kiribati menjadi salah satu garda terdepat perebutan pengaruh antara negara Barat dan China.
Pada 2019, Kiribati mengalihkan dukungan dari pro-Taiwan menjadi Pro-China. Alasannya, karena Kiribati memiliki kepentingan nasional dengan China sekaligus mengikuti jejak negara-negara Pasifik lain yang memilih mendekati China. Sejak peralihan kubu ini, China pun getol meningkatkan bantuannya kepada Kiribati.
Gara-gara pemilu
Menurut Juru Bicara Kemenlu Kiribati, Turia Tekirua, lawatan diplomatik dihentikan sementara hingga presiden baru terpilih dan pemerintahan baru dibentuk. Larangan ini bisa dikecualikan untuk lawatan skala kecil.
Sementara menurut para pengamat, larangan kunjungan ini mencerminkan keinginan Kiribati untuk menghindari campur tangan negara asing dalam proses pemilu mereka.
“Ini mencerminkan pola mereka untuk menghindari kekisruhan internasional seperti yang terjadi pada pemerintahan saat ini,” kata Mihai Sora, salah satu direktur Lowy Institute, sebuah lembaga think tank Australia.
Sebaliknya, kata Sora, “Larangan berkunjung ini juga bisa menjadi upaya politis untuk menutupi lobi kuat dan kesepakatan yang mungkin sedang berlangsung menjelang pemilihan presiden.” (ap/yen)
