RUZKA INDONESIA — Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka menemukan sejumlah catatan dalam inspeksi mendadak terhadap proyek infrastruktur daerah, Rabu (02/09/2026).
Adapun kualitas pekerjaan jalan dan tembok penahan tanah (TPT) menjadi sorotan.
Sidak dipimpin Ketua Komisi III DPRD Majalengka H. Iing Misbahuddin, SM., SH. Mereka meninjau sejumlah titik pekerjaan yang meliputi jalan rigid beton, pengaspalan, dan pembangunan TPT.
Dari hasil peninjauan, sejumlah pekerjaan dinilai belum memenuhi harapan. Iing mengatakan kondisi tersebut cukup memprihatinkan mengingat proyek-proyek itu dibiayai menggunakan anggaran pemerintah.
“Cukup prihatin. Seharusnya pekerjaan tahun 2026 ini kita ingin tanpa terkecuali bagus,” kata Iing saat meninjau pekerjaan di lapangan.
Menurut dia, kualitas menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur. Jalan yang dibangun dengan uang negara, kata dia, semestinya memiliki mutu yang layak dan dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang.
Iing menyoroti pekerjaan aspal dan rigid beton yang menurut pengamatan Komisi III belum terlihat seperti hasil pekerjaan jalan pemerintah yang berkualitas.
“Kita lihat dari sisi kualitasnya. Pertama dari aspal pekerjaan rigid, tidak seperti layaknya sebuah jalan dari proyek pemerintah yang harusnya berkualitas bagus,” ujarnya.
Persoalan serupa ditemukan pada sejumlah TPT. Struktur bangunan yang terlihat kurang rapi dan dinilai rapuh membuat Komisi III mempertanyakan kualitas pelaksanaan proyek tersebut.
“Kami lihat juga TPT yang terlihat tidak rapi dan rapuh,” kata Iing.
Namun Komisi III belum menyimpulkan penyebab persoalan tersebut. DPRD berencana meminta penjelasan dari dinas terkait untuk mengetahui apakah masalah itu berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan atau pengawasan proyek.
“Nanti kami akan bertanya apakah dari sisi pengawasnya atau dari pelaksananya,” ujar Iing.
Menurut Iing, hasil sidak akan menjadi bahan evaluasi bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur. Ia menilai penyelesaian pekerjaan secara administratif tidak cukup apabila kualitas hasilnya masih dipersoalkan.
Pengawasan, kata dia, harus memastikan uang publik menghasilkan infrastruktur yang benar-benar layak digunakan masyarakat.
“Pembangunan bukan hanya soal proyeknya selesai, tetapi bagaimana kualitas hasilnya ketika digunakan masyarakat,” katanya. (***)
Jurnalis: Eko Widiantoro
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar