RUZKA INDONESIA – PENGAMAT Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga melihat perspektif dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto, saat publik disodorkan klaim kontradiksi terkait keberhasilan pembangunan.
Menurutnya, di satu sisi, pemerintah mengeklaim sejumlah capaian strategis seperti swasembada pangan, penghematan anggaran, dan peluncuran program sosial berskala besar. Kesejahteraan petani juga diklaim meningkat. Nilai Tukar Petani (NTP) menembus rekor tertinggi di angka 131,11 pada September 2026, ditopang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp 6.500/kg serta penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20%.
Prestasi lainnya Indonesia diklaim menuju kemandirian energi. Indonesia resmi menghentikan impor solar dari luar negeri dengan memanfaatkan bahan baku minyak sawit domestik untuk transisi energi bersih.
Bahkan Indonesia diklaim mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional bertahan di atas 5%. Hal itu diklaim menjadikan Indonesia salah satu titik terang (bright spot) di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan diklaim tumbuh 12,26% pada triwulan II 2026. Hal itu disertai peningkatan konsumsi pemerintah dan alokasi anggaran besar untuk pendidikan, pertahanan, serta program sosial.
“Di sisi lain, studi dari lembaga swadaya seperti CELIOS (Center of Economic and Law Studies) bersama Kabinet Bayangan memberikan “rapor merah” dengan skor kepuasan publik yang rendah. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting/SMRC (1–10 Oktober 2026) mencatat, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan secara umum turun dari 81,2 persen (November 2025) menjadi 51,1 persen pada Juli 2026, serta kepuasan terhadap pelaksanaan demokrasi merosot ke angka 40 persen,” jelas Jamil kepada RUZKA INDONESIA, Senin (19/10/2026) pagi.
Elektabilitas Presiden Prabowo Subianto bahkan hanya 9,8 persen dalam survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), jauh di bawah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (35,5 persen) dan Anies Baswedan (10,3 persen).
“Jadi, ada kesenjangan (gap) antara klaim keberhasilan pemerintah dengan kepuasan dan elektabilitas terhadap pemerintah dan Prabowo menurut publik berdasarkan hasil survei. Gap tersebut tentu mempengaruhi penilaian masyarakat terjadap pemerintahan Prabowo. Publik pendukung pemerintah tentu menjadikan temuan tersebut sebagai pembenaran untuk menilai keberhasilan pemerintah. Pemerintah dinilai sudah bekerja untuk rakyat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelas Jamil.
Sementara bagi yang antipemerintah, temuan tersebut juga akan dijadikan justifikasi menilai pemerintah. Kelompok anti pemerintah ini akan menilai pemerintah gagal membangun Indonesia, khususnya dalam mensejahterakan rakyat.
“Masalahnya, bagi kelompok yang netral bisa jadi akan bingung menilai kontradiksi tersebut. Kalau menilai pemerintah berhasil, tapi kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah terus melorot dan elektabilitas Prabowo juga turun tajam,” sorotnya.
Namun demikian, tambah Jamil, pemerintahan itu bekerja untuk rakyat. Karena itu, keberhasilan suatu pemerintahan seharusnya berdasarkan penilaian rakyat.
“Jadi, acuan keberhasilan suatu pemerintahan seharusnya berdasarkan penilaian rakyat. Hal itu kiranya sejalan dengan prinsip demokrasi. Karena itu, pemerintah yang demokratis seharusnya mendengarkan penilaian rakyat terhadap kinerjanya, bukan klaim sepihak. Dengan begitu, pemerintah demokratis akan terus menyusun program kerjanya berdasarkan kebutuhan rakyatnya,” tandas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
“Semua itu, meminta pembangunan harus menggunakan pendekatan bottom up. Hanya dengan begitu pemerintahan di negara demokratis menjadikan rakyat sebagai raja dan pemerintah sebagai pelayan,” pungkas Jamil. (***/Jie)
Editor: Ao S Dwiyantho Putra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar