RUZKA INDONESIA – DUA tahun pemerintahan Prabowo Subianto mengindikasikan demokrasi terkonsolidasi secara elitis. Pemerintah memang berhasil menjaga stabilitas politik makro dan membuktikan eksekusi program di sektor riil (seperti pangan dan energi) secara agresif.
Penilaian itu dikemukakan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddim Ritonga.
“Hanya saja, harga yang harus dibayar dalam praktik ketatanegaraan adalah hilangnya mekanisme checks and balances yang ideal, penurunan kepuasan publik terhadap aspek demokrasi kebebasan sipil, dan adanya upaya penyeragaman komunikasi politik demi menjaga iklim investasi. Hal itu dapat dilihat dari terbentuknya koalisi gemuk dan proliferasi birokrasi. Indikasinya terlihat dengan terbentuknya koalisi super-mayoritas. Nyaris tidak ada partai politik yang memosisikan diri sebagai penyeimbang (oposisi) murni di parlemen, termasuk PDIP,” ungkap Jamil kepada RUZKA INDONESIA, Ahad (18/10/2026) petang.
Langkah merangkul hampir semua kekuatan politik ini, lanjut Jamil, berhasil menciptakan stabilitas politik yang sangat kuat demi mengegolkan program-program strategis Presiden Prabowo.
Selain itu, jelas Jamil, dampak dari akomodasi politik yang masif ini adalah terjadinya pembengkakan jumlah kementerian akibat pemecahan struktur dari era sebelumnya. Hal ini dinilai sebagai politik bagi-bagi kursi yang berdampak pada lambatnya adaptasi birokrasi di awal masa jabatan serta beban fiskal yang tinggi.
“Namun di sisi lain, pemerintah mengklaim restrukturisasi ini diperlukan demi efisiensi fungsional program besar nasional. Klaim ini tetap saja tidak dapat menyangkal birokrasi menjadi lamban. Akibat koalisi super besar, kualitas demokrasi menjadi lemah. Hal ini terlihat dari melemahnya fungsi pengawasan (checks and balances),” tandas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Jamil juga melihat, akibat meleburnya kekuatan partai politik ke dalam kabinet, fungsi pengawasan legislatif (DPR) dinilai menjadi tumpul. Kritik-kritik substantif terhadap kebijakan publik jarang lahir dari ruang sidang parlemen.
“Evaluasi independen justru lebih banyak disuarakan oleh kelompok gerakan masyarakat sipil dan organisasi mahasiswa. Hal itu tampaknya berimplikasi pada kebebasan sipil dan ruang publik. Terjadi penyempitan ruang bagi oposisi formal, sehingga ekspresi ketidakpuasan bergeser ke media sosial dan demonstrasi jalanan,” tandasnya.
Jamil juga melihat, semua itu memang mengubah persepsi publik terhadap pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari kesenjangan hasil survei.
Penilaian terhadap jalannya pemerintahan pun sangat bervariasi bergantung pada indikator yang digunakan lembaga survei. Di satu sisi, survei kepuasan terhadap kinerja program pemerintah – seperti ketahanan pangan, swasembada pangan, dan program Makan Bergizi Gratis – berada di angka yang relatif positif, seperti dirilis Indonesia Network Election Survey (INES) (79,3%).
Namun di sisi lain, survei terkait kualitas demokrasi dan kepuasan institusional mengalami penurunan tajam. Riset dari SMRC mencatat kepuasan publik terhadap pelaksanaan demokrasi merosot hingga ke angka 40 persen.
“Jadi, masa tiga tahun sisa pemerintahan Prabowo akan menjadi ujian nyata apakah fondasi politik yang sentralistis ini mampu menghasilkan kesejahteraan yang merata atau justru memperdalam defisit demokrasi. Tentu waktu yang akan menjawabnya,” pungkas Jamil. (***/Jie)
Editor: Ao S Dwiyantho Putra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar