RUZKA INDONESIA – Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad, menyampaikan pernyataan resmi melalui video yang diunggah di akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad dan @raffinagita1717 dikutip, Senin (16/11/2026).
Dalam video tersebut, Raffi menyampaikan beberapa hal terkait kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebelum dirinya menjadi Utusan Khusus Presiden, serta kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan saat dirinya menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
“Dalam video ini tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf,” ujar Raffi.
Ia menyampaikan permintaan maaf tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban, untuk menjawab keresahan publik, dan melihat kondisi saat ini.
Sebagai langkah awal, Raffi bersama sahabatnya, Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam Dedudas Manaswan, berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan, terutama saudara-saudara yang terdampak bencana.
Dana tersebut nantinya akan dimanfaatkan untuk bendungan, dukungan logistik, lingkungan, dan juga bantuan lainnya. Bentuk dan pelaksanaan bantuan akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan serta dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
“Penyaluran bantuan kami fokuskan di dua wilayah, yaitu di Pidie Jaya dan Gayo Lues. Tidak menutup kemungkinan bantuan juga akan disalurkan ke daerah-daerah lain yang membutuhkan,” kata Raffi.
Dana Bukan untuk Potong Honor Kru
Raffi menegaskan, dana bantuan tersebut tidak memotong honor yang diterima oleh teman-teman kru, para pekerja, UMKM lokal, dan kelompok masyarakat yang telah membantu dalam produksi konten serta pelaksanaan kegiatan selama kerja sama berlangsung.
Menurutnya, mereka sudah bekerja dengan sangat baik dan profesional.
Ia juga menjelaskan, dana bantuan tersebut berasal dari dana pribadi dirinya dan semua honor yang diterima oleh sahabatnya Ariel, Desta, dan Gading dari kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Terbuka untuk Audit
Untuk transparansi dan akuntabilitas, Raffi menyatakan pihaknya tetap terbuka untuk pemeriksaan oleh Inspektorat, BPKP, ataupun BPK sesuai kewenangan masing-masing.
“Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” ujarnya.
Raffi mengungkapkan, pada tahun 2024 dirinya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan atau endorsement yang diterima, termasuk endorsement dan kerja sama lainnya.
Dari hasil konsultasi tersebut, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Namun, Raffi menyadari bahwa etika, kepatutan, dan kepercayaan publik yang melekat pada jabatan harus menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan.
“Karena itu, saya menjadikan kejadian ini sebagai pembelajaran dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati agar kekeliruan serupa tidak terulang,” katanya.
Terima Kritik sebagai Bagian Demokrasi
Di akhir pernyataannya, Raffi menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah memberikan kritik, peringatan, dan menyampaikan semua masukannya.
Ia memahami bahwa kepercayaan publik tidak dapat dipulihkan hanya melalui kata-kata atau permintaan maaf, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan dan konsistensi.
“Saya menerima ini sebagai pengingat bahwa yang disampaikan soal kritikan, saran yang disampaikan dalam bentuk apapun adalah bagian dari demokrasi yang menjadi identitas untuk negara tercinta kita,” ujar Raffi.
“Sekali lagi saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,” tutupnya. ***
Editor: Yoyok BP
Email: yoyokbp@gmail.com



Komentar