Catatan Cak AT: Dolar Desa

Kritik pada Prabowo penting. Tapi memahami arah gagasan kemandirian desa jauh lebih penting

RUZKA INDONESIA — Di kaki Gunung Manglayang, di sebuah kampung kecil di Sukabumi, Jawa Barat, hidup seorang petani bernama Falah.

Umurnya tak muda lagi, tapi wajahnya tenang seperti sawah selesai panen.

Ia tak pernah melihat wujud dolar Amerika. Bahkan mungkin kalau tersodori selembar uang seratus dolar, ia akan membalik-baliknya sambil bertanya, “Ini kupon undian apa?”

Falah hidup bersama istri dan tiga anaknya. Mereka merasa cukup makan harian dengan singkong, sagu, kadang nasi dari sawah sendiri.

Berasnya tersimpan di lumbung bambu kecil di belakang rumah.

Lauknya memang tahu dan tempe, tapi ia pastikan itu terbuat dari kedelai lokal.

Bukan karena sedang ikut seminar anti-globalisasi di hotel berbintang, melainkan karena ia percaya kedelai impor terlalu banyak “campur tangan laboratorium”.

Maka bagi Falah, tempe lokal lebih menenangkan hati dibanding tempe yang lahir dari rekayasa genetika dan presentasi PowerPoint perusahaan multinasional.

Maksudnya, ia tahu tempe atau tahu yang terbuat dari bahan kedelai impor sudah pasti bahan kedeleinya dari GMO.

Namun hidup memang lucu. Falah boleh tak kenal dolar, tapi sarungnya, kaos oblong dan Kopiahnya made in China.

Bahkan mungkin celana dalamnya pun pernah menyeberangi Laut Cina Selatan sebelum sampai ke kios kampung.

Menariknya, barang-barang itu kini bahkan bisa terbeli importir level rumahan melalui lapak Alibaba menggunakan QRIS dalam rupiah.

Rasanya modern sekali. Tinggal scan, klik, selesai. Seolah dolar sudah pensiun dini.

Transaksi QRIS

Falah tak paham bahwa di balik layar transaksi QRIS yang tampak nasionalis itu, rantai perdagangan global tetap bergerak dengan logika devisa dan kurs internasional.

Rupiah memang pakai di permukaan transaksi retail. Tapi struktur impor, pembayaran antarbank, neraca dagang, dan konversi antarnegara tetap berputar dalam orbit dolar dan mata uang kuat dunia.

Dunia digital kadang memang pandai berdandan. Orang merasa tak menyentuh dolar, padahal dolar diam-diam masih menjadi “mandor tak terlihat” dalam gudang perdagangan global.

itik inilah pernyataan Presiden Prabowo Subianto menjadi menarik terbaca, bukan sekadar pukul rata sebagai kesalahan logika.

Ketika ia berkata bahwa orang desa tak memakai dolar, banyak orang langsung bereaksi seperti alarm kebakaran berbunyi di ruang seminar ekonomi makro. Media sosial mendidih.

Para analis berhamburan membawa grafik. Ada yang seolah ingin memeriksa kurs rupiah sambil memeriksa tekanan darah.

Padahal mungkin, yang sedang dibicarakan Prabowo bukan semata fakta transaksi moneter, melainkan memberikan arah pada psikologi bangsa yang lebih optimistis demi mencapai cita-cita peradaban yang berbasis kemandirian. Dan itu berbeda.

Masalah kita hari ini memang terlalu sering membaca pidato politik seperti membaca kuitansi fotokopi.

Semuanya harus literal, rinci, presisi, dan langsung cocok dengan data BPS per kuartal. Akibatnya, bangsa ini sering kehilangan kemampuan memahami isyarat arah.

Peresmian Koperasi Merah Putih

Kalau konteksnya dipotong, ucapan “orang desa tidak pakai dolar” memang terdengar seperti kalimat yang bisa membuat profesor ekonomi menggigit kalkulator.

Tetapi jika dilihat utuh, pernyataan itu muncul saat peresmian ribuan Koperasi Desa Merah Putih.

Artinya, kepala Presiden tampaknya sedang berbicara tentang cita-cita “uang beredar di desa, produksi tumbuh di desa, konsumsi dipenuhi desa.”

Dengan kata lain: kemandirian ekonomi berbasis komunitas, yang pernah menjadi bayangan cita-cita banyak orang.

Dan harus diakui, arah itu tidak salah. Masalahnya, pidato politik sering seperti mie instan.

Air panasnya ada, tapi bumbunya tertinggal. Narasi besar itu tidak dijelaskan secara lengkap kepada publik oleh pembantunya.

Akibatnya, orang mendengar kulitnya tanpa memahami kerangkanya. Bahkan para pembantu politik dan ahli komunikasi Presiden yang seharusnya menerjemahkan gagasan itu malah sering sibuk menjadi komentator televisi berkemeja rapi.

Padahal kalau mau jujur, Indonesia memang terlalu lama hidup sebagai bangsa yang merasa merdeka, tetapi dapurnya masih tergantung kapal impor.

Kita bicara kedaulatan sambil antre kedelai luar negeri. Kita pidato tentang nasionalisme sambil gandum, gula, mesin, obat, bahkan jarum jahit masih menunggu kurs dolar tersenyum lebih dulu.

Realitas Ekonomi

Karena itulah kritik kepada Prabowo tetap penting. Sebab realitas ekonomi memang keras kepala. Ketika rupiah melemah, harga pupuk naik. Ketika dolar melonjak, harga mie instan ikut salto.

Orang desa memang tak menyimpan dolar di dompet, tetapi tak sedikit dari mereka yang tanpa sadar tetap membeli barang yang diam-diam sudah “kerasukan dolar” sejak dari pelabuhan.

Namun kritik juga jangan berubah menjadi olahraga nasional memelintir konteks. Sebab bangsa ini sedang menghadapi masalah yang lebih besar daripada sekadar viral satu kalimat Presiden.

Kita sedang menghadapi paradoks kemerdekaan ekonomi. Negeri kaya raya ini kadang mirip orang punya kebun durian seluas kabupaten, tetapi masih utang untuk beli sambal.

Kita ekspor batu bara, sawit, nikel, dan hasil bumi ke seluruh dunia, tetapi dolar hasilnya sering parkir nyaman di luar negeri seperti turis pensiunan menikmati masa tua di pantai asing.

Sementara Bank Indonesia jungkir balik menjaga rupiah agar tidak berubah menjadi atlet terjun bebas tanpa parasut.

Di sinilah sebenarnya medan tempur sesungguhnya. Bukan sekadar memperdebatkan ucapan Prabowo, melainkan apakah negara ini benar-benar berani membangun struktur ekonomi yang lebih tahan terhadap gejolak dolar. Seperti Iran yang sangat mandiri.

Maka ide koperasi desa, swasembada pangan, hilirisasi, local currency settlement, hingga penguatan produksi lokal sebenarnya saling terhubung.

Itu bukan proyek satu malam seperti simsalabim pesulap jalanan yang keluar asap lalu hilang. Ini proyek panjang, sulit, melelahkan, dan penuh sabotase kepentingan.

Ekonomi Global

Karena ekonomi global hari ini ibarat supermarket raksasa. Semua negara didorong menjadi konsumen permanen.

Negara yang mandiri justru aneh, seperti orang datang ke mal tapi membawa bekal sendiri dari rumah.

Falah di Manglayang mungkin bukan gambaran mayoritas rakyat Indonesia hari ini. Tapi mungkin Prabowo sedang berharap jumlah “Falah-Falah baru” bertambah.

Merekalah orang-orang yang sadar bahwa ketahanan ekonomi bukan termulai dari kurs di layar Bloomberg, melainkan dari kemampuan memproduksi kebutuhan sendiri.

Tentu saja romantisme desa saja tidak cukup. Desa juga butuh teknologi. Butuh pupuk, pasar, internet. Butuh pendidikan dan distribusi yang sehat.

Sebab kalau tidak, nanti kita hanya mengganti ketergantungan impor dengan kemiskinan yang terpoles jargon kemandirian.

Maka jalan tengahnya bukan menertawakan Prabowo habis-habisan, juga bukan membela membabi buta seperti buzzer sedang mengejar bonus akhir bulan.

Yang dibutuhkan adalah membaca arah baiknya sambil tetap mengoreksi kekurangan nyata di lapangan.

Karena bagaimanapun, bangsa besar tidak terbangun oleh pesimisme permanen.

Tetapi juga tidak bisa terselamatkan oleh optimisme tanpa menyelesaikan banyak pekerjaan rumah yang seperti benang kusut. Dan Prabowo mungkin sedang berusaha membereskannya.

Dan mungkin pula, di tengah dunia yang makin bising oleh perang dagang, dolar, geopolitik, dan spekulasi pasar, suara paling penting justru datang dari lumbung kecil milik Falah di Manglayang: bahwa kemerdekaan sejati selalu dimulai dari kemampuan memberi makan diri sendiri.

Sebab pada akhirnya, kurs dolar boleh meloncat setinggi kanguru stres, pasar boleh gaduh seperti grup WhatsApp menjelang pemilu.

Tapi, bangsa yang mampu berdiri atas produksi dan ketahanan sendiri, seperti Iran, akan lebih sulit ditakut-takuti oleh badai global.

Krisis moneter akhirnya bukan sekadar soal angka di papan elektronik. Ia adalah cermin: seberapa jauh sebuah bangsa benar-benar berdaulat, dan seberapa lama lagi kita mau hidup sebagai negeri kaya yang masih gemetar melihat dolar batuk sedikit saja. (***)

Penulis: Cak AT – Ahmadie Thaha/
Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 18/5/2026