RUZKA INDONESIA — Saya marah. Bukan marah yang pelan-pelan datang setelah dipikir-pikir. Marah yang langsung meledak di detik pertama menonton video itu.
Bukan karena juri salah menilai — manusia memang bisa salah. Bukan pula karena protes Ocha diabaikan — dalam banyak kompetisi di negeri ini, protes memang sudah lama kehilangan alamatnya. Saya marah karena ada seorang pembawa acara yang dengan santainya, dengan yakinnya, dengan mikrofon resmi di tangannya, berkata kepada seorang pelajar yang sedang memperjuangkan kebenaran:
“Itu cuma perasaan kamu.”
Tiga kata. Dan tiga kata itu merangkum dengan sempurna betapa kita masih hidup di budaya di mana suara anak muda — terutama yang benar — tetap saja dianggap tidak cukup penting untuk didengar.
Selamat Datang di Lomba Empat Pilar
Izinkan saya memperkenalkan konteks kejadian ini dengan cara yang seharusnya terasa membanggakan, tapi justru akan terasa menyakitkan.
Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI adalah ajang bergengsi yang bertujuan menguji pemahaman pelajar Indonesia tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Empat pilar yang kalau kita mau repot membacanya mengandung nilai keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara.
Bagus sekali, bukan?
Maka pada Sabtu, 9 Mei 2026, di babak final tingkat Provinsi Kalimantan Barat, Josepha Alexandra — siswi SMAN 1 Pontianak yang akrab disapa Ocha, yang tahun lalu memenangkan lomba yang sama — berdiri di depan mikrofon dan menjawab soal tentang pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jawabannya tepat, lengkap, dan sesuai bunyi undang-undang. Tidak ada yang perlu diperdebatkan dari sisi substansi.
Juri menyatakan jawabannya salah. Nilai minus lima.
Beberapa menit kemudian, tim lain menjawab pertanyaan serupa. Substansinya identik. Juri yang sama memberikan nilai penuh sepuluh.
Selamat datang di Lomba Empat Pilar MPR RI — di mana nilai keadilan rupanya tidak berlaku untuk semua peserta secara setara.
Dyastasita dan Seni Tidak Mendengar
Mari bicara tentang juri Dyastasita WB, S.SOS, Kepala Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI. Seseorang yang, berdasarkan jabatannya, seharusnya adalah orang yang paling tahu isi konstitusi yang menjadi materi lomba ini.
Ketika Ocha protes dan mengutip ulang jawabannya kata per kata, Dyastasita berkilah bahwa ia tidak mendengar unsur Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) dalam jawaban Ocha. Baik. Kita bisa menerima itu sebagai kemungkinan — orang bisa tidak mendengar.
Yang tidak bisa kita terima adalah apa yang terjadi setelahnya.
Ketika Ocha dengan sabar meminta juri mempertimbangkan pendapat penonton yang hadir dan menyaksikan langsung, Dyastasita menolak. Ketika rekaman video yang diunggah di kanal resmi MPR RI sendiri tersedia untuk diputar ulang, tidak ada yang berinisiatif memutarnya di saat itu. Ketika seorang anak memohon satu kesempatan untuk membuktikan bahwa ia tidak salah, ia tidak mendapat satu pun.
Jadi ini bukan soal tidak mendengar. Ini soal tidak mau mendengar. Ada perbedaan besar di antara keduanya — dan seorang Kepala Biro Pengkajian seharusnya cukup terdidik untuk memahami perbedaan itu.
Indri Wahyuni dan Keheningan yang Mahal Harganya
Di sebelah Dyastasita, duduk juri kedua: Indri Wahyuni, S.IP., M.A. Saya ingin menulis banyak tentang beliau, tapi masalahnya, tidak ada banyak yang bisa ditulis.
Karena beliau memilih diam.
Di saat seorang pelajar mempertahankan haknya di depan publik, di saat inkonsistensi penilaian terpampang nyata, Indri Wahyuni memilih menjadi penonton di kursi juri dan hanya mengomentari soal artikulasi. Dalam budaya kompetisi yang sehat, diam seorang juri di momen seperti itu adalah bentuk persetujuan diam-diam terhadap ketidakadilan yang sedang berlangsung.
Diam, dalam konteks ini, bukan netral. Diam adalah memilih pihak yang salah.
Shindy Lutfiana dan Kalimat yang Tidak Akan Terlupakan
Sekarang kita sampai pada tokoh yang paling saya sesali dalam cerita ini — bukan karena ia paling bersalah, tapi karena kalimatnya adalah yang paling abadi.
Shindy Lutfiana, Master of Ceremony (MC) acara, seharusnya tidak punya urusan dengan substansi penilaian. Tugas MC adalah memfasilitasi jalannya acara, membacakan soal, mengatur giliran bicara, dan menjaga ritme kompetisi. Di kelas MC mana pun, ada satu prinsip dasar yang diajarkan bahkan kepada pemula: pembawa acara tidak butuh pendapat Anda — tugas Anda adalah mengantar, bukan berkomentar.
Tapi Shindy memilih berkomentar.
Dan komentar yang ia pilih — kepada seorang pelajar yang sedang memperjuangkan kebenaran dengan bukti yang nyata — adalah: “Itu cuma perasaan kamu.”
Saya ingin bertanya kepada Shindy: perasaan siapa yang akhirnya terbukti benar setelah rekaman video diputar ulang? Karena rekaman itu dengan sangat jelas memperdengarkan Ocha menyebut DPD. Dengan sangat jelas. Tidak perlu volume dibesarkan. Tidak perlu transkrip. Tidak perlu ahli bahasa. Cukup dengarkan.
Ocha, dengan gayanya yang khas, menyindir hal ini di Instagram: “Lucu ya, ga sengaja nonton ulang kejadian yang mengungkap ‘perasaan’ siapa yang sebenarnya salah.”
Satu kalimat itu, dari seorang pelajar, lebih telak dari seribu halaman klarifikasi institusi mana pun.
MPR RI, Maaf, dan Matematika yang Tidak Bisa Dijumlahkan
Pada Selasa, 12 Mei 2026, MPR RI secara resmi meminta maaf. Juri dan MC dinonaktifkan. Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar berbicara terbuka. Evaluasi dijanjikan.
Saya mengapresiasi langkah ini — sungguh. Institusi yang mau mengakui kesalahan lebih baik dari institusi yang bungkam selamanya.
Tapi ada satu hal yang tidak bisa diselesaikan oleh permintaan maaf: SMAN 1 Pontianak tetap gagal mewakili Kalimantan Barat ke tingkat nasional. Tiket itu sudah tidak ada. Waktu yang dihabiskan Ocha dan timnya untuk berlatih, kesempatan yang seharusnya menjadi milik mereka, pengalaman kompetisi nasional yang seharusnya bisa mereka ceritakan kepada anak cucu — semua itu tidak bisa di-undo oleh siaran pers.
Dan satu lagi yang perlu dicatat: permintaan maaf ini baru datang setelah viral. Bukan setelah mekanisme internal bekerja. Bukan setelah ada audit penilaian. Bukan karena sistem yang sehat mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya. Tapi setelah publik marah di media sosial selama tiga hari.
Artinya: jika video ini tidak tersebar, jika tidak ada yang mengunggah, jika tidak ada yang memperhatikan — Ocha pulang ke rumah membawa hasil yang salah, dan tidak ada satu pun yang peduli.
Itu bukan standar yang boleh kita anggap wajar.
Ocha dan Hal yang Tidak Diajarkan di Buku Pelajaran
Di tengah semua kekacauan ini, ada yang membuat saya berhenti sejenak dari rasa marah untuk mengagumi sesuatu.
Ocha tidak menangis. Tidak meledak. Tidak mempermalukan diri sendiri dengan kehilangan kendali. Ia berdiri tegak, berbicara dengan terstruktur, mengutip jawabannya secara verbatim, dan meminta verifikasi secara prosedural. Ia melakukan semua yang seharusnya dilakukan oleh seorang peserta yang merasa diperlakukan tidak adil — dan ia melakukannya lebih baik dari banyak orang dewasa yang pernah saya lihat di ruang rapat kantor.
Ironi terbesarnya: dalam lomba yang bertujuan mengajarkan nilai-nilai kebangsaan — kejujuran, keadilan, keberanian membela kebenaran — justru pesertanyalah yang paling fasih mendemonstrasikan nilai-nilai itu. Bukan jurinya. Bukan MC-nya. Bukan panitia yang diam saja.
Seorang pelajar mengajarkan kepada orang-orang dewasa berpangkat tentang apa artinya berani jujur. Dan mereka masih sempat bilang itu cuma perasaan.
Satu Pertanyaan yang Harus Dijawab
Kasus Ocha sudah selesai secara formal — ada permintaan maaf, ada yang dinonaktifkan, ada janji evaluasi. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak selesai begitu saja:
Apa jaminan bahwa ini tidak terjadi lagi di tahun depan, di provinsi lain, kepada Ocha-Ocha lain yang tidak kebetulan direkam dan tidak kebetulan viral?
Karena masalah terbesarnya bukan juri ini atau MC itu. Masalah terbesarnya adalah tidak ada mekanisme keberatan yang transparan, tidak ada sistem verifikasi jawaban yang akuntabel, dan tidak ada budaya di dalam penyelenggaraan yang mengajarkan bahwa suara peserta — bahkan yang berusia tujuh belas tahun — layak untuk didengar dengan serius.
Kalau evaluasi yang dijanjikan MPR RI hanya berakhir pada menonaktifkan dua juri dan satu MC, lalu lomba tahun depan berjalan seperti biasa dengan wajah baru, maka kita tidak sedang memperbaiki sistem. Kita sedang mengganti pemain sambil membiarkan permainan yang rusak tetap berjalan.
Ocha sudah melakukan bagiannya. Ia datang, ia menjawab dengan benar, ia mempertahankan kebenarannya, dan ia pulang dengan kepala tegak meski tanpa piala.
Sekarang giliran institusinya membuktikan bahwa permintaan maaf bukan sekadar manajemen krisis — tapi titik awal dari sesuatu yang sungguh-sungguh berubah.
Kalau tidak, maka kalimat “itu cuma perasaan kamu” tidak hanya mempermalukan MPR RI di depan Indonesia.
Ia mempermalukan kita semua. (***)
Penulis: Djoni Satria/ Kolumnis
Komentar