Oleh: Dr. Selamat Ginting
Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)
Pendahuluan
Pelantikan enam pejabat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/04/2026), tampak sederhana di permukaan. Tidak ada reshuffle besar-besaran, tidak pula pergantian dramatis di kementerian strategis.
Namun, justru dalam kesederhanaannya, pelantikan ini menyimpan pesan politik yang kuat: pemerintah sedang menata ulang pusat kendali kekuasaan sekaligus memperkuat mesin komunikasi negara.
Kedekatan dan Loyalitas
Penunjukan Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan menjadi titik kunci. Posisi ini bukan sekadar administratif, melainkan simpul koordinasi antara presiden dengan kementerian, lembaga, dan bahkan aktor politik di luar pemerintahan.
Dengan menempatkan figur yang dikenal memiliki kedekatan dan loyalitas tinggi, Prabowo tampak ingin memastikan bahwa tidak ada “jarak politik” antara keputusan presiden dan implementasinya di lapangan. Ini adalah ciri klasik dari pemerintahan yang menginginkan kecepatan sekaligus kepastian kontrol.
Namun, konsolidasi kekuasaan tidak hanya soal siapa yang duduk di lingkar dalam. Melainkan juga menyangkut bagaimana pemerintah berbicara kepada publik.
Dalam konteks ini, pengangkatan Muhammad Qodari dan Hasan Nasbi menandai kesadaran politik hari ini adalah politik persepsi. Pemerintah tampaknya tidak ingin lagi sekadar “bekerja lalu menjelaskan”, melainkan sejak awal mengendalikan narasi.
Langkah ini dapat dibaca sebagai respons atas lanskap komunikasi yang kian kompleks—media sosial yang liar, fragmentasi opini publik, serta cepatnya siklus isu. Dalam situasi seperti ini, satu kebijakan yang baik sekalipun bisa kehilangan legitimasi jika gagal dikomunikasikan. Oleh karena itu, pembentukan struktur komunikasi yang lebih solid bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis.
Isu Publik
Di sisi lain, pelantikan Mohammad Jumhur Hidayat serta penguatan sektor pangan melalui posisi Wakil Menko Pangan yang diisi Hanif Faisol Nurofiq dan Kepala Badan Karantina oleh Abdul Kadir Karding menunjukkan arah kebijakan yang lebih substantif. Pemerintah tidak hanya sibuk dengan stabilitas politik, tetapi juga mulai menegaskan prioritas: lingkungan hidup dan ketahanan pangan.
Kedua isu ini bukan sekadar teknis, melainkan politis. Lingkungan hidup berkaitan dengan tekanan global, investasi, dan reputasi internasional. Sementara pangan menyentuh langsung kehidupan rakyat dan berpotensi menjadi sumber instabilitas jika tidak dikelola dengan baik.
Dengan kata lain, Presiden Prabowo tampak berusaha mengunci legitimasi pemerintahannya melalui isu-isu yang konkret dan dekat dengan publik.
Meski demikian, model penataan ini bukan tanpa risiko. Penguatan lingkar dalam dan sentralisasi komunikasi dapat mempercepat pengambilan keputusan, tetapi juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan.
Desain Politik Besar
Ketika terlalu banyak fungsi strategis ditarik ke pusat, kementerian teknis bisa kehilangan ruang gerak. Dalam jangka panjang, ini dapat melemahkan kapasitas institusional jika tidak diimbangi dengan mekanisme koordinasi yang jelas.
Selain itu, dominasi figur-figur yang kuat di bidang komunikasi juga menyisakan pertanyaan. Apakah pemerintah akan lebih terbuka terhadap kritik, atau justru semakin defensif dalam mengelola opini?
Di sinilah ujian sesungguhnya. Komunikasi yang kuat bukan hanya soal mengendalikan narasi, tetapi juga kemampuan mendengar dan merespons secara jujur.
Pelantikan ini, dengan demikian, bukan sekadar pengisian jabatan. Melainkan bagian dari desain politik yang lebih besar, yakni membangun pemerintahan yang terkonsolidasi, cepat bergerak, dan mampu menguasai ruang publik.
Apakah desain ini akan berhasil? Jawabannya sangat bergantung pada satu hal pertanyaan mendasar juga; apakah kekuasaan yang semakin terkonsentrasi itu digunakan untuk memperkuat kinerja, atau justru menutup ruang koreksi? Di situlah masa depan pemerintahan Prabowo akan ditentukan. (***)
Komentar