RUZKA INDONESIA — Saat jeritan pilu warga Depok yang dipaksa harus menerima kenyataan sulitnya berobat gratis akibat kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang tidak bijak menghapus program UHC, dan ditambah rumitnya mengurus BPJS gratis bayar saat ini.
Hal itu membuat Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Depok merasa prihatin dan memutuskan berteriak lantang menentang program UHC dihapus.
Legislator Provinsi Jawa Barat (Jabar), Farabi El Fouz A. Rafiq yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok sudah pernah bersuara lantang agar Pemkot Depok melanjutkan program UHC demi kemanusiaan.
“UHC adalah bentuk Pemerintah kota hadir ditengah masyarakat Kota Depok, Pemerintah Kota Depok periode sebelumnya sudah mendapatkan penghargaan terkait UHC, kami harap itu ditingkatkan atau minimal dipertahankan,” jelas Farabi dalam keterangan yang diterima, Kamis (12/02/2026).
“Banyak kabupaten/kota yang juga mengalami efisiensi anggaran tapi tetap mempertahankan status UHC, jangan sampai Kota Depok tertinggal demi kemanusiaan. Kesehatan adalah hak dasar rakyat yang wajib kita penuhi salah satunya melalui UHC sehingga hak tersebut dapat terpenuhi tanpa pandang bulu dan kasta.” ungkap Farabi.
Legislator Kota Depok Fanny Fatwati Putri juga sempat memberikan tanggapannya.
“Jelas sekali saya sangat menyayangkan penghapusan program UHC oleh Pemerintah Kota Depok, semua daerah mengalami efisiensi namun sepertinya tidak bijak rasanya menghilangkan hak dasar warga atas layanan kesehatan. Beberapa kota seperti Bogor dan bandung tetap mempertahankan UHC meski sama sama tidak mendapatkan transfer dari Pemerintan Provinsi,” tuturnya.
Legislator Supriatni yang menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD Kota Depok juga gigih memperjuangkan program UHC dilanjutkan.
“Saya sudah teriak-teriak tidak hanya pada Renja Komisi D saja, pada Rapat Paripurna beberapa minggu lalu sudah saya teriakin juga, dan juga saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang bulan Januari beberapa waktu lalu. Saking gregetannya dengan beberapa anggota Komisi D yang bungkam seribu bahasa saat saya bicara soal KIS yang pada mati, hayu kita balikin lagi UHC di Kota Depok,” paparnya.
Lanjut Supriatni, “Perwakilan Partai Golkar di Komisi D terus bersuara terkait penghapusan program UHC, Karena suara rakyat adalah suara golkar. Selama rakyat masih belum mendapatkan hak mendasarnya terkait layanan kesehatan, suara golkar akan terus menggema.”
Senada dengan para Legislator Partai Golkar Kota Depok, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Depok Haji Haji Dindin Saprudin mengatakan bahwa anggota Fraksi Partai Golkar yang di komisi D selalu bersuara lantang dan menanyakan alasan kebijakan Cutt Off UHC dan juga di tiap Rapat dengan TAPD kita protes dan memberikan gambaran bagaimana program UHC sangat besar manfaatnya bagi warga Depok / KTP Depok.
“Saya sangat optimis program UHC akan dilanjutkan karena dampak sosialnya akan sangat besar dan bisa mengganggu jalanya pemerintahan Kota Depok dalam kepedulian terkait aspek dasar kesehatan bagi warga Kota Depok khususnya yang sangat membutuhkan dan perlu dukungan semua pihak,” tutur Dindin.
“Tujuh orang Wakil Rakyat di Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Depok berkomitmen akan terus mendorong program UHC bisa dilanjutkan, karena karena itu merupakan kewajiban pemerintah Kota Depok yang harus menjamin pelayanan dasar bagi warga dalam aspek kesehatan dan pendidikan, dan akan menimbulkan dampak sosial bila program UHC ini di stop,” terang Dindin.
Menutup pembicaraan, selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, Farabi El Fouz Arafiq menegaskan bahwa urusan kemanusiaan warga Depok harus di atas kepentingan politik.
“Suara Rakyat Suara Golkar, saya pastikan Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Depok akan terus berjuang untuk rakyat, urusan kemanusiaan warga Depok harus di atas kepentingan politik,” pungkasnya. (***)
Jurnalis: Risjadin Muhammad
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar