RUZKA INDONESIA — Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) mengadakan pameran bertajuk “Jejaring Transnasional Pulau Kecil: Advokasi dan Resistensi Masyarakat Pulau Pari”, di Selasar Gedung Nusantara, FISIP UI, pada 3–4 Desember 2025.
Pameran yang merupakan kulminasi dari mata kuliah Jejaring dan Ruang Transnasional (JRT) ini menampilkan arsip visual, peta jejaring aktor, dan narasi advokasi yang disusun berdasarkan riset lapangan mahasiswa terkait kerusakan iklim dan sengketa lahan yang ada di Pulau Pari.
Sebelumnya, para mahasiswa melakukan kuliah tamu bersama Greenpeace, WALHI, dan SafeNet dan dilanjutkan dengan turun lapangan ke Pulau Pari pada pertengahan November lalu.
Temuan tersebut dipresentasikan di hadapan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada 19 November 2025.
Dalam pertemuan yang didampingi Prof. Ani Widyani S. dan perwakilan mahasiswa tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti rekomendasi mahasiswa terkait pelestarian lingkungan dan kepastian hidup warga.
Muhammad Fatahillah, M.Si. selaku Sekretaris Program Pascasarjana Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI sekaligus dosen pengampu mata kuliah JRT, mengungkapkan alasan mengapa Pulau Pari menjadi fokus utama.
Menurutnya, terdapat urgensi untuk mengangkat masalah ekologis dan sengketa agraria yang mengancam warga asli yang telah bermukim selama delapan generasi namun dianggap ilegal karena ketiadaan sertifikat.
“Ada suatu anomali bahwa isu tentang Pulau Pari ini sudah disidangkan sampai di Swiss, tetapi justru di tingkat nasional tidak banyak yang tahu. Bahkan mungkin pejabat terkait juga sedikit yang tahu atau memang sengaja abai,” jelas Fatahillah.
Lebih dari sekadar menampilkan data, pameran ini merupakan bukti proses belajar mahasiswa dalam menerjemahkan teori ke dalam praktik advokasi nyata.
Mahasiswa ditantang untuk memahami bagaimana aliansi lokal-global terbentuk dan bagaimana suara warga diartikulasikan dalam forum internasional.
“Yang diharapkan dari para mahasiswa adalah mereka paham teknik mencari data di lapangan, mengolahnya, dan mendiseminasikannya menjadi suatu materi advokasi,” ungkap Fatahillah. (***)
