RUZKA INDONESIA – Pemerintah menyatukan lebih dari 8.000 jaringan kehumasan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tujuannya untuk membangun komunikasi kebijakan yang lebih cepat, terkoordinasi, dan menjangkau masyarakat hingga ke daerah.
Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) di Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Menurut Meutya, koordinasi antarkehumasan menjadi kebutuhan penting di tengah derasnya arus informasi digital, termasuk meningkatnya disinformasi dan hoaks.
“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya.
Ia menegaskan pemerintah membutuhkan koordinasi yang kuat antara humas kementerian dan lembaga dengan humas pemerintah daerah. Forum ini juga menjadi ruang evaluasi.
“Kalau ada hal-hal yang memang kurang cepat dilakukan pemerintah, ada komunikasi yang dianggap masih lambat atau belum jelas, ini juga menjadi forum bagi kami untuk evaluasi diri,” katanya.
Ke depan, forum komunikasi kehumasan akan diarahkan menjadi agenda berkala agar narasi pemerintah bisa disatukan dan koordinasi dipercepat saat kebijakan perlu disampaikan ke publik.
“Dengan digitalisasi kita perlu juga koordinasi secara cepat. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Kemenko Polkam karena kemudian dipertemukan dengan lebih intens lagi,” tambah Meutya.
Pemerintah Tidak Bisa Menunggu
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, M. Qodari, menyebut komunikasi program sama pentingnya dengan pelaksanaan program itu sendiri.
“Komunikasi program itu harus dijalankan supaya dukungan kepada program-program semakin baik dan hasilnya semakin optimal,” ujar Qodari.
Ia menyebut jaringan kehumasan pemerintah nasional mencakup lebih dari 8.000 perangkat. Kekuatan besar ini harus bekerja dalam satu orkestrasi.
“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,” tegasnya.
Qodari juga menekankan pentingnya menghadirkan masyarakat sebagai “wajah” dari program pemerintah.
“Program-program tidak hanya menjadi program tetapi program itu punya wajah. Wajah dari warga Indonesia, wajah dari bangsa Indonesia, dari mereka-mereka yang merasakan manfaat dari program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah,” ujarnya.
Jaga Komunikasi Dua Arah
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menilai jaringan kehumasan harus bekerja dua arah. Humas perlu menyampaikan kebijakan sekaligus membaca apa yang menjadi perhatian masyarakat.
“Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, kebijakan ataupun informasi dari pemerintah, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah,” kata Bima.
Ia juga meminta humas pemerintah memberi ruang lebih besar bagi informasi positif dan kisah inspiratif dari daerah, agar ruang digital tidak hanya dipenuhi respons terhadap isu negatif.
“Kita akan meningkatkan koordinasi ke depannya sesuai dengan tugas fungsi dari Polkam. Kami akan mensinkronisasi kegiatan-kegiatan kehumasan agar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” ujarnya.
Forum Bakohumas ini menjadi bagian upaya membangun sistem komunikasi pemerintah yang mampu bergerak lebih cepat, membaca kebutuhan publik, serta memastikan informasi program pemerintah sampai ke seluruh Indonesia. ***
Editor: Yoyok BP
Email: yoyokbp@gmail.com
