RUZKA INDONESIA – Kehadiran Satelit Multifungsi Satria-1.mempercepat langkah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Komdigi dalam memperluas akses internet di berbagai wilayah Indonesia.
Hingga kini infrastruktur konektivitas telah dibangun di lebih dari 31.000 lokasi, dengan mayoritas berada di sektor pendidikan.
Dirut Bakti Komdigi Fadhilah Mathar mengatakan sekitar 68% dari total lokasi pembangunan akses internet berada di sektor pendidikan. Sementara sektor kesehatan menyumbang 5,89% dari keseluruhan lokasi.
Selain pendidikan dan kesehatan, sekitar 19,9% lokasi mencakup kantor pemerintahan, pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan dan keamanan, lokasi usaha & pelayanan usaha, dan fasilitas transportasi publik.
Untuk jaringan 4G, Bakti mengandalkan kolaborasi dengan operator telekomunikasi. Telkomsel menjadi penyedia mayoritas.
“Memang banyak permintaan dari masyarakat kepada Telkomsel. Ada sekitar 6.747 lokasi atau desa yang menggunakan layanan tersebut. Selanjutnya, ada 131 lokasi Palapa Ring, tetapi pemain layanan yang aktif sekitar 57,” ujar Fadhilah di Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Bakti juga memanfaatkan Satria-1 untuk menjangkau wilayah yang sulit dilayani jaringan terestrial.
“Satu hal terakhir yang dapat membuat kami lebih cepat dalam menggelar konektivitas digital adalah kehadiran Satria-1. Kehadiran Satria-1 ini membuat kita bisa menggabungkan solusi terestrial dengan solusi nonterestrial, terutama ketika wilayah-wilayah tersebut masih sangat sulit dijangkau,” katanya.
Fadhilah menegaskan pembangunan tidak berhenti di infrastruktur. Bakti juga memastikan layanan mendorong adopsi masyarakat, kualitas layanan, skalabilitas UMKM, serta keberlanjutan industri telekomunikasi.
Kebutuhan bandwidth juga meningkat seiring masyarakat makin banyak memakai aplikasi dan layanan digital.
Strategi Exit: Serahkan ke Operator Jika Sudah Mandiri
Bakti saat ini menjalankan exit strategy bagi wilayah yang sudah matang. Infrastruktur berpotensi komersial akan ditawarkan ke vendor, operator, atau mitra agar intervensi pemerintah berkurang.
“Keberhasilan pemerintah dalam Universal Service Obligation bukan diukur dari seberapa lama kami berada di sana, tetapi seberapa cepat kami bisa melakukan exit dari lokasi tersebut. Artinya, masyarakat sudah bisa mandiri,” jelasnya.
Namun sejumlah daerah masih butuh intervensi karena belum menarik secara komersial. Di wilayah ini pemerintah tetap hadir lewat skema insentif dan kebijakan lain. ***
Editor: Yoyok BP
Email: yoyokbp@gmail.com
Komentar