RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Elly Farida, menyuarakan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabat) dengan sekolah swasta sebagai langkah strategis mengatasi keterbatasan daya tampung di sekolah negeri.

Dia menekankan bahwa pendekatan ini dapat menjaga kualitas pembelajaran tanpa mengorbankan kenyamanan siswa dengan jumlah rombongan belajar (rombel) yang terlalu besar.

Elly juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi kelas yang saat ini diisi hingga 50 siswa, yang menurutnya dapat menciptakan suasana belajar tidak kondusif.

Baca juga: Polisi Pastikan Aktivitas Tambang Ilegal di Jatimulya Sudah Terhenti

"Ini memungkinkan daya tampung itu juga ke sekolah swasta, dengan biaya yang tetap ditanggung pemerintah. Tapi anak-anak tidak harus berdesak-desakan," ujar Elly, Rabu (23/07/2025).

Ia, menambahkan bahwa di beberapa wilayah, fasilitas dasar seperti meja belajar pun belum memadai, yang semakin mengurangi efektivitas pembelajaran. "Di beberapa wilayah, anak-anak itu belajar enggak pakai meja. Ya kan enggak efektif seperti itu," katanya.

Politisi perempuan asal Kota Depok ini menyoroti perlunya pemerintah daerah menyiapkan strategi jangka panjang. Ia menegaskan bahwa menampung seluruh siswa ke sekolah negeri tanpa mempertimbangkan kualitas pembelajaran bukanlah solusi berkelanjutan.

Baca juga: Perkuat Layanan Dasar, Depok Resmikan Posyandu dengan 6 Standar Pelayanan Minimal

Menurut Elly, kerja sama dengan sekolah swasta yang memiliki ruang kosong bisa menjadi alternatif yang realistis dan berkeadilan. "

"Gagasan Pak Gubernur itu bagus, bahwa anak-anak harus ditampung dulu. Tapi harapannya, ini hanya sementara. Perlu ada evaluasi dan solusi permanen ke depan," jelasnya.

Lebih lanjut, Elly Farida menekankan pentingnya pelibatan komite sekolah dalam proses pengambilan keputusan. Ia percaya bahwa komite sekolah dapat menjadi jembatan antara aspirasi orang tua dan kondisi faktual di lapangan.

Baca juga: Adakah Korupsi Rp 1,25 triliun di ASDP?

"Karena kasihan kalau ini berlangsung lama. Gurunya juga bingung, proses belajar tidak maksimal, ilmunya tidak tersampaikan. Intinya, pembelajaran itu tentang mentransfer ilmu dalam suasana yang nyaman dan kondusif," terangnya.

Elly, berharap bahwa ke depan, kebijakan pendidikan di Jawa Barat akan lebih memperhatikan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas pendidikan.

"Kalau memang rombel 50 ini sementara, oke. Tapi kalau sampai lulus, ini harus dipikirkan kembali," harapnya. (***)

Jurnalis: Dwi Retno