RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris memberikan apresiasi kinerja 100 hari pertama masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.

Menurutnya Pramono-Rano sudah mempraktikkan pemerintahan yang responsif, cepat, dan terorganisir dalam menangani kebutuhan dasar warga Jakarta.

Program pendidikan seperti KJP Plus dan KJMU diperluas secara signifikan serta pemutihan lebih dari seribu ijazah yang tertahan di sekolah juga menunjukkan keberpihakan nyata terhadap hak pendidikan.

Baca juga: Kabar Gembira! Mendagri Umumkan Pemda Boleh Gelar Kegiatan di Hotel

Di sektor transportasi, perluasan layanan Transjakarta dan Transjabodetabek menandai kemajuan awal untuk mengurai kemacetan ibukota.

Sementara itu, penataan ruang publik seperti taman 24 jam menjadi simbol komitmen Jakarta menuju kota global yang manusiawi dan ramah warga.

“Namun, tantangan Jakarta jauh dari selesai. Jika Pramono-Rano ingin menjadikan Jakarta sebagai kota global berkelas dunia, setara Singapura atau Tokyo, maka setidaknya ada enam tantangan utama yang harus dijawab dengan strategi jangka panjang dan terukur,” ujar Fahira Idris dalam keterangan tertulisnya, Ahad (08/06/2025).

Baca juga: Dinas PUPR Depok Kinerjanya Sangat Baik, Indeks Kepuasan Masyarakat Capai 89,75 Persen

Tantangan pertama, lanjut Fahira Idris adalah transportasi terintegrasi dan inklusif. Jakarta membutuhkan sistem transportasi publik yang benar-benar terintegrasi antar moda (MRT, LRT, Transjakarta, JakLingko), antar wilayah (Jakarta-Bodetabek) serta inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

“Beberapa rekomendasi yang bisa jadi prioritas adalah peningkatan subsidi, perluasan rute, dan pengembangan transportasi laut ke Kepulauan Seribu, harus menjadi prioritas untuk meningkatkan mobilitas warga,” terang Senator Jakarta ini.

Kedua, hunian dan budaya tinggal vertikal. Permasalahan backlog perumahan di Jakarta hanya dapat diatasi dengan pendekatan human-centered. Pramono-Rano perlu memastikan pembangunan rusun tidak hanya kuantitatif, tapi juga inklusif dan adaptif.

Baca juga: Mendorong Jakarta Punya Perda Penyelenggaraan Sistem Pangan

Rekomendasi strategis yang bisa ditempuh adalah melalui strategi vertikalisasi kampung eksisting, integrasi dengan transportasi publik (TOD), diversifikasi model kepemilikan, kemitraan publik-swasta, serta desain rusun yang partisipatif dan bermartabat.

Reforma agraria perkotaan juga penting untuk melegalkan kampung informal agar tidak tergusur dari kawasan mereka bangun bersama.

Ketiga, Polusi dan Krisis Lingkungan. Jakarta masih berkutat dengan kualitas udara terburuk di dunia. Menambah ruang terbuka hijau hingga 20%, mempercepat elektrifikasi kendaraan, dan memperketat regulasi emisi adalah langkah yang harus dikejar cepat.

Baca juga: Resmi Beroperasi TransJabodetabek Rute SawanganLebak Bulus, Berikut Jadwal dan Tarifnya

“Jakarta jika ingin menjadi kota global, harus sehat dan berkelanjutan. Tanpa udara bersih, semua pembangunan tak berarti. Ini karena polusi udara akan menurunkan kualitas kehidupan warga Jakarta,” jelas Fahira Idris.

Keempat, penanggulangan banjir yang sistemik. Pendekatan tambal sulam dalam penanganan banjir sudah tidak lagi relevan. Revitalisasi waduk dan sungai harus dikombinasikan dengan sumur resapan, drainase vertikal, dan penataan kawasan berbasis ekologi. Kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk pengendalian banjir lintas wilayah mutlak diperlukan.

Kelima, pemerataan kesejahteraan dan investasi SDM. Program pendidikan seperti "Satu Keluarga, Satu Sarjana", pelatihan vokasi, dan perluasan KJP/KJMU harus terus diperkuat. Di bidang kesehatan, program medical check-up gratis, zero stunting, dan layanan untuk lansia perlu diintensifkan. Jakarta yang kuat dimulai dari warganya yang sehat dan berdaya.

Baca juga: Jakpro dan Formula E Operations Inspeksi Sirkuit Jakarta E-Prix

Keenam, pemerintahan modern dan transparan. Digitalisasi layanan publik harus mengarah ke satu platform yang terpadu, efisien, dan mudah diakses seperti JAKI. Reformasi birokrasi perlu menjamin responsivitas, akuntabilitas, dan kapasitas ASN dalam melayani warga. Keterbukaan anggaran juga menjadi kunci kepercayaan publik.

“Seratus hari kerja Pramono-Rano menunjukkan keseriusan membenahi Jakarta. Tapi transformasi Jakarta menuju kota global memerlukan stamina politik, inovasi, dan keberanian membuat terobosan,” pungkas Fahira Idris. (***)