RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Cegah terpuruknya bisnis perhotelan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian umumkan, Pemerintah Daerah (Pemda) diperbolehkan menggelar kegiatan di hotel atau restoran.

Hal itu disampaikan Mendagri dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Hotel Lombok Raya, Rabu (04/06/2025).

Kegiatan ini mengusung tema “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.”

"Kebijakan efisiensi anggaran tidak berarti melarang rapat maupun pertemuan yang dianggap penting digelar di hotel atau restoran," terang Tito.

Baca juga: HIRADC dan Manajemen Risiko, Pilar Keselamatan Bangun Kekuatan Energi Nuklir Indonesia

Menurut Mendagri, pertemuan dan rapat-rapat di hotel maupun restoran dapat dilakukan di hotel sepanjang benar-benar bermanfaat dan tidak berlebihan.

Langkah ini juga sekaligus untuk menghidupkan sektor hospitality. Ia mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar perhotelan maupun restoran tetap dihidupkan di tengah efisiensi.

“Kita harus memikirkan juga hotel-hotel, restoran, mereka juga punya karyawan. Mereka juga punya apa supply chain (rantai pasokan) makanan segala macam yang kita makan sekarang ini,” ungkap Mendagri.

Baca juga: Jakpro dan Formula E Operations Inspeksi Sirkuit Jakarta E-Prix

Lanjut, Mendagri, mengurangi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan di hotel maupun restoran memang boleh dilakukan di tengah efisiensi. Namun, pemda juga harus memikirkan keberlanjutan dari usaha sektor tersebut.

"Kurangi boleh, tapi jangan sama sekali enggak ada alokasi anggarannya untuk rapat di hotel," terangnya.

Pemda dapat melaksanakan kegiatan dengan menyasar hotel-hotel maupun restoran yang nyaris kolaps sehingga mereka tetap dapat hidup.

“Tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran, target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps-kolaps, buatlah kegiatan di sana,” saran Mendagri.

Baca juga: Fortuner 2025 akan Segera Launching, Tampil Mewah dengan 5 Varian Berbeda dan Aksen Sporty

Terlebih, kata Mendagri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berperan untuk meningkatkan jumlah peredaran uang di masyarakat dan memancing sektor swasta untuk hidup.

"Kalau swastanya tidak hidup, jangan harap akan bisa melompat perekonomiannya. Jadi jangan sampai bisnis perhotelan terpuruk. Pemda harus turut membantu bisnis perhotelan berkembang," pungkasnya. (***)