Rapat Paripurna DPRD, Wali Kota Depok Paparkan Program 100 Hari Menjadi Bentuk Quick Win yang Progresif

RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Wali Kota Depok, Supian Suri memaparkan program 100 hari kerja yang menjadi bentuk quick win yang progresif, dalam rapat paripurna DPRD Kota Depok di ruang rapat Paripurna Gedung DPRD Kota Depok, Jumat, (25/04/2025).
"Program pertama adalah pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk calon pengantin bagi Warga Depok di puskesmas," ungkap Supian.
Lanjut Supian, progres.yang sudah berjalan adalah diterbitkannya Perwal Pengesahan pada 29 April 2025 dan launching Puskesmas Gratis untuk pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin bagi warga ber KTP Depok.
Baca juga: Anggota DPRD Depok Dorong Insentif Bebas PBB untuk Rumah Kader dan Pengelola Bank Sampah
"Adapun tujuan dari program ini adalah memberikan kemudahan layanan kesehatan gratis bagi calon pengantin warga Depok, untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas sejak awal pernikahan," paparnya.
Selanjutnya, Gerakan Toilet Layak (GETOL) di Sekolah Negeri seKota Depok. Progress dari program ini adalah dikeluarkannya Surat Pemberitahuan oleh Kepala Dinas Pendidikan Gerakan Toilet Layak (GETOL) di sekolah dan sudah dilaksanakan oleh sebagian besar sekolah negeri dan swasta di Kota Depok.
"Tujuan dari GETOL ini meningkatkan kualitas sarana sanitasi di sekolah-sekolah negeri agar tercipta lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan nyaman bagi siswa," terang Supian.
Baca juga: Sampah 1.365 Ton Perhari, Ketua Komisi B DPRD Depok Tegaskan Larangan Sampah Masuk dari Luar
Lebih lanjut diutarakan Supian, PBB Gratis bagi NJOP di bawah 100 juta, yang bertujuan memberikan keringanan beban pajak bagi warga yang memiliki properti dengan NJOP rendah.
"Program lain adalah penetapan Depok Lama sebagai Kawasan Heritage, yang ditandai dengan Soft Launching Penetapan Depok Lama sebagai Kawasan Heritage. Ini untuk mendorong pelestarian bangunan cagar budaya di kawasan Depok Lama," jelasnya.
Berkaitan dengan UMKM, digulirkannya program Jualan Sama-sama UMKM Naik Kelas dengan memberikan fasilitas pemanfaatan aset milik pemerintah secara gratis bagi pelaku usaha mikro.
Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Depok Setujui 5 Raperda, Anggota Dewan Apresiasi Perda Kesejahteraan Lansia
"Kita sudah melakukan launching di Pembukaan Lebaran Depok lokasi di Alun-alun Timur dengan kegiatan Bazar UMKM. UMKM Naik Kelas ini adalah memberikan dukungan nyata kepada pelaku usaha mikro agar mereka bisa naik kelas melalui pemanfaatan fasilitas pemerintah tanpa biaya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal," jelas Supian lagi.
Program lain adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka mengendalikan inflasi, yang telah dilaksanakan di 11 titik lokasi pada 11 Kecamatan Kota Depok dan Pasar Murah untuk 1.650 masyarakat yang terdaftar di DTKS.
"Ini dimaksudkan mengendalikan harga pangan pokok dan menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," pungkas Supian. (***)