RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) terus memperkuat perannya dalam proses perencanaan pembangunan nasional.

Kali ini, melalui Komite IV, DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang menghadirkan dua lembaga pemikir strategis nasional, yakni Center of Economics and Law Studies (CELIOS) dan The Indonesia Economic Intelligence (IEI).

Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Mataram, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, sebagai bagian dari proses penyusunan pertimbangan atas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro serta Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk RAPBN 2026.

Baca juga: MPR for Papua Resmi Dibentuk, Langkah Strategi Tuntaskan Konflik Secara Komprehensif

Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi, secara resmi membuka RDPU dengan menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam mendukung fungsi pengawasan fiskal dan penyusunan kebijakan strategis.

Dengan menghadirkan para pakar, DPD RI mengakselerasi pemahaman terhadap tantangan dan peluang ekonomi Indonesia, sekaligus memperkuat legitimasi dalam menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

Tantangan Global dan Ketahanan Domestik

Media Wahyudi Askar, Direktur Eksekutif CELIOS, membuka sesi pemaparan dengan menguraikan tantangan struktural perekonomian nasional. Ia menyoroti tekanan global, khususnya akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, yang dapat menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 0,2% atau sekitar Rp45 triliun.

Baca juga: Koperasi Merah Putih dan BPI Danantara Dinilai Jadi Solusi Deindustrialisasi Indonesia

Di samping itu, CELIOS mengingatkan bahwa APBN harus berpihak pada sektor rumah tangga, UMKM, dan sektor riil agar tetap tangguh menghadapi tekanan ekonomi global.

Reformasi Fiskal dan Strategi Menuju Pertumbuhan 8%

Sunarsip, Chief Economist IEI, mengangkat pentingnya reformasi fiskal sebagai syarat utama untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029.

Ia mengajak pemerintah meninjau ulang struktur belanja negara, memperkuat tabungan domestik, dan meningkatkan efisiensi belanja publik. Selain itu, ia menekankan perlunya pembenahan subsidi dan optimalisasi PMN agar tepat sasaran dan memberi dampak besar terhadap pertumbuhan.

Baca juga: Indonesia Luncurkan Panduan Investasi Pariwisata Pertama di Asia-Pasifik, Tourism Doing Business: Investing in Indonesia

Kedua narasumber menyampaikan evaluasi kritis terhadap sejumlah program strategis nasional. Mereka menyoroti potensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kebijakan hilirisasi yang belum sepenuhnya menyentuh sektor lokal secara inklusif.

Relokasi investasi dan penyesuaian terhadap tarif ekspor AS juga memerlukan respon kebijakan yang cepat dan berbasis data.

Poin Strategis Hasil RDPU Komite IV DPD RI

Berdasarkan hasil diskusi, Komite IV DPD RI mencatat beberapa poin penting sebagai berikut:

Pertama ; Urgensi Reformasi Fiskal: Perlu pergeseran struktur belanja menuju sektor produktif, terutama untuk mengantisipasi lonjakan bunga utang dan menurunnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bca juga: Skandal Produk Halal Kandungan Babi, Desak Evaluasi Menyeluruh Sistem Jaminan Halal Nasional

Kedua ; Evaluasi Hilirisasi: Kebijakan hilirisasi wajib mengatasi tantangan teknologi rendah, keterlibatan UMKM, serta dominasi pasar luar.

Ketiga ; Antisipasi Dampak Tarif Ekspor: Pemerintah harus memperkuat diplomasi perdagangan dan segera mempercepat diversifikasi pasar ekspor untuk melindungi perekonomian nasional.

Keempat ; Program MBG Pro-UMKM, MBG harus didesain untuk memberdayakan UMKM lokal dan memberikan efek pengganda ekonomi nyata.

Dan, Kelima ; Penguatan Ekonomi Domestik: Strategi investasi inklusif dan optimalisasi pasar modal domestik akan menjadi kunci memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Baca juga: Penghapusan Kuota Tingkatkan Efisiensi Impor Pangan

Hasil RDPU ini akan menjadi bahan utama dalam penyusunan rekomendasi resmi Komite IV DPD RI kepada pemerintah pusat.

Dengan masukan berbasis analisis dan data dari para ahli, DPD RI berharap RAPBN 2026 dapat lebih adaptif dalam menjawab tantangan global dan lebih progresif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (***)

Reporter: Bambang Priambodo/RUZKA INDONESIA