Agar Permodalan UMKM Tak Lagi Lepas dari Mulut Harimau, Keluar Diterkam Buaya

Bagi pedagang kecil, mencari modal sering kali sama pentingnya dengan mencari pembeli. Ketika uang untuk usaha mulai menipis, sementara kebutuhan terus berjalan, pinjaman menjadi salah satu jalan keluar. Masalahnya, pinjaman yang mudah dan cepat belum tentu pas dengan kemampuan usaha.

RUZKA INDONESIA – Menjelang pukul 02.45 WIB, ketika sebagian besar orang masih terlelap, Dedi Setiawan (39), ayah tiga anak ini sudah bangun. Dari rumah kontrakannya di Citayam, Kota Depok, Jawa Barat, ia bersiap ke pasar membeli berbagai bahan untuk dagangan siomay dan batagor.

Setelah bahan dagangan siap, paginya sekitar pukul 07.00 WIB gerobak didorong dan dagangan dibawa mangkal depan “Klinik Rawat Jalan dr. Salma” di Perumahan Permata Depok, Kota Depok. Rutinitas itu sudah dijalaninya dengan tekun sekitar lima tahun terakhir.

Sekitar pukul 11.30 WIB, dagangan siomay dan batagornya sudah habis terjual.

“Kalau dagangan habis, ya saya senang dan alhamdulillah. Berarti besok masih bisa belanja dan berdagang lagi. Tapi kebutuhan di rumah juga sudah menunggu,” kata Dedi saat ditemui RUZKA INDONESIA di rumah kontrakannya, Senin (3/8/2026).

Dalam sehari, Dedi biasanya memperoleh omzet sekitar Rp350 ribu hingga Rp400 ribu. Setelah dipotong biaya usaha, ia memperkirakan keuntungan bersih berkisar Rp150 ribu. Dari uang itulah ia harus memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus menyiapkan dagangan untuk hari berikutnya.

Sekitar Rp120 ribu dari keuntungan harian itu kini tersedot untuk membayar empat pinjaman bank keliling yang masih berjalan. Salah satunya pinjaman Rp800 ribu, dengan cicilan Rp40 ribu per hari selama 24 hari. Penagih datang hampir setiap hari, kecuali Minggu dan hari libur.

Dedi sebelumnya juga pernah meminjam melalui layanan pinjaman online (pinjol). Saat itu ia membutuhkan sekitar Rp1 juta untuk membeli bahan baku dan kebutuhan yang mendesak. Uang tersebut harus dikembalikan sekitar Rp1,3 juta dalam waktu sekitar 25 hari.

“Iya. Saya sadar mengajukan pinjol. Soalnya saya butuh modal buat dagang,” ujar Dedi.

Pinjaman itu akhirnya lunas. Namun kebutuhan modal tidak ikut berhenti. Ketika uang hasil berjualan kembali tidak cukup, Dedi mencari pinjaman lain. Dari pinjaman daring ia beralih ke bank keliling. Ia bertekad gerobaknya harus tetap berjalan, tetapi sebagian uang yang dihasilkan setiap hari sudah lebih dulu ditunggu di tangan para penagih.

Diah Sudah Mencoba, Dedi Belum

Menjelang pukul 13.00 WIB, Diah Amalia (45) mulai membereskan dagangan yang tersisa di lapak Kue Kusuma, Pondok Jaya, Depok. Diah ingin kembali memiliki usaha sendiri setelah membuka ayam geprek pada 2022. Saat itu ia membutuhkan modal sekitar Rp10 juta dan memilih mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke bank.

Namun pada 11 Februari 2026, petugas bank mengabarkan pengajuannya belum diproses karena riwayat transaksi rekening korannya tidak mencapai enam bulan.

“Perasaan saya saat itu kecewa, sedih karena saya tidak bisa melanjutkan usaha saya lagi,” tutur Diah kini kembali bekerja dari pagi hingga sore. Cerita Diah berbeda dengan Dedi yang belum pernah menanyakan KUR.

Utang yang Tak Pernah Ia Ajukan

Selanjutnya ada nama lain yakni Srikandi L. Setiawati C.A. yang muncul dalam persoalan pinjaman daring bukan karena ia mencari modal. Pada 2020, KTP-nya dipinjam seorang teman untuk pengajuan pinjol dengan alasan biaya sekolah anak. Srikandi pun bahkan bersedia memotret wajahnya saat verifikasi.

“Niat saya hanya menolong. Saya pikir dia benar-benar butuh,” tutur perempuan 53 tahun ini.

Srikandi mengira urusannya selesai, tetapi temannya menghilang dan meninggalkannya dikejar para penagih. Persoalan itu merusak hubungan pertemanan dan menyisakan rasa takut. Ia perlahan bangkit berkat dukungan lingkungan.

“Kalau suatu hari saya punya uang, saya ingin melunasi semuanya, walaupun itu bukan utang saya. Saya ingin membersihkan nama saya,” katanya. Pengalaman Srikandi menjadi pengingat agar identitas tidak sembarangan dipinjamkan.

Tak Semua Pinjaman Daring Berakhir Buruk

Pengalaman Dedi bukan satu-satunya cerita. Bagi Fanny Kurnia (49), pemilik Kedai Bakmi BO di Citayam, pinjaman daring justru ikut membantu usahanya. Pada 2024, saat butuh modal mendesak, ia meminjam Rp2 juta dari platform pinjaman Akulaku karena meminjam ke bank atau keluarga butuh waktu.

“Ya memang mendesak dan perlu modal. Karena lebih mudah,” katanya.

Setelah mendapat tambahan modal, usahanya perlahan meningkat dan cicilan sekitar Rp300 ribu dibayar tepat waktu. Fanny juga tidak menggunakan pinjaman baru untuk menutup pinjaman sebelumnya. Ia selalu menghitung kemampuan bayar sebelum meminjam.

“Meminjam dengan cara mengukur kemampuan bayar. Jika tidak ada kelebihan uang, tidak meminjam,” tegasnya.

Bagi Fanny, pinjol tidak otomatis buruk asal dikelola hati-hati. “Pastikan untuk apa pinjaman tersebut, kelola dengan pintar, tanamkan dalam diri, bahwa segala jenis hutang, harus dibayar.”

Tetapi kalau pedagang tanpa pembukuan datang ke bank, apa yang sebenarnya dihitung?

Ketika Bank Mulai Menghitung

Menurut Aris Abdillah, Kepala Kantor Cabang Bank BRI Kota Depok, pilihan pelaku usaha terhadap pinjaman daring maupun bank keliling tidak bisa dilihat dari satu alasan saja.

Bagi sebagian usaha mikro, kecepatan, kemudahan, kedekatan dengan pemberi pinjaman, serta anggapan bahwa proses di bank lebih panjang menjadi pertimbangan. Kebutuhan modal juga kadang muncul mendadak, misalnya untuk membeli bahan baku pada hari itu juga.

Di sisi lain, masih ada UMKM yang belum memperoleh informasi utuh mengenai KUR, mulai dari persyaratan, biaya hingga proses pengajuan.

Karena itu, tantangan perbankan bukan hanya menyalurkan kredit, tetapi memastikan pelaku usaha mengenal dan memiliki akses terhadap pembiayaan formal yang sesuai dengan kemampuan usahanya.

Aris juga mengingatkan bahwa layanan keuangan digital tidak bisa disamaratakan. Masyarakat perlu memahami legalitas, biaya, kewajiban pembayaran dan risikonya sebelum mengambil pembiayaan.

Persoalan akses KUR, menurut Aris, merupakan gabungan dari beberapa hal. Ada UMKM yang usahanya sebenarnya cukup baik, tetapi administrasinya belum tertib. Ada yang belum mencatat keuangan sehingga tidak mengetahui secara pasti omzet, laba dan kemampuan mencicil. Ada pula yang memiliki persoalan dalam rekam jejak kewajiban keuangan.

Karena itu, Aris menegaskan bahwa pelaku UMKM tidak harus memiliki usaha besar untuk memperoleh KUR.

“KUR diperuntukkan bagi pelaku usaha yang produktif dan layak, termasuk usaha mikro yang sedang tumbuh,” ujarnya menjawab wawancara tertulis RUZKA INDONESIA, Senin (10/8/2026).

Ukuran utamanya bukan besar-kecilnya tempat usaha, melainkan apakah kegiatan usaha tersebut nyata, memiliki aktivitas ekonomi, mempunyai prospek keberlanjutan dan berdasarkan analisis mampu memenuhi kewajibannya.

Secara umum, BRI mempublikasikan kriteria seperti usaha produktif dan layak, telah berjalan minimal enam bulan, memenuhi legalitas atau dokumen yang dipersyaratkan, serta tidak memiliki catatan negatif pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK.

Kesalahan yang cukup sering dilakukan UMKM ketika mengajukan KUR adalah mencampur uang usaha dengan uang rumah tangga. Pelaku usaha mungkin mengetahui omzet harian, tetapi belum tentu mengetahui laba bersih setelah dikurangi bahan baku, sewa, transportasi, tenaga kerja dan pengeluaran lainnya. Kesalahan lain adalah mengajukan pembiayaan berdasarkan jumlah uang yang diinginkan, bukan kebutuhan dan kemampuan usaha.

“Kredit yang sehat bukan kredit dengan plafon sebesar-besarnya, tetapi kredit yang jumlah dan cicilannya sesuai dengan kapasitas usaha,” kata Aris.

Pinjaman daring dengan nilai kecil sekalipun dapat menjadi masalah apabila pembayarannya terlewat dan tercatat dalam SLIK OJK.

Karena itu, Aris mendorong UMKM mencatat penjualan, biaya usaha, utang-piutang dan memisahkan uang usaha dengan uang pribadi. Namun, Aris tidak sepakat jika semua pelaku UMKM dianggap datang ke bank ketika usahanya sudah kesulitan.

“Ada kondisi seperti itu, tetapi tentu tidak tepat apabila digeneralisasi kepada seluruh UMKM. Yang dominan mengajukan adalah yang sedang berkembang usahanya,” katanya.

Menurut dia, pembiayaan ideal digunakan ketika usaha masih sehat dan memiliki peluang meningkatkan kapasitas, misalnya menambah stok, membeli peralatan, memperbesar produksi atau memperluas pasar. Kredit produktif bukan semata-mata untuk menutup kerugian.

Karena itu, pelaku UMKM dianjurkan berdiskusi dengan bank lebih awal ketika melihat peluang mengembangkan usaha.

BRI tetap menerapkan prinsip kehati-hatian karena dana yang disalurkan merupakan dana pihak ketiga. Bank melihat legalitas, keberlangsungan usaha, tujuan pembiayaan, arus kas, kewajiban, rekam jejak kredit dan kemampuan membayar.

“Yang lebih penting adalah apakah usahanya berjalan dan dari mana sumber pembayaran kembali kredit tersebut?” ujar Aris.

Lalu bagaimana dengan pedagang seperti Dedi yang berjualan setiap hari, pernah meminjam daring, kini memakai bank keliling dan belum memiliki pembukuan?

Menurut Aris, profil seperti itu masih memiliki peluang memperoleh KUR.

Usaha Dedi yang sudah berjalan sekitar lima tahun dan memiliki aktivitas setiap hari merupakan rekam jejak kegiatan ekonomi yang masih bisa dianalisis. Tidak memiliki pembukuan formal juga tidak serta-merta membuat pengajuan ditolak. Petugas perlu mengetahui penjualan, biaya, keuntungan, kebutuhan rumah tangga, kewajiban pinjaman dan rekam jejak pembayarannya.

Riwayat pernah menggunakan pinjaman daring atau pinjaman lainnya juga tidak otomatis membuat seseorang ditolak. Legalitas dan status kewajiban, kemampuan membayar, hasil pemeriksaan SLIK serta analisis sesuai ketentuan tetap menjadi pertimbangan. Setiap pengajuan, kata Aris, harus dilihat secara individual.

Untuk pelaku usaha seperti Dedi, Aris menyarankan tiga hal sederhana. Pertama, mencatat transaksi harian, mulai dari penjualan, belanja bahan baku hingga biaya operasional. Kedua, memisahkan uang usaha dengan uang rumah tangga. Ketiga, merapikan administrasi dan kewajiban keuangan agar pembayaran berjalan tertib ketika dilakukan asesmen. Aplikasi BRImo, kata Aris, juga dapat digunakan untuk transaksi, pencatatan dan perencanaan keuangan.

Jika setelah dianalisis belum memenuhi ketentuan KUR, hal itu tidak berarti pintu pembiayaan formal tertutup selamanya.

“Prinsip kami tentu tidak langsung menolak hanya karena usahanya kecil atau pembukuannya belum sempurna,” ujar Aris.

Petugas kami, termasuk Mantri BRI, dapat berdiskusi mengenai kondisi usaha dan kebutuhan pembiayaan. Jika belum memenuhi ketentuan KUR, pelaku usaha dapat mengetahui bagian yang perlu diperbaiki.

Pendampingan dilakukan melalui LinkUMKM, Rumah BUMN, Klaster Usaha, Desa BRILiaN, serta kegiatan literasi, pelatihan dan perluasan pasar.

“Jadi kami ingin hubungan BRI dengan UMKM tidak berhenti pada hubungan kreditur dan debitur, tetapi berkembang menjadi hubungan kemitraan agar UMKM semakin produktif dan naik kelas,” kata Aris.

Dalam bahasa sederhana, bankable bukan berarti harus memiliki toko besar atau banyak aset. Usaha yang nyata, memiliki pasar, arus kas yang jelas, mampu membayar, serta memiliki administrasi, legalitas dan rekam kewajiban yang baik menjadi bagian dari ukurannya.

Menurut Aris, modal memang penting, tetapi bukan satu-satunya persoalan UMKM. Tantangan lain mencakup pencatatan keuangan, produktivitas, pemasaran, kualitas produk, digitalisasi, akses pasar, legalitas dan perencanaan usaha.

“Kalau hanya menambah utang tanpa memperbaiki fundamental usaha, tambahan modal belum tentu menghasilkan pertumbuhan,” katanya.

Di wilayah BRI Depok sendiri, KUR saat ini dinikmati sekitar 25 ribu debitur. Posisi kredit program yang mencakup KUR Mikro, KUR Kecil dan KPP sekitar Rp820 miliar.

Namun, Aris menjelaskan penyaluran dalam satu periode dapat mencapai dua hingga tiga kali lipat atau lebih dari posisi tersebut karena fasilitas yang sudah lunas dapat disalurkan kembali.

Ia menyebut karakter ekonomi Kota Depok cukup kuat pada perdagangan, kuliner, jasa dan berbagai usaha rumah tangga, tetapi BRI sangat terbuka membiayai sektor produktif lainnya sesuai ketentuan.

Namun, pengalaman Dedi yang memilih pinjaman daring juga menjadi bahan introspeksi bagi perbankan. Masih ada masyarakat yang menganggap datang ke bank sulit, membutuhkan jaminan besar, harus mempunyai usaha besar atau melalui proses yang rumit.

Padahal KUR dirancang untuk memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif yang layak.

“Jangan takut datang dan berdiskusi dengan bank,” ajak Aris.

Datang ke BRI, menurut dia, tidak berarti seseorang otomatis harus mengambil kredit. Pelaku usaha dapat berkonsultasi lebih dulu, menyampaikan kondisi usaha secara terbuka dan memperoleh informasi mengenai layanan keuangan yang sesuai.

“Tugas kami bukan hanya menunggu UMKM menjadi bankable, tetapi turut mendorong mereka menuju bankable dan naik kelas melalui edukasi dan pemberdayaan.”

Di tingkat nasional, Aris menyebut realisasi KUR hingga penghujung Juni 2026 mencapai sekitar Rp147,70 triliun kepada 2,32 juta debitur, atau sekitar 50,83 persen dari target plafon KUR 2026. Melalui LinkUMKM, BRI hingga akhir 2025 telah menjangkau lebih dari 14,98 juta pelaku UMKM.

Pada akhirnya, pesan Aris bukan semata-mata mengenai berapa banyak kredit yang disalurkan. Pembiayaan UMKM perlu dilihat dari apa yang terjadi setelah uang diterima: apakah usaha menjadi lebih produktif, lebih tertib, mampu memperluas pasar dan bergerak naik kelas.

Modal yang Tidak Berhenti pada Uang

Penjelasan Aris menunjukkan permodalan bukan hanya tentang uang, tetapi kemampuan membayar agar pembiayaan tidak menjadi beban baru.

Gustina Melliani, pendamping UMKM Kota Depok, melihat bahwa banyak pelaku usaha datang dengan keyakinan bahwa modal adalah jawaban atas semua masalah.

“Sebagian besar UMKM selalu mengira masalah mereka itu modal. Padahal sebelum sampai ke akses permodalan, mereka masih punya banyak persoalan yang harus dibenahi, mulai dari legalitas usaha, manajemen produksi, sampai pengelolaan usaha,” ujar Gustina.

Menurut Gustina, tanpa perbaikan fondasi dasar tersebut, suntikan modal baru justru berisiko habis untuk menutup kebocoran usaha atau pemborosan yang tidak terdeteksi.

Tanpa pengelolaan yang baik, tambahan uang belum tentu membuat usaha tumbuh dan bisa berubah menjadi tambahan cicilan. Usaha Dedi sudah berjalan sekitar lima tahun, tetapi administrasinya belum tertata. Sekitar Rp120 ribu dari keuntungannya setiap hari harus disisihkan untuk membayar empat pinjaman bank keliling.

Kondisi tanpa pencatatan seperti Dedi membuat pinjaman daring menjadi solusi cepat. “Pinjol itu solusi cepat buat mereka yang butuh uang cepat. Persyaratannya gampang dan sangat mudah diakses siapa saja,” katanya.

Kecepatan memang menjadi keunggulan, tetapi kemudahan tersebut harus diikuti kemampuan membayar kewajiban baru.

Pandangan itu muncul dalam paparan Head SME Banking Maybank Indonesia, David Wongso, pada sesi Maybank Journalist Fellowship 2026 di Jakarta, 4 Juni 2026.

David melihat pelaku usaha kecil dan menengah sebagai kelompok yang sangat beragam. Karena skala usaha berbeda-beda, pendekatan pembiayaan pun tidak bisa dibuat dengan satu ukuran untuk semua.

Dalam praktiknya, bank berusaha memahami kebutuhan nasabah sebelum menentukan solusi.

“Kami berupaya mewujudkan layanan keuangan yang dapat memahami karakter sesuai dengan tahapan bisnis dari setiap nasabah,” ujar David.

SME Banking Maybank Indonesia disebut memberikan bimbingan dan pendampingan agar perusahaan dapat berkembang, selain menyediakan pembiayaan untuk kebutuhan usaha. Pendampingan mencakup pengelolaan keuangan, manajemen risiko dan arus kas.

Laporan Keberlanjutan Maybank Indonesia 2025 menunjukkan bahwa pendekatan inklusi keuangan bank juga mencakup pembiayaan langsung kepada UMKM. Sepanjang 2025, pembiayaan inklusif makroprudensial Maybank Indonesia mencapai Rp26,14 triliun, sementara pembiayaan langsung kepada UMKM mencapai Rp17,06 triliun atau 15,70 persen dari total kredit bank.

Maybank juga menjalankan program literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau 135.854 rumah tangga serta HERPower untuk perempuan pelaku UMKM ultra-mikro. Sejak diluncurkan pada 2025, program itu menjangkau 1.084 pengusaha perempuan.

Artinya, ada upaya untuk mengisi ruang yang sering kali kosong di antara mendapatkan pembiayaan dan mampu mengelolanya. Uang memang penting, tetapi pelaku usaha juga membutuhkan pengetahuan untuk menentukan berapa yang dibutuhkan, untuk apa digunakan, dan bagaimana mengembalikannya dari hasil usaha.

Literasi itu bukan hanya soal bisa menggunakan layanan digital. Direktur IT and Digital Maybank Indonesia Bambang Andri Irawan mengatakan pemahaman masyarakat masih beragam. Tantangan lainnya adalah membangun kepercayaan terhadap keamanan layanan digital dan membiasakan masyarakat bertransaksi dengan aman.

“Menurut kami, tantangan terbesar bukan hanya terkait kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap keamanan layanan digital serta meningkatkan kesadaran mengenai praktik bertransaksi yang aman,” ujar Bambang dalam jawaban tertulis kepada RUZKA INDONESIA.

Karena itu, menurut Bambang, Maybank terus memberikan edukasi tentang keamanan transaksi, termasuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan mewaspadai berbagai modus penipuan digital. Layanan digital dan kantor cabang pun tidak diposisikan sebagai dua hal yang saling menggantikan. Keduanya tetap dibutuhkan, terutama ketika nasabah memerlukan konsultasi atau pendampingan secara langsung.

“Digital banking memberikan kemudahan untuk transaksi sehari-hari, sementara kantor cabang tetap memiliki peran penting dalam memberikan konsultasi, layanan yang lebih kompleks, maupun pendampingan kepada nasabah yang membutuhkan interaksi secara langsung,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, sepakat bahwa persoalan ini tidak selesai hanya dengan memperluas akses kredit.

“UMKM ini memang kurang modal. Tapi setelah diberikan kredit tentu tidak bisa dilepas begitu saja. Mereka harus dibimbing, dipantau, diberikan bimbingan teknis,” ujar Esther.

Menurut Esther, pendampingan diperlukan mulai dari pengemasan produk, strategi ekspor, pemasaran hingga manajemen keuangan. Pendampingan pasca-kredit ini berfungsi sebagai jaring pengaman agar dana pembiayaan benar-benar teralokasi pada kegiatan produktif yang menghasilkan nilai tambah.

Monitoring berkala juga membantu pelaku usaha mengidentifikasi hambatan pasar lebih awal sebelum berdampak pada kelancaran cicilan. Dengan kemampuan tersebut, pelaku usaha tidak hanya mampu meningkatkan omzet, tetapi juga mengelola bisnis secara lebih profesional dan membuka peluang masuk ke rantai pasok perusahaan yang lebih besar.

Sebab, seperti yang ia katakan, kalau hanya diberi uang, usaha belum tentu maju. Ada kemungkinan uang tersebut justru digunakan untuk kebutuhan lain sementara persoalan bisnisnya tetap tidak terselesaikan.

Bimbingan pemasaran dan manajemen dibutuhkan agar usaha makin profesional. Modal yang sehat adalah modal yang membantu usaha bergerak tanpa membuat pelakunya mencari utang baru untuk membayar utang lama.

Menata Pinjaman, Bukan Menghindarinya

Bagi Dedi, keinginan untuk mengubah cara meminjam sebenarnya sudah ada. Ia tidak ingin terus berpindah dari satu pinjaman ke pinjaman lain. Saat ini, ia masih membayar beberapa pinjaman bank keliling dengan total lebih dari Rp2 juta.

Jika ada modal sekitar Rp5 juta, uang itu akan digunakan untuk menutup seluruh pinjamannya sehingga ia hanya fokus pada satu cicilan. “Saya mau tutup semua, Pak. Utang di bank keliling itu saya mau lunasin semua. Jadi saya satu titik yang itu aja,” kata Dedi.

Keinginan itu terdengar sederhana. Bagi pedagang yang setiap hari membagi hasil dagang untuk modal, kebutuhan rumah tangga, dan cicilan, menata pinjaman tidak semudah menghitung kebutuhan uang. Ia pernah merasakan bunga pinjaman daring menggerus modal hingga keuntungan berkurang drastis, bahkan modal bisa habis ketika pembayaran terlambat.

Di sisi lain, Dedi belum pernah datang ke bank untuk menanyakan pembiayaan atau mencari informasi tentang KUR. Yang ia tahu selama ini adalah pinjaman yang menurutnya sederhana: cukup KTP, verifikasi wajah, lalu uang bisa diperoleh. Bagi Dedi, kebutuhan modal membuatnya berpindah dari satu pinjaman ke pinjaman lain. Seperti peribahasa lepas dari mulut harimau, keluar diterkam buaya. Dedi belum tahu persis jalan keluarnya. Tetapi setidaknya, ia sudah tahu satu hal: ia tidak ingin terus berada dalam pola pinjaman yang sama. (***)

Catatan Redaksi:

Liputan ini merupakan bagian dari Maybank Journalist Fellowship (MJF) 2026 yang diselenggarakan oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk. bekerja sama dengan Indonesian Institute of Journalism (IIJ). Seluruh proses peliputan, pemilihan narasumber, serta penyusunan isi artikel merupakan tanggung jawab redaksi.

Jurnalis/Editor: Djoni Satria