RUZKA INDONESIA; TANGERANG – Peluncuran program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) untuk jenjang pendidikan menengah membawa angin segar dalam upaya menekan angka anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia. Program ini dinilai mampu menjawab tantangan akses pendidikan, terutama bagi siswa yang terkendala faktor geografis, ekonomi, hingga kondisi sosial.
Sejumlah kepala sekolah dari berbagai daerah menyatakan kesiapan mereka dalam mengimplementasikan program tersebut. Mereka optimistis PJJ dapat menjadi jembatan bagi ribuan anak untuk kembali mengenyam pendidikan formal.
Kepala Tata Usaha Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia, Sukma Sabdani, menegaskan bahwa PJJ telah terbukti efektif menjangkau siswa Indonesia di wilayah terpencil, khususnya di Sabah.
“Setiap tahun ada sekitar 1.700 lulusan SMP. Dengan PJJ, lebih dari separuh siswa yang sebelumnya tidak tertampung kini bisa melanjutkan pendidikan. Ini solusi nyata, terutama bagi anak-anak di kawasan perkebunan yang jaraknya bisa ratusan kilometer dari pusat kota,” ujar Sukma, Jumat (24/4/2026).
Menurut Sukma, fleksibilitas menjadi keunggulan utama PJJ. Siswa tetap dapat belajar tanpa harus meninggalkan aktivitas sehari-hari, termasuk membantu orang tua bekerja.
“Antusiasme siswa sangat tinggi. Mereka tetap bisa belajar sambil menjalankan tanggung jawab di rumah. Ke depan, kami ingin memperluas jangkauan PJJ, termasuk bagi mereka yang sudah bekerja tetapi belum menyelesaikan pendidikan,” jelas Sukma.
Hal senada disampaikan Kepala SMAN 1 Ternate, Maluku Utara, Sabaria Umahuk. Ia menyebut pihaknya telah melakukan berbagai persiapan sebagai sekolah induk dalam pelaksanaan PJJ.
SMAN 1 Ternate akan berkolaborasi dengan tiga sekolah mitra, yakni SMAN 1 Halmahera Utara, SMAN 1 Pulau Morotai, dan SMAN 2 Halmahera Timur. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas layanan pendidikan secara merata.
“Program ini membuka peluang besar bagi anak-anak yang selama ini belum terjangkau pendidikan formal. Dengan dukungan pemerintah daerah, kami optimistis dapat memberikan layanan maksimal sekaligus menekan angka ATS,” kata Sabaria.
Dukungan juga datang dari Jawa Barat. Kepala SMAN 2 Padalarang, Kicky Eceu Wardani, menyatakan pihaknya siap menjalankan PJJ dengan bekal pengalaman mengelola program SMA Terbuka.
“PJJ sangat membantu siswa yang tidak bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Fokusnya juga menyasar anak-anak yang sempat putus sekolah agar bisa kembali belajar,” ujarnya.
Ia menambahkan, koordinasi dengan dinas pendidikan setempat telah dilakukan untuk memastikan kesiapan implementasi program berjalan optimal.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menekankan bahwa tantangan ke depan bukan hanya soal akses, tetapi juga kualitas pembelajaran. PJJ, menurutnya, harus terintegrasi dengan pendekatan pembelajaran mendalam.
“Sekolah induk dan mitra tidak hanya berperan menekan angka ATS, tetapi juga membentuk karakter dan kompetensi siswa. Ini langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas,” tegas Abdul Mu’ti.
Sebagai bagian dari transformasi pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga menyediakan dukungan teknologi melalui platform digital Rumah Pendidikan. Aplikasi ini memungkinkan guru dan siswa mengakses materi pembelajaran secara fleksibel, sekaligus mendukung proses belajar mandiri.
Program PJJ jenjang menengah sendiri difokuskan bagi anak usia 16 hingga 18 tahun yang putus sekolah. Dengan sistem yang fleksibel dan berbasis digital, pemerintah berharap tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal dari pendidikan.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali.
(BKHM Setjen Kemendikdasmen)
Editor: Endro Yuwanto
Komentar