Nasional
Beranda ยป Berita ยป Menaker Sampaikan Pedoman Penghitungan Upah Minimum 2027 kepada Gubernur

Menaker Sampaikan Pedoman Penghitungan Upah Minimum 2027 kepada Gubernur

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. (Foto dok Ruzka Indonesia)

RUZKA INDONESIA– Jelang penetapan upah minimum 2027, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum tahun 2027 kepada seluruh gubernur di Indonesia. Pedoman tersebut mencakup penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan sebagai dasar dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027.

Pedoman tersebut disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Penyampaian pedoman ini merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang mengatur sejumlah ketentuan terkait pengupahan.

Yassierli mengatakan, penetapan upah minimum harus mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Ketiga aspek tersebut menjadi pertimbangan penting agar kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kepentingan pekerja/buruh sekaligus keberlangsungan usaha.

“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan,” kata Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, bagi provinsi atau kabupaten/kota yang telah memiliki UMP atau UMK tahun 2026, penghitungan upah minimum tahun 2027 dilakukan menggunakan formula penyesuaian upah minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa (ฮฑ), kemudian hasilnya digunakan untuk menghitung penyesuaian terhadap upah minimum tahun berjalan. Adapun nilai alfa ditetapkan dalam rentang 0,50 sampai dengan 1.

Kebijakan Kerja Harus Berangkat dari Realitas Masyarakat, Bukan Asumsi

“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” jelasnya.

Yassierli menambahkan, penentuan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk penghitungan UMK. Dengan demikian, Dewan Pengupahan memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan berdasarkan kondisi dan karakteristik perekonomian serta ketenagakerjaan masing-masing daerah.

Selain formula penghitungan, pemerintah juga menggunakan KHL tahun 2026 sebagai dasar penghitungan upah minimum tahun 2027. KHL tersebut terdiri atas KHL provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK. Data KHL tahun 2026 menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung dengan metodologi akademis.

“Penggunaan data KHL diperlukan untuk memastikan bahwa upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak. Sehingga data tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027,” ujarnya.

Dalam pedoman tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi syarat tertentu.

Dua Penghargaan untuk Kemnaker pada Anugerah Media Humas 2026

Adapun untuk upah minimum sektoral, penetapannya dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Sektor yang dapat ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki keahlian, karakteristik, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya dan/atau memiliki tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau memerlukan spesialisasi. Besaran UMSP harus lebih tinggi dari UMP, sedangkan UMSK harus lebih tinggi dari UMK.

Menaker juga mengingatkan gubernur agar memperhatikan batas waktu penetapan upah minimum tahun 2027. UMP ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026. Sementara itu, UMSP ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMSK paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

“Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan,” kata Yassierli.

Upah minimum tahun 2027, baik UMP, UMSP, UMK, maupun UMSK, yang akan ditetapkan oleh gubernur mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Sementara itu, upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja/buruh, dengan ketentuan kesepakatan upah paling rendah sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku. ***

Editor: Yoyok BP (yoyokbp@gmail.com)

Kemnaker Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas melalui Ekosistem SIAPkerja

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

01

Merasa Dibackingi, Disegel Tetap Beroperasi, Satpol PP Depok Akhirnya Tutup Paksa Koat Coffee

02

Sempat Terhenti, Pembongkaran Bangunan Jogging Track di Badan Air Situ 7 Muara Sawangan Depok Dilanjutkan

03

Lapor KDM, Diintimidasi Preman, Pembongkaran Bangunan di Atas Air Situ 7 Muara Depok Terhenti!

04

Ekonomi Jakarta Moncer, Disokong Stabilnya Inflasi dan Terjaganya Aktivitas Perdagangan

05

Galeri Indonesia Kaya, Gelar Konser Kidung Natal Indonesia, Semangat Inklusivitas Berjalan Beriringan dalam Harmoni Musik Keroncong

06

Gaya Hidup Modern Picu Risiko Penyakit Kronis, Primaya Hospital Bekasi Barat Luncurkan Wellness Center

07

Komunitas Bakul Budaya Meriahkan Pembukaan Pameran Arsip Bagong Kussudiardja

Sorotan



Yogi Kurniawan, dari Suporter Jadi CEO Klub




Kolom