RUZKA INDONESIA — Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) menggelar Sosialisasi Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2022–2042 di Balai Kota Depok, Rabu (18/11/2026).
Adapun giat tersebut menjadi langkah awal penyesuaian kebijakan tata ruang dengan target revisi RTRW rampung pada 2027.
Peninjauan kembali RTRW dilakukan untuk menyesuaikan perencanaan tata ruang dengan perkembangan wilayah serta kebijakan terbaru dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat.
“Penyesuaian tersebut mencakup perlindungan lahan pertanian pangan, perubahan batas wilayah, kawasan rawan bencana, hingga sejumlah rencana pembangunan infrastruktur dan proyek strategis yang belum terakomodasi dalam RTRW sebelumnya,” ujar Kepala DPUPR Kota Depok, Yodi Joko Bintoro.
Salah satu penyesuaian penting berkaitan dengan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Pemkot Depok telah menetapkan perlindungan LP2B seluas 9,97 hektare melalui Keputusan Wali Kota pada September 2026.
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Sementara itu, kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam RTRW sebelumnya tercatat seluas 5,84 hektare.
“Peninjauan kembali RTRW tentunya bukan sekadar melakukan perubahan dokumen, melainkan upaya untuk memastikan rencana tata ruang tetap relevan dengan kondisi aktual, mampu menjawab tantangan pembangunan, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha di Kota Depok,” ungkap. Yodi.
Kepala Bidang Tata Ruang DPUPR Kota Depok, Isty Restusari, menjelaskan, penyesuaian RTRW juga diperlukan untuk mengakomodasi hasil kajian terbaru mengenai potensi bencana di Kota Depok.
“Kalau dulu di RTRW kita cuma ada dua rawan bencana, yaitu banjir dan cuaca ekstrem. Ternyata dari kajian terbaru ada penambahan potensi bencana, termasuk gempa bumi,” terangnya.
Dia menambahkan, sejumlah program pembangunan yang berkaitan dengan visi dan misi Wali Kota, proyek strategis nasional, serta pengembangan akses jalan tol juga perlu dimasukkan dalam penyesuaian RTRW.
“Jadi, selain memang sudah waktunya, ada proyek-proyek yang harus masuk. Kemudian aturan-aturan kementerian juga ada yang terbaru, termasuk Jabodetabekpunjur, aglomerasi Jakarta, dan kebijakan Jawa Barat,” jelas Isty.
Lebih lanjut, Isty mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman awal kepada perangkat daerah sebelum memasuki tahapan focus group discussion (FGD) yang direncanakan berlangsung pada pekan depan.
“Sebelum FGD, kami ingin menyosialisasikan kepada teman-teman perangkat daerah, bahwa RTRW sudah mulai. Jadi, mereka tidak kaget dan sudah memahami data apa saja yang perlu dipersiapkan,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, DPUPR Kota Depok berharap seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam penyediaan data serta memberikan masukan agar revisi RTRW selaras dengan kebutuhan pembangunan dan perkembangan Kota Depok. (***)
Jurnalis: Risjaddin Muhammad
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com


Komentar