Nasional
Beranda ยป Berita ยป Kebijakan Kerja Harus Berangkat dari Realitas Masyarakat, Bukan Asumsi

Kebijakan Kerja Harus Berangkat dari Realitas Masyarakat, Bukan Asumsi

Menakar Yassierli menghadiri Seminar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) bertajuk People-Centered Employment Ecosystem: Designing Pathways to Opportunity and Well-Being using a People-Centered Policy di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/11/2026). (Foto dok Ruzka Indonesia)

RUZKA INDONESIA– Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengajak seluruh pemangku kepentingan mengubah cara merumuskan kebijakan ketenagakerjaan. Bukan lagi dari asumsi di atas meja, melainkan dari bukti nyata yang dirasakan masyarakat di dunia kerja.

Pesan itu disampaikan Yassierli saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Perhimpunan Ergonomi Indonesia (PEI) bertajuk People-Centered Employment Ecosystem: Designing Pathways to Opportunity and Well-Being using a People-Centered Policy di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur, Rabu (18/11/2026).

Menurut Yassierli, pendekatan People-Centered Policy menempatkan manusia sebagai pusat. Teknologi dan inovasi, kata dia, hanya bermakna jika benar-benar memberi manfaat bagi kehidupan dan pekerjaan masyarakat.

“Prinsip utama yang kita pegang adalah menggantikan asumsi tentang masyarakat dengan bukti nyata dari masyarakat itu sendiri. Dalam perumusan kebijakan, kita harus mulai dari memahami realitas masyarakat, melibatkan suara mereka melalui dialog sosial, serta memberdayakan kapabilitas dan perlindungan mereka,” ujar Yassierli.

Dalam pendekatan baru ini, masyarakat tidak lagi sekadar menjadi penerima manfaat program pemerintah. Mereka dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan hingga perubahan kebijakan.

Menaker Sampaikan Pedoman Penghitungan Upah Minimum 2027 kepada Gubernur

Yassierli menilai, perubahan cara pandang ini mendesak karena angkatan kerja Indonesia sangat beragam. Latar belakang pendidikan, kondisi geografis, hingga karakteristik demografis yang berbeda menuntut kebijakan yang lebih inklusif dan adaptif.

Karena itu, ia menegaskan mandat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan layak harus diwujudkan tanpa pengecualian.

“Mandat konstitusi kita sangat jelas, setiap warga negara, baik lulusan perguruan tinggi, lulusan sekolah menengah, maupun penyandang disabilitas, harus memiliki akses yang setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak,” tegasnya.

Dengan pendekatan yang berpusat pada manusia, pemerintah berharap ekosistem ketenagakerjaan Indonesia tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menghadirkan peluang, kesejahteraan, dan perlindungan yang merata bagi semua warga. ***

Editor: Yoyok BP (yoyokbp@gmail.com)

Dua Penghargaan untuk Kemnaker pada Anugerah Media Humas 2026

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

01

Merasa Dibackingi, Disegel Tetap Beroperasi, Satpol PP Depok Akhirnya Tutup Paksa Koat Coffee

02

Sempat Terhenti, Pembongkaran Bangunan Jogging Track di Badan Air Situ 7 Muara Sawangan Depok Dilanjutkan

03

Lapor KDM, Diintimidasi Preman, Pembongkaran Bangunan di Atas Air Situ 7 Muara Depok Terhenti!

04

Ekonomi Jakarta Moncer, Disokong Stabilnya Inflasi dan Terjaganya Aktivitas Perdagangan

05

Galeri Indonesia Kaya, Gelar Konser Kidung Natal Indonesia, Semangat Inklusivitas Berjalan Beriringan dalam Harmoni Musik Keroncong

06

Gaya Hidup Modern Picu Risiko Penyakit Kronis, Primaya Hospital Bekasi Barat Luncurkan Wellness Center

07

Komunitas Bakul Budaya Meriahkan Pembukaan Pameran Arsip Bagong Kussudiardja

Sorotan



Yogi Kurniawan, dari Suporter Jadi CEO Klub




Kolom