RUZKA INDONESIA – Kesadaran Generasi Z Indonesia terhadap isu politik dan kebijakan publik melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Generasi ini juga memiliki cara sendiri dalam mengonsumsi informasi, membangun percakapan, hingga menyuarakan aspirasi terkait kebijakan publik.
Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan: pola konsumsi informasi di ranah digital semakin terfragmentasi, hingga menciptakan bubble yang membatasi jangkauan diskusi publik. Benang merah ini mengemuka dalam sesi perdana CIPS Digiweek 2026, “Vibing on Policy: The Gen Z Way.”
Dari “Reformasi Dikorupsi 2019” ke Era Konten Dulu Baru Kumpul
Founder Drone Emprit dan pakar teknologi informasi, Ismail Fahmi, melihat titik balik keterlibatan Gen Z dalam isu kebijakan publik dapat ditelusuri sejak gelombang aksi “Reformasi Dikorupsi” pada 2019. Saat itu, percakapan mengenai revisi UU KPK dan RUU KUHP tidak hanya didorong kelompok aktivis atau organisasi mahasiswa, tetapi juga melibatkan kreator dan figur digital, hingga berhasil menjangkau audiens baru.
“Kalau melihat perkembangannya dari 2019 sampai sekarang, saya lebih optimistis, dengan syarat kita bisa memahami bahwa tren mereka saat ini tidak hanya sekadar joget-joget. Gen Z mencari konten yang memberi wawasan baru dan substansi mendidik,” ujar Ismail.
Pandangan serupa disampaikan kreator konten sekaligus aktivis, Virdian Aurellio. Ia menilai stigma bahwa Gen Z apolitis mulai runtuh sejak aksi mahasiswa 2019. Namun, bentuk mobilisasi yang muncul saat ini berbeda dibandingkan satu dekade lalu.
Jika dahulu konsolidasi menjadi awal mulai penyebaran pesan, kini konten di media sosial sering kali menjadi pemicu awal yang mempertemukan orang-orang dengan keresahan yang sama.
“Enam tahun lalu, saya merasakan orang-orang berkumpul dulu baru muncul tagar [aksi massa]. Sekarang sebaliknya, konten dulu baru kumpul,” kata Virdian.
Meski demikian, Virdian mengingatkan bahwa meningkatnya partisipasi anak muda juga menyisakan tantangan. Derasnya arus informasi di media sosial membuat sebagian anak muda kerap kesulitan membedakan mana persoalan yang memang menjadi tanggung jawab bersama, dan mana isu yang tidak muncul secara organik oleh masyarakat.
Di sisi lain, Public Policy Manager Meta Indonesia, Rendy Dwi Novalianto, menjelaskan bahwa platform digital kini berupaya memberi pengguna kendali yang lebih besar atas pengalaman mereka di media sosial.
Menurutnya, pengguna dapat menentukan jenis konten yang ingin mereka lihat, dan kebijakan publik berpotensi menjangkau lebih banyak anak muda apabila dikemas dalam format yang sesuai dengan karakteristik masing-masing platform.
Aktivisme Digital Harus Turun ke Dunia Nyata
Meski demikian, para pembicara sepakat bahwa aktivisme digital saja tidak cukup. Deputy Head of Convening Bijak Memantau, Efraim Leonard, mengingatkan bahwa percakapan di media sosial sering kali hanya berputar dalam kelompok yang sama.
Menurut Efraim, ruang-ruang pertemuan, komunitas, dan interaksi langsung tetap diperlukan untuk memperluas partisipasi publik di luar lingkaran pengguna yang sudah aktif berdiskusi mengenai kebijakan.
“Seramai apa pun kita di media sosial, kita masih berada di dalam bubble platform. Karena itu, kita perlu menerjemahkan percakapan digital menjadi keterlibatan yang lebih nyata di masyarakat,” ujarnya.
“Vibing on Policy: The Gen Z Way” menjadi salah satu sesi CIPS DigiWeek 2026 yang mengangkat tema “Co-Creating Digital Policy for Indonesia’s Rights & Livelihoods.”
Acara tahunan ini diadakan sebagai ruang dialog bagi berbagai pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan teknologi dan kebijakan digital yang terus berubah. Pada tahun ini, CIPS DigiWeek membahas tiga pilar utama, yaitu hak dan etika digital, ekosistem digital yang aman dan inklusif, serta optimalisasi peluang ekonomi dan mata pencaharian berbasis digital.
“Kami percaya transformasi digital tidak harus terjebak dalam pilihan biner antara pertumbuhan ekonomi dan pelindungan hak individu. Keduanya dapat berjalan beriringan. Kami berharap CIPS DigiWeek menjadi ruang dialog yang produktif untuk membangun ekosistem digital yang sehat di Indonesia,” ujar CEO CIPS Anton Rizki. ***
Editor: Yoyok BP
Email : yoyokbp@gmail.com
