RUZKA INDONESIA – ANGGOTA DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi capaian Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Jakarta yang telah menjangkau 4.030.702 peserta hingga akhir September 2026, melampaui target triwulan III. Fahira Idris mendorong beberapa penguatan agar perluasan pemeriksaan semakin diikuti penanganan, pendampingan, serta perbaikan kesehatan masyarakat yang terukur.
“Empat juta peserta merupakan capaian yang patut diapresiasi. Terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta, tenaga kesehatan, kader, dan seluruh pihak yang mendukung. Berikutnya, kita perlu memastikan setiap temuan mendapatkan tindak lanjut dan warga terus didampingi sesuai kebutuhan kesehatannya,” ujar Fahira Idris di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (07/10/2026).
Menurut Senator Jakarta ini, hasil CKG memberikan masukan penting untuk memperkuat pencegahan penyakit. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan dislipidemia atau kadar lemak darah tidak normal ditemukan pada 67 persen dari 97.344 peserta skrining berusia di atas 40 tahun yang memiliki hipertensi dan atau diabetes melitus. Angka tersebut merujuk pada kelompok berisiko yang diperiksa, bukan seluruh peserta CKG ataupun seluruh warga Jakarta.
Dinkes DKI Jakarta juga telah menyampaikan bahwa peserta dengan temuan risiko atau penyakit diarahkan memperoleh edukasi, pemeriksaan lanjutan, pengobatan, dan pemantauan. Fahira Idris mendukung arah tersebut dan mendorong penguatan pelaksanaannya agar berjalan konsisten di seluruh wilayah.
Fahira Idris pun menyampaikan beberapa penguatan. Pertama, pastikan setiap peserta berisiko memiliki tindak lanjut yang jelas dan dipantau secara aktif.
Peserta perlu memperoleh penjelasan hasil yang mudah dipahami, jadwal pemeriksaan lanjutan sesuai penilaian tenaga kesehatan, serta informasi fasilitas yang harus didatangi. Puskesmas juga perlu memiliki daftar peserta yang membutuhkan pemantauan, pengingat jadwal kontrol, dan mekanisme menghubungi warga yang belum kembali.
Penguatan ini sejalan dengan arah Kementerian Kesehatan yang menempatkan edukasi, pengobatan, pemantauan, dan rujukan sebagai kelanjutan CKG, bukan berhenti pada pemeriksaan awal.
“Warga jangan hanya pulang membawa hasil pemeriksaan. Mereka perlu memahami artinya, mengetahui langkah berikutnya, dan mempunyai tempat yang jelas untuk mendapatkan pendampingan,” katanya.
Kedua, perkuat kapasitas puskesmas sekaligus jaga mutu pemeriksaan. Perluasan cakupan perlu diimbangi kecukupan tenaga, alat yang terkalibrasi, bahan pemeriksaan, obat sesuai kebutuhan, serta pembagian tugas yang efektif. Dukungan teknis dan pemeriksaan mutu secara berkala juga perlu diperkuat agar hasil pemeriksaan dapat diandalkan.
Fahira Idris mendorong penataan jadwal antara pemeriksaan CKG, kontrol peserta berisiko, dan layanan rutin. Dukungan tersebut penting agar peningkatan jumlah peserta tidak mengurangi waktu konsultasi maupun mengganggu pelayanan lainnya.
Ketiga, pastikan pembiayaan dan rujukan tidak memutus kelanjutan perawatan. Fahira Idris mendorong koordinasi sejak awal antara Dinkes, BPJS Kesehatan, puskesmas, dan rumah sakit. Kementerian Kesehatan telah menjelaskan bahwa kelanjutan pengobatan setelah penanganan awal CKG dihubungkan dengan mekanisme Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Karena itu, peserta perlu mendapatkan pendampingan terkait status kepesertaan, prosedur pelayanan, dan sumber pembiayaan sesuai ketentuan. Rujukan juga harus berdasarkan kebutuhan medis, disertai dukungan konsultasi spesialis agar kasus yang dapat ditangani di layanan primer tidak seluruhnya dialihkan ke rumah sakit.
“Deteksi dini harus membuka jalan menuju perawatan. Jangan sampai warga sudah mengetahui masalah kesehatannya, tetapi kesulitan melanjutkan penanganan karena kendala administrasi atau ketidakjelasan alur layanan,” ujarnya.
Keempat, gunakan data CKG untuk menentukan prioritas kesehatan setiap wilayah. Fahira Idris mendorong hasil pemeriksaan diolah menjadi peta kebutuhan pada tingkat kelurahan dan wilayah kerja puskesmas. Data tersebut dapat membantu menentukan kebutuhan tenaga, obat, layanan, anggaran, dan pendampingan sesuai masalah yang ditemukan.
Menurutnya, data harus dibaca sesuai kelompok usia dan sasaran pemeriksaannya, bukan langsung dianggap menggambarkan seluruh penduduk. Informasi untuk publik cukup disajikan secara agregat dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas dan kondisi kesehatan peserta.
Kelima, perkuat pencegahan melalui sekolah, tempat kerja, keluarga, dan lingkungan permukiman. Fahira Idris mengapresiasi upaya promotif-preventif Dinkes DKI Jakarta, termasuk gerakan Jakarta Berjaga yang mendorong masyarakat lebih aktif bergerak dan menjalankan pola hidup sehat.
Menurutnya, gerakan tersebut perlu didukung lingkungan yang memudahkan kebiasaan sehat, seperti kantin dengan pilihan makanan bergizi, kegiatan fisik teratur di sekolah dan tempat kerja, serta ruang berjalan kaki dan berolahraga yang aman. Tindak lanjut CKG Sekolah juga perlu melibatkan orang tua dan guru tanpa memberikan stigma kepada anak.
Keenam, ukur keberhasilan dari kesinambungan layanan dan perbaikan kesehatan. Selain jumlah peserta, evaluasi perlu mencatat proporsi peserta berisiko yang memperoleh pemeriksaan lanjutan, kembali kontrol, menyelesaikan rujukan, serta mencapai pengendalian penyakit sesuai penilaian klinis. Untuk peserta didik, perubahan kondisi kesehatan perlu dipantau dari waktu ke waktu agar manfaat intervensi sekolah dapat dinilai.
“Capaian empat juta peserta adalah modal besar untuk membuat Jakarta semakin sehat. Keberhasilan berikutnya adalah semakin banyak warga memahami risikonya, mendapatkan penanganan yang tepat, tetap menjalani kontrol, dan mengalami perbaikan kesehatan. Pemeriksaan diperluas, temuan ditindaklanjuti, warga terus didampingi,” pungkas Fahira Idris. (***/Jie)
Editor: Ao S Dwiyantho Putra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar