RUZKA INDONESIA – Perusahaan teknologi Meta diminta menjelaskan dugaan penghapusan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial, sekaligus mempertanggungjawabkan informasi yang dihasilkan produk kecerdasan artifisialnya, Meta AI.
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai Meta tidak bisa melepaskan tanggung jawab ketika produk AI miliknya menghasilkan informasi yang belum terverifikasi, terlebih jika menyangkut kebijakan pemerintah dan kebebasan berekspresi masyarakat.
Pernyataan itu berkaitan dengan beredarnya tangkapan layar percakapan Meta AI yang menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta pembatasan konten karhutla. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebelumnya membantah adanya permintaan pemerintah untuk menghapus atau membatasi penyebaran informasi karhutla.
“Meta AI bukan sumber kebenaran yang mutlak dan jawabannya bukan pernyataan resmi dari Meta. Teknologi AI generatif masih memiliki keterbatasan dan sangat mungkin menghasilkan informasi yang keliru. Kalau sebuah mesin menyebut ada permintaan pembatasan konten dari pemerintah, pertanyaannya sederhana, apa buktinya? Mana dokumen atau dasar keputusan yang bisa diverifikasi?” ujar Kunto, Jumat (23/10/2026).
Ia menjelaskan fenomena AI hallucination memungkinkan mesin menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan meskipun tidak didukung fakta. Risiko tersebut semakin besar ketika pengguna menganggap jawaban AI sebagai informasi resmi dari perusahaan yang mengembangkannya.
“Jangan sampai jawaban mesin yang belum tentu benar justru membentuk opini publik dan menimbulkan tuduhan serius. Meta harus bertanggung jawab terhadap produk teknologinya, sementara masyarakat perlu memeriksa informasi melalui sumber yang dapat diverifikasi dan menjalankan kaidah jurnalistik,” katanya.
Kesalahan Moderasi Meta di AS
Kunto juga menyoroti rekam jejak kesalahan sistem moderasi Meta yang pernah berdampak pada akun media sosial di Amerika Serikat.
Bloomberg Technoz pada 21 Oktober 2026 melaporkan Meta mengakui kesalahan penangguhan akun Instagram No Kings Coalition, kelompok yang berkaitan dengan demonstrasi menentang pemerintahan Presiden Donald Trump.
Wakil Presiden Meta, Andy Stone, menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruan tersebut. Meta mengakui akun itu seharusnya tidak ditangguhkan dan kemudian memulihkannya.
Bagi Kunto, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa keputusan sistem otomatis Meta tidak selalu akurat dan dapat berdampak langsung terhadap kebebasan berekspresi.
“Di Amerika Serikat, Meta sendiri sudah mengakui bahwa sistemnya bisa salah sampai menyebabkan akun yang seharusnya tidak diblokir justru kehilangan akses. Artinya, kita tidak bisa begitu saja menganggap seluruh keputusan moderasi Meta selalu benar,” ujar Kunto.
Pertanyakan Penghapusan Konten Karhutla
Terkait dugaan penghapusan konten karhutla di Indonesia, Kunto mempertanyakan apakah sistem moderasi otomatis Meta memiliki kemampuan memadai untuk memahami konteks gambar dan video yang diunggah masyarakat.
Ia mencontohkan dokumentasi kebakaran hutan yang menampilkan api, asap, kerumunan warga, ataupun petugas di lapangan. Menurut dia, perlu diperiksa apakah sistem moderasi Meta berpotensi salah mengklasifikasikan visual tersebut sebagai konten kekerasan atau pelanggaran pedoman komunitas.
“Apakah gambar api dan asap dalam peristiwa karhutla bisa keliru dibaca oleh mesin sebagai konten kerusuhan atau riot? Apakah ada kesalahan klasifikasi seperti yang pernah terjadi dalam moderasi akun di Amerika Serikat? Kita belum tahu. Justru Meta yang harus menjelaskan bagaimana sistemnya bekerja dan mengapa konten tersebut dibatasi,” katanya.
Menurut Kunto, dokumentasi karhutla memiliki kepentingan publik yang besar. Informasi mengenai lokasi kebakaran, penyebaran asap, dan dampaknya terhadap masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kewaspadaan sekaligus membantu penanganan bencana.
“Kalau memang ada permintaan pemerintah, Meta harus bisa menunjukkan dasar hukumnya. Kalau penghapusan terjadi karena kesalahan algoritma, akui dan perbaiki. Jangan sampai publik menuduh pemerintah sementara perusahaan yang mengendalikan platform justru tidak memberikan penjelasan,” ujarnya.
“Meta memiliki kekuasaan besar dalam menentukan informasi apa yang dapat dilihat masyarakat. Kekuasaan sebesar itu harus disertai transparansi dan akuntabilitas,” kata Kunto. ***
Editor: Yoyok BP
Email: yoyokbp@gmail.com
Komentar