RUZKA INDONESIA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid melontarkan peringatan keras kepada perusahaan platform digital yang beroperasi di Indonesia. Mereka tidak boleh lagi berlindung di balik pedoman komunitas atau community guidelines internal saat menangani konten pornografi anak.
Peringatan itu disampaikan Meutya dalam Dialog Kebangsaan bertema Strategi Penegakan Hukum dan Penanganan Tindak Pidana Siber di Gedung Bhayangkari, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
“Mereka harus mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Tidak boleh hanya memakai community guidelines-nya atau mengikuti standar internasional saja,” tegas Meutya.
Menurut Meutya, perbedaan penafsiran soal pornografi antara pemerintah dan platform menjadi celah yang berbahaya. Aktivitas bermuatan seksual yang ditampilkan secara terbuka di media sosial, kata dia, harus ditangani berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, bukan standar global perusahaan.
Desakan itu bukan tanpa alasan. Sepanjang Oktober 2024 hingga November 2026, Kemkomdigi telah menangani 26.869 konten pornografi anak. Pola penyebarannya pun kian kompleks, dari media sosial, aplikasi percakapan, hingga fitur siaran langsung.
Bareskrim Polri pada Juli 2026 membongkar jaringan eksploitasi seksual anak via media sosial dan Telegram. Pada September 2026, Direktorat Tindak Pidana Siber kembali mengungkap siaran langsung bermuatan pornografi di TikTok dan Tevi dengan enam tersangka diamankan.
Meutya juga menyoroti ancaman baru: kecerdasan artifisial yang dipakai untuk membuat konten seksual menggunakan karakter maupun objek digital. Konten semacam ini tidak selalu melibatkan manusia nyata, sehingga lebih sulit dideteksi.
Untuk itu, Meutya mendorong platform untuk berinvestasi serius pada teknologi moderasi konten dan pengawasan aktif. Pemerintah, kata dia, tidak bisa melakukan pemutusan akses secara langsung terhadap setiap konten tanpa keterlibatan penyelenggara platform.
“Mereka harus mau investasi di teknologi moderasi konten,” ujarnya.
Pemerintah sendiri telah memperkuat payung hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi ini mewajibkan platform menyediakan layanan sesuai usia dan tingkat risiko bagi anak.
Namun Meutya menegaskan, penindakan tidak boleh berhenti pada penghapusan konten. Aparat harus melacak pelaku, membongkar jaringan distribusi, dan memastikan perlindungan bagi korban.
“Kompleksitas ini memerlukan upskilling dan upgrading dari kita semua, baik di Kemkomdigi maupun dari pihak kepolisian,” pungkasnya. ***
Editor: Yoyok BP
Email: yoyokbp@gmail.com


Komentar