RUZKA INDONESIA – SABTU, 7 November lalu, ada perhelatan Women’s March Jakarta 2026. Pada awalnya, aksi tersebut dimaksudkan untuk menyuarakan isu-isu sosial. Akan tetapi, belakangan aksi tersebut ternyata berisi kampanye dan propaganda penyimpangan orientasi seksual (LGBT). Ada atribut pelangi dan narasi dukungan terhadap kelompok menyimpang tersebut di tengah unjuk rasa.
Karena itu acara yang digulirkan di ruang publik tersebut menuai gelombang kecaman keras dan sorotan tajam dari berbagai elemen masyarakat, khususnya umat Islam dan para ulama.
Gerakan Global
LGBT saat ini bukan semata penyimpangan orientasi seksual yang bersifat individual. LGBT telah berkembang menjadi gerakan masif berskala internasional. Gerakan ini memiliki jaringan organisasi lintas negara serta memperoleh dukungan kelembagaan dari sejumlah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal ini bukan sekadar dugaan atau teori konspirasi. Terdapat dokumen resmi, program internasional, kampanye, resolusi, dan pemberitaan media yang dapat dijadikan bukti.
Pertama: PBB, dalam dokumen resminya, menyebutkan bahwa pada Juli 2013, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) meluncurkan kampanye internasional bernama UN Free & Equal. Kampanye ini bertujuan, antara lain: (1) meningkatkan penerimaan sosial terhadap kelompok LGBT; (2) mengubah sikap dan persepsi masyarakat terhadap orientasi seksual dan identitas gender; (3) mendorong perlindungan hukum bagi kelompok LGBT; (4) mengembangkan komunikasi publik untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap LGBT.
Kedua: PBB juga membentuk mandat khusus untuk isu LGBT. Pada 30 Juni 2016, Dewan HAM PBB mengadopsi Resolusi 32/2 yang membentuk mandat Independent Expert on Protection Against Violence and Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity (Ahli Independen tentang Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi Berdasarkan Orientasi Seksual dan Identitas Gender). Mandat tersebut kemudian diperpanjang melalui sejumlah resolusi. Bahkan pada 7 Juli 2025, Dewan HAM PBB kembali memperpanjang mandat tersebut selama tiga tahun melalui Resolusi A/HRC/RES/59/5.
Ketiga: Sekretariat PBB mengadopsi strategi khusus perlindungan LGBTIQ+ pada 2024. Dokumen ini memiliki dua dimensi: (1) Internal: membangun lingkungan kerja PBB yang aman, inklusif dan bebas diskriminasi terhadap pegawai LGBTIQ+; (2) Eksternal: memperkuat pendekatan Sekretariat PBB dalam mencegah kekerasan, stigma, diskriminasi, serta memajukan perlindungan hak-hak kelompok LGBTIQ+. Dengan demikian, isu ini telah masuk ke dalam strategi kelembagaan resmi Sekretariat PBB.
Fakta lain adalah keterlibatan United Nations Development Programme (UNDP) dalam program regional LGBT di Asia Tenggara. UNDP bekerja sama dengan Kedutaan Besar Swedia di Bangkok dan USAID mengembangkan program senilai 8 juta dolar AS. Program tersebut berlangsung dari Desember 2014 hingga September 2017. Tujuan program tersebut antara lain: (1) membantu kelompok LGBT memahami hak-hak mereka; (2) memperkuat kemampuan organisasi LGBT non-profit; (3) meningkatkan keterlibatan organisasi LGBT dalam dialog dan kebijakan; (4) mendukung aktivitas pemberdayaan komunitas LGBT (ANTARA News, 15/02/2016).
Gerakan LGBT tidak hanya bergerak melalui lembaga internasional. Terdapat pula organisasi masyarakat sipil, jaringan advokasi, dan kelompok kepentingan yang bekerja lintas negara. BBC News Indonesia menyebutkan adanya dua jaringan nasional dan 119 organisasi LGBT yang tersebar di 28 dari 34 provinsi di Indonesia. Ini memperlihatkan bahwa gerakan LGBT di Indonesia pun memiliki jaringan organisasi dan aktivitas yang terstruktur. Bukan sekadar fenomena individual yang tidak terorganisasi (BBC News Indonesia, 03/12/2019).
Pada sejumlah negara, LGBT bahkan sudah mendapatkan pengakuan secara legal. Salah satu wujudnya adalah legalisasi perkawinan sejenis. Berdasarkan data yang dipublikasikan Pew Research Center dan Our World in Data, hingga 2025 terdapat 39 negara dan yurisdiksi di dunia yang telah melegalkan perkawinan sesama jenis (same-sex marriage).
LGBT Haram!
Dalam hal pemenuhan hasrat seksual—sebagai salah satu gejala dari naluri manusia untuk melestarikan keturunan (ghariizah an-na’w)—Islam telah menetapkan saluran yang mulia dan penuh berkah. Tidak lain melalui institusi pernikahan syar’i antara seorang laki-laki dan perempuan.
Karena itu perilaku homoseksual (liwaath) dan lesbianisme (sihaaq) diharamkan secara mutlak. Keduanya dikategorikan sebagai perbuatan faahisyah (keji) dan tindakan melampaui batas. Demikian sebagaimana firman Allah SWT:
وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ
(Kami telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada mereka. “Mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kalian di dunia ini? Sungguh, kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan syahwat kalian, bukan kepada wanita. Bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas.” (TQS al-A’raf [7]: 80-81).
Berbahaya dan Mengundang Azab
Penyebaran kemaksiatan di tengah masyarakat, seperti LGBT, tidak hanya merusak tatanan keluarga dan moral masyarakat. Ia juga—jika dibiarkan dan tidak dicegah—bisa mengundang azab Allah SWT. Rasulullah saw. bersabda:
مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، هُمْ أَعَزُّ مِنْهُمْ وَأَمْنَعُ، لاَ يُغَيِّرُونَ، إِلاَّ عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ
Tidaklah suatu kaum, yang di tengah-tengah mereka terjadi berbagai kemaksiatan, sementara mereka memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mencegah kemaksiatan tersebut, tetapi hal itu tidak mereka lakukan, melainkan Allah akan menimpakan azab-Nya secara merata kepada mereka (HR Ibnu Majah).
Dalam tinjauan kesehatan publik pun, riset medis mencatat bahwa perilaku hubungan seksual menyimpang—seperti LGBT—menjadi vektor utama penyebaran penyakit menular seksual yang mematikan, seperti HIV/AIDS.
Solusi Islam
Propaganda dan gerakan LGBT yang masif hari ini tidak bisa dilepaskan dari cengkeraman ideologi Kapitalisme-sekuler-liberal. Ideologi sekuler yang mengagungkan kebebasan ini terbukti gagal menjaga kesucian moral manusia. Sistem yang dibangun di atas ideologi ini justru menjadi tempat subur bagi penyimpangan yang menghancurkan tatanan keluarga alami serta regenerasi manusia.
Karena itu penyelesaian tuntas atas kerusakan moral dalam wujud LGBT ini tidak cukup dengan kecaman insidental atau aksi penolakan di jalanan semata. Ia menuntut ketegasan penerapan hukum syariah Islam secara kaaffah. Ini sejalan dengan firman Allah SWT:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
Hai orang-orang yang beriman! Masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, Sungguh setan itu musuh nyata bagi kalian (TQS al-Baqarah [2]: 208).
Adapun langkah-langkah penyelesaian atas persoalan LGBT ini secara sistematis menurut Islam, antara lain sebagai berikut:
1. Pembinaan akidah dan ketakwaan keluarga.
Keluarga Muslim harus difungsikan sebagai benteng pertama dalam menanamkan akidah dan pembentukan kepribadian Islam (syakhshiyyah islaamiyyah) agar anak-anak terlindungi dari racun pemikiran kufur sejak dini. Ini sejalan dengan perintah Allah SWT dalam al-Quran:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
Hai orang-orang yang beriman! Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab neraka (TQS at-Tahrim [66]:6).
2. Penghentian total propaganda dan kampanye liberal.
Negara wajib melarang seluruh bentuk propaganda, organisasi, pertunjukan, maupun atribut yang mempromosikan penyimpangan seksual seperti LGBT ini di ruang-ruang umum demi menjaga moralitas publik.
3. Penegakan amar makruf nahi mungkar di tengah masyarakat.
Seluruh komponen masyarakat tidak boleh berdiam diri. Setiap kemaksiatan, termasuk penyimpangan orientasi seksual seperti LGBT, harus dicegah. Sebabnya, jika kemaksiatan dibiarkan, pasti akan berkembang dan makin tak terkendali. Akibatnya, masyarakat pun akan rusak. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw., “Perumpamaan orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan para pelanggarnya adalah seperti sekelompok orang yang melakukan undian untuk menentukan tempat mereka di sebuah kapal. Sebagian dari mereka mendapatkan tempat di bagian atas kapal. Sebagian lainnya mendapatkan tempat di bagian bawahnya. Orang-orang yang berada di bagian bawah kapal, jika hendak mengambil air, harus melewati orang-orang yang berada di atas mereka. Lalu mereka berkata, ‘Andai saja kita melubangi bagian kapal yang menjadi jatah kita ini sehingga kita tidak mengganggu orang-orang yang berada di atas kita.’ Jika orang-orang yang berada di atas membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, niscaya mereka semua akan binasa. Akan tetapi, jika mereka mencegah dan menindak perbuatan orang-orang tersebut, niscaya mereka akan selamat, dan selamat pula semuanya.” (HR al-Bukhari).
4. Penerapan sistem sanksi hukum yang tegas.
Islam menetapkan sanksi hukum yang sangat tegas bagi pelaku LGBT. Setiap sanksi hukum Islam yang tegas memiliki dua tujuan: (1) untuk memberikan efek jera (zawaajir) bagi pelaku kejahatan agar kejahatannya tidak menular di tengah masyarakat; (2) sebagai penebus dosa (jawaabir) bagi pelakunya.
5. Penerapan syariah secara kaaffah.
Pada akhirnya diperlukan penerapan syariah Islam secara kaaffah (menyeluruh) dalam seluruh aspek kehidupan. Tentu dalam institusi pemerintahan Islam (Khilafah). Khilafah inilah yang akan hadir secara penuh sebagai perisai (junnah) yang bisa menghentikan total propaganda liberal yang bersifat global (seperti LGBT), menjatuhkan sanksi hukum yang tegas bagi pelaku kemaksiatan, serta menjaga ketakwaan umat secara sistemik demi menyelamatkan peradaban manusia dari kehancuran.
WalLaahu a‘lam bi ash-shawaab. []
—*—
Hikmah:
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.:
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ
Rasulullah saw. telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. (HR al-Bukhari). []
—*—
Banjir Musim Dingin Perparah Kondisi Palestina, Berharap pada Pemilu Amerika?
Banjir musim dingin di Gaza semakin memperparah krisis kemanusiaan. Hujan deras membanjiri sekitar 70.000 tenda pengungsi dan menyebabkan sedikitnya lima orang meninggal dunia, termasuk empat anak-anak. Ratusan ribu pengungsi terancam banjir, sementara lebih dari 2.000 bangunan yang telah rusak akibat serangan penjajah yahudi berisiko ambruk. Kondisi ini semakin buruk karena kebutuhan tenda musim dingin baru terpenuhi sekitar 18%, sementara entitas zionis ini masih membatasi masuknya bantuan kemanusiaan, bahan bangunan, bahan bakar, dan perlengkapan tempat tinggal. Akibatnya, ribuan keluarga terancam menghadapi musim dingin tanpa tempat berlindung yang layak.
Di tengah kondisi tersebut, kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu paruh waktu Amerika dan terpilihnya sejumlah politisi Muslim memunculkan harapan akan perubahan kebijakan Amerika, khususnya terhadap Pa¹lestina. Namun, perlu dipahami bahwa pergantian partai yang berkuasa tidak serta-merta mengubah arah kebijakan Amerika. Kebijakan Amerika sesungguhnya dipengaruhi oleh kekuatan deep state (negara dalam bayangan), yakni para pemilik modal dan perusahaan-perusahaan raksasa yang berkepentingan menjaga dominasi kapitalisme. Bagi mereka, siapa pun yang berkuasa bukanlah persoalan utama, selama pemerintahan tetap melayani kepentingan ekonomi dan politik mereka.
Sebagaimana dijelaskan Noam Chomsky, Partai Demokrat dan Partai Republik beroperasi dalam kerangka ekonomi dan kelembagaan yang sama serta sama-sama melindungi kepentingan korporasi dan sistem keuangan. Dengan demikian, keduanya merupakan bagian dari apa yang disebutnya sebagai Business Party (Partai Bisnis). Kesamaan ini terlihat jelas dalam kebijakan terhadap Palestina, yakni mempertahankan entitas Zionis melalui dukungan finansial, militer, politik, dan media.
Hal tersebut tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintahan Amerika. Pada masa Obama, disepakati bantuan militer sebesar 38 miliar dolar AS kepada entitas Zionis selma sepuluh tahun. Pada masa Trump, Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibukota entitas Zionis, memindahkan kedutaannya ke kota tersebut, menggunakan hak veto di PBB, serta mendorong normalisasi hubungan melalui Abraham Accords. Kebijakan tersebut berlanjut pada masa Biden, yang mempertahankan pengakuan atas Yerusalem, memveto resolusi terkait keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta berupaya memperluas normalisasi hubungan dengan Arab Saudi. Bahkan, dalam kebijakan militer, penggunaan serangan pesawat nirawak (drone) juga berlanjut dari pemerintahan Bush ke Obama. Hal ini menunjukkan adanya kesinambungan kebijakan Amerika meskipun terjadi pergantian presiden dan partai yang berkuasa.
Oleh karena itu, berharap bahwa kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu paruh waktu akan mengubahsecara mendasar kebijakan Amerika terhadap Palestina adalah khayalan. Kemenangan tersebut tidak serta merta menghentikan dukungan Amerika terhadap entitas Zionis maupun mengakhiri perang terhadap Iran. Perubahan kebijakan yang sesungguhnya, bergantung pada kepentingan dan agenda kekuatan yang berada di balik pemerintahan Amerika yang berdasarkan pada kepentingan pemilik modal. Allahu Akbar! [] (***/Jie)
Editor: Ao S Dwiyanthoputra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar