RUZKA INDONESIA — Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM akhirnya angkat bicara setelah mendapat teguran dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyusul polemik pembayaran upah sopir truk pengangkut genteng dari Jatiwangi, Kabupaten Majalengka.
Dedi mengaku bingung ketika mendapat teguran dari Maruarar atau yang akrab disapa Ara. Pasalnya, persoalan pembayaran jasa sopir truk tersebut dinilai bukan merupakan urusan yang secara langsung berada dalam kewenangan gubernur.
Polemik itu mencuat saat pelepasan pengiriman 2,4 juta keping genteng dalam program gentengisasi di Lapangan Pasar Lama Majalengka, Ahad (08/11/2026) yang lalu. Acara yang semula dirancang sebagai seremoni pelepasan pengiriman serentak justru diwarnai protes puluhan sopir truk yang mengaku belum menerima uang jalan.
Dalam tayangan kanal YouTube pribadinya, Dedi menjelaskan alasan dirinya hanya tersenyum ketika mendapat teguran dari Menteri PKP. Ia mengaku tidak memahami hubungan langsung antara jabatan gubernur dan pembayaran upah sopir.
“Kenapa kemarin saya senyum ketika saya ditegur? Saya kemarin kan ditegur, ‘KDM jangan percaya sama anak buah’. Senyum karena saya bingung. Bingungnya apa, kaitannya apa gubernur dengan bayar sopir truk?” ujar Dedi.
KDM Pertanyakan Mekanisme Distribusi Genteng
Tak hanya menanggapi teguran tersebut, Dedi juga meminta penjelasan mengenai mekanisme pengadaan dan distribusi genteng, termasuk pihak yang bertanggung jawab terhadap pembayaran jasa angkutan.
Ia mempertanyakan mengapa sejumlah truk yang sudah disiapkan untuk mengangkut genteng justru belum bisa diberangkatkan akibat persoalan administrasi dan pembayaran.
Dedi juga menyoroti keterlibatan sejumlah pihak dalam rantai distribusi. Menurutnya, mekanisme pengadaan seharusnya dapat dibuat lebih sederhana agar tidak menambah biaya dan memperlambat pengiriman.
“Yang meminta harus ada mobil 480 plus gentengnya siapa?” tanya Dedi, Rabu (11/11/2026).
Pertanyaan tersebut kemudian dijelaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman. Ia memaparkan bahwa pengadaan genteng melibatkan sejumlah pihak, mulai dari produsen atau pabrik genteng, koperasi, toko bangunan, hingga pelaksana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di bawah Kementerian PKP.
Herman menjelaskan, Pemprov Jabar berperan memfasilitasi kerja sama antara industri genteng lokal dengan Kementerian PKP. Salah satu mekanisme yang digunakan yakni melalui Koperasi Jatiwangi (Kopekja).
Koperasi tersebut berfungsi menampung sekaligus mengoordinasikan pengadaan genteng dari para produsen. Dalam pelaksanaannya, anggota koperasi juga menjalin kerja sama pembiayaan dengan perbankan.
Herman menyebut terdapat dukungan pinjaman dari Bank BJB sebesar Rp500 juta dan Bank Majalengka sebesar Rp2,5 miliar. Dengan demikian, total pembiayaan yang disebutkan mencapai sekitar Rp3 miliar.
Namun, Dedi mempertanyakan alasan koperasi harus menjadi perantara apabila produsen sebenarnya dapat memasok genteng secara langsung kepada toko bangunan yang memenangkan pengadaan.
Menurutnya, jalur distribusi yang lebih pendek berpotensi membuat harga lebih efisien dan proses pengiriman lebih cepat.
Menanggapi hal tersebut, Herman menjelaskan bahwa mekanisme melalui koperasi merupakan kesepakatan para pihak yang terlibat. Pemerintah daerah, kata dia, hanya memfasilitasi agar kerja sama tersebut dapat berjalan.
Sekda Jabar Akui Ada 85 Sopir Belum Dibayar
Di balik polemik tersebut, Herman juga mengakui adanya persoalan administrasi yang menyebabkan sejumlah sopir truk belum menerima pembayaran.
Ia menjelaskan, koperasi memiliki kewenangan dalam proses pengeluaran genteng dan pengaturan pengiriman. Namun, tingginya volume pengambilan genteng membuat proses administrasi tidak berjalan cepat.
Selain itu, kesiapan daerah penerima juga menjadi kendala. Herman menyebut Kabupaten Bogor dan Kabupaten Kuningan belum menyelesaikan proses tender sehingga toko bangunan yang akan menerima pasokan genteng belum dapat dipastikan.
Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kepastian tujuan distribusi. Akibatnya, sejumlah truk yang telah disiapkan untuk mengangkut genteng belum dapat diberangkatkan sebagaimana jadwal awal.
“Harusnya kami cek satu-satu,” ujar Herman saat menjelaskan evaluasi terhadap persoalan tersebut.
Berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar 146 truk yang terdampak persoalan pengiriman dan pembayaran. Dari jumlah itu, sekitar 85 truk disebut belum menerima pembayaran.
Padahal, pengiriman 2,4 juta keping genteng dari sentra industri Jatiwangi semula ditargetkan melibatkan 600 truk. Namun, saat peluncuran berlangsung, jumlah kendaraan yang tersedia hanya sekitar 480-an truk.
Sopir Protes karena Dua Hari Menunggu Upah
Polemik pembayaran tersebut sebelumnya terlihat secara terbuka ketika Menteri PKP Maruarar Sirait hendak mengakhiri seremoni pelepasan pengiriman genteng di Lapangan Pasar Lama Majalengka.
Saat itu, Ara bertanya kepada para sopir apakah mereka sudah siap berangkat mengantarkan genteng ke sejumlah daerah tujuan.
Namun, pertanyaan tersebut justru disambut sorakan penolakan dari puluhan sopir. Mereka mengangkat kedua tangan dan membentuk simbol silang sebagai tanda belum bersedia menjalankan kendaraan.
Bahkan, beberapa sopir terdengar meneriakkan protes, “Pak, banyak calonya, Pak.”
Salah seorang sopir truk asal Karawang bernama Paduo mengaku sudah dua hari menunggu di lokasi, tetapi belum menerima uang jalan sebesar Rp2 juta.
“Saya sudah dua hari di sini, ongkos yang Rp2 juta belum dibayar,” kata Paduo kepada Ruzka Indonesia.
Ia mengaku belum mengetahui secara pasti pihak yang menyebabkan pembayaran tersebut tersendat, apakah vendor yang mengoordinasikan para sopir atau pemerintah daerah yang belum menyelesaikan pembayaran kepada vendor.
Keluhan serupa disampaikan sopir lainnya, Omay. Ia mengaku para sopir terpaksa menginap di lapangan dan menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan makan selama menunggu kepastian keberangkatan.
Bahkan, sebagian sopir mengaku telah beberapa malam berada di lokasi tanpa mendapatkan kepastian pembayaran jasa angkutan maupun biaya bahan bakar minyak (BBM).
“Panitianya yang salah, harusnya dari pagi sudah beres,” ujar Omay, seperti dikutip Kompas.com.
Besaran upah angkutan yang diterima setiap sopir diketahui berbeda-beda, menyesuaikan jarak dan lokasi pengiriman genteng.
Acara pelepasan yang dijadwalkan berlangsung pukul 16.00 WIB akhirnya baru dapat berjalan secara bertahap sekitar pukul 17.00 WIB. Para sopir disebut mulai berangkat setelah pembayaran dilakukan, yang kabarnya sempat ditalangi oleh Bupati Majalengka, Eman Suherman.
Sementara itu, Herman Suryatman mengungkapkan bahwa pihaknya juga baru mengetahui persoalan tersebut pada sore hari ketika kegiatan berlangsung.
Persoalan administrasi pengiriman serta belum rampungnya proses Pemilihan Terbuka Toko (PTT) di sejumlah daerah tujuan menjadi salah satu kendala yang membuat koperasi belum berani memberangkatkan seluruh kendaraan sekaligus.
Polemik ini menjadi catatan penting dalam pelaksanaan program gentengisasi. Di tengah ambisi memperluas pemanfaatan genteng produksi lokal, kesiapan administrasi, kepastian distribusi, dan hak para pekerja angkutan menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan. (***)
Jurnalis: Eko Widiantoro
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar