RUZKA INDONESIA – Gibran Rakabuming Raka akhirnya menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Titik. Drama dua tahun itu selesai di meja pimpinan MPR.
Selanjutnya bola ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Konstitusi memberi waktu 14 hari sejak Jumat (13/11/2026) untuk mengajukan dua nama pengganti.
Selesai? Belum. Justru pertanyaannya baru dimulai: siapa yang sedang berpesta di balik mundurnya Gibran?
Desakan agar Gibran turun tahta memang sudah tak terbendung. Gelombangnya sistematis. Terstruktur. Dari soal ijazah, syarat sekolah, hingga manuver Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR yang tiba-tiba kompak.
Upaya putra sulung Joko Widodo untuk bertahan tampak kian mustahil. Seluruh fraksi di DPR menyatu. Sesuatu yang langka terjadi di Senayan. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi tanpa orkestrasi besar.
Gibran memang sudah di ujung jurang kekuasaan. Pilihannya mundur adalah strategi untuk menghindari kejatuhan yang lebih memalukan. Daripada dijatuhkan lewat pemakzulan yang gaduh dan berdarah-darah politik, lebih baik menyerahkan mandat kembali kepada MPR. Elegan di permukaan, pahit di dalam.
Tapi mari jujur membaca situasi.
Ada pihak yang jelas bergembira. Mereka yang sejak awal merancang kejatuhan Gibran kini pasti sedang buka meja, angkat gelas, lalu tertawa terbahak-bahak.
Lihat anomali HMP itu. Pengusulnya sekadar memenuhi syarat minimal 20 orang dari dua fraksi. Ada fraksi yang hanya menyetor satu nama. Ada fraksi yang malu-malu menyebut nama pengusulnya. Bahkan ada fraksi yang awalnya mengklaim seluruh anggotanya tanda tangan, tapi yang diumumkan hanya belasan orang.
Ini bukan gerakan moral. Ini gerakan transaksi.
Jika memang murni soal konstitusi dan etika, mengapa sembunyi-sembunyi? Mengapa takut menyebut nama? Karena HMP itu hanya alat tekan. Senjata untuk memastikan Gibran tidak punya pilihan lain selain mundur sendiri.
Di lingkaran Istana, skenarionya makin telanjang. Tidak ada perlindungan politik. Tidak ada bantuan hukum sejak syarat sekolah Gibran dipersoalkan. Justru yang terjadi adalah pembiaran.
Lebih runyam, sejumlah pejabat yang secara struktur adalah anak buah Wakil Presiden justru terang-terangan menyudutkan Gibran. Rencana Gibran untuk fight melalui jalur pengadilan langsung dipatahkan oleh Menteri Koordinator Hukum dan HAM. Sebuah pesan keras: kamu sendirian.
Dan Presiden Prabowo Subianto?
Presiden tidak tampil tegas. Tidak ada pernyataan membela, tidak pula pernyataan memecat. Yang ada adalah diam yang membiarkan kegaduhan itu membesar, membiarkan Gibran terkikis pelan-pelan hingga habis.
Itulah politik. Prabowo paham, mempertahankan Gibran berarti mempertahankan warisan Jokowi sepenuhnya. Sementara melepaskan Gibran berarti membuka ruang bagi poros baru, bagi keseimbangan baru di kabinet, bagi kue kekuasaan yang bisa dibagi ulang.
Jadi siapa yang bergembira?
Pertama, poros politik lama yang sejak Pilpres 2024 merasa jalannya tertutup oleh dinasti Jokowi.
Kedua, barisan oportunis di dalam pemerintahan yang ingin kursi Wapres diisi oleh orang yang lebih bisa diatur, lebih bisa diajak berbagi proyek dan pengaruh.
Ketiga, mereka yang ingin memutus total pengaruh Jokowi. Mundurnya Gibran adalah simbol tumbangnya dinasti. Bukan sekadar pergantian orang nomor dua, tapi deklarasi bahwa era Jokowi telah benar-benar selesai.
Rakyat? Rakyat hanya jadi penonton. Disuguhi drama pengunduran diri, diberi harapan akan ada Wapres baru yang lebih berkompeten. Padahal skenario penggantinya sudah digodok jauh sebelum surat itu diserahkan ke MPR.
Gibran sudah mundur. Pesta baru saja dimulai. ***
Penulis: Yoyok BP/yoyokbp@gmail.com
Komentar