RUZKA INDONESIA– Saat ini hingga 14 hari ke depan, panggung politik Jakarta sedang menggelar drama paling telanjang: mencari Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Syaratnya katanya tidak berat. Tidak perlu endorse Mahkamah Konstitusi. Tidak perlu drama batas usia. Tidak perlu presiden ngemis-ngemis ke orang tua calon wakilnya, seperti dulu saat Prabowo harus sowan ke Jokowi untuk mendapatkan restu anaknya.
Sekarang semua ringan. Karena kursinya memang sudah dikosongkan dengan ringan pula.
Lagi pula, buat apa ada Wakil Presiden kalau posisinya cuma pelengkap penderitaan?
Buktinya paling sahih adalah Gibran sendiri. Selama dua tahun, dia disuruh blusukan ke 35 provinsi, 149 kabupaten/kota, 303 titik proyek. Disuruh jadi bumper, jadi bemper penderitaan rakyat. Harga naik, dia yang disuruh senyum di pasar. Program MBG bermasalah, dia yang disuruh cicipi. Ekonomi susah, dia yang disuruh keliling.
Tapi saat ijazahnya dikuyo-kuyo, saat pendidikannya dipermasalahkan, saat Hak Menyatakan Pendapat digulirkan untuk mendongkelnya, di mana Presiden? Tidak ada.
Presiden Prabowo justru tampil dengan pidato basa-basi. “Dengan berat hati saya menerima.” “Sikap kesatria.” “Negarawan.” Kalimat-kalimat yang dihafal dari buku protokol, tanpa denyut hati nurani.
Bahkan pembantu presiden sendiri yang menari di atas penderitaan Gibran. Menteri Hukum dan HAM mematahkan opsi Gibran untuk melawan lewat jalur pengadilan. Artinya, pintu untuk bertahan sengaja dikunci dari dalam Istana.
Ini bukan berat hati. Ini cuci tangan.
Presiden kemudian membandingkan dirinya yang tangguh sekalipun kerap jatuh. Perbandingan yang tidak apple to apple. Prabowo jatuh lalu bangkit karena punya partai, punya pasukan, punya kuda. Gibran jatuh, dibiarkan jatuh sendirian.
Di Mana Jokowi?
Dan di sinilah peran Jokowi menjadi ironi terbesar.
Dua tahun lalu, Jokowi-lah yang mempertaruhkan segalanya untuk menjadikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Melawan arus, melawan etika, melawan logika kepartaian, demi satu kursi itu. Semua jembatan politik dibakar demi anaknya.
Tapi hari ini, saat anaknya dipaksa berhenti, Jokowi diam.
Tidak ada perlawanan. Tidak ada mobilisasi relawan. Tidak ada pidato bapak yang membela anaknya. Yang ada hanya keheningan di Solo. Keheningan seorang mantan presiden yang sudah kehabisan kartu truf.
Jokowi mungkin paham, perlawanan hanya akan memperburuk keadaan. Tapi bagi publik, diamnya Jokowi adalah konfirmasi paling menyakitkan: bahwa proyek dinasti itu memang sudah selesai. Bahwa Gibran memang hanya dipakai sebagai jembatan, dan setelah jembatan itu terlewati, jembatan itu boleh dibongkar.
Gibran menjadi korban dari ambisi bapaknya sendiri, dan korban dari dinginnya kawan koalisinya sendiri.
Ekonomi Susah, Wapres Dibuat Tumbal
Jangan lupa konteks besarnya: ekonomi sedang susah.
PHK di mana-mana. Rupiah terseok. Daya beli anjlok. Harga beras, cabai, minyak goreng tidak pernah benar-benar turun. APBN jebol untuk program populis.
Dalam situasi seperti ini, rakyat butuh kambing hitam. Dan apa yang lebih enak daripada menjadikan Wakil Presiden sebagai tumbal?
Gibran yang disuruh keliling itu pada akhirnya pulang dengan cap gagal. Padahal kegagalan ekonomi ini bukan kegagalan Gibran seorang. Ini kegagalan kolektif pemerintahan. Tapi yang disuruh berhenti cuma Gibran.
Ini pola lama yang selalu berulang: saat ekonomi susah, istana butuh pengalih isu. Wapres yang paling mudah dikorbankan.
Lalu untuk apa ada Wakil Presiden berikutnya?
Kalau tugasnya hanya jadi pelengkap penderitaan, jadi tukang blusukan saat harga naik, jadi tameng saat pemerintah diserang, tapi tidak pernah dibela saat diserang balik, lebih baik jabatan itu dikosongkan saja.
Karena selama 14 hari ke depan, siapapun yang mendaftar menjadi Wapres, ia harus sadar: ia sedang mendaftar untuk menjadi pelengkap penderitaan berikutnya. ***
Penulis: Yoyok BP (yoyokbp@gmail.com)
Komentar