RUZKA INDONESIA – PENGAMAT Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga yang menilik kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, tokoh-tokoh poliiik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha tentu berimplikasi politis di internal dan eksternal Polri.
“Untuk jangka pendek, peristiwa tersebut dapat mengganggu situasi kondusif di internal Polri. Akan berpeluang terjadi kelompok-kelompok di internal Polri yang saling curiga. Kelompok satu akan curiga kepada kelompok lainnya. Kecurigaan antarkelompok ini dapat memperlemah soliditas di internal Polri,” ungkap Jamil kepada RUZKA INDONESIA, Rabu (04/11/2026) pagi.
Menurutnya, kalau kasus tersebut tidak cepat ditangani, hal itu dapat membelah internal Polri. Di tubuh Polri akan berisi faksi-faksi yang akan meruaak soliditas.
Di eksternal Polri, imbuhnya, khususnya para elite politik juga berpeluang muncul saling curiga. Sesama elite politik antarpartai bisa saja mencurigai sebagai aktor penyadapan tersebut.
“Hal itu dapat berimplikasi pada terganggunya komunikasi politik elite politik antar partai. Saling curiga ini dapat merusak stabilitas politik nasional. Namun demikian, untuk jangka panjang situasi politik dalam negeri diperkirakan relatif akan kondusif dan stabil. Hal ini bisa terjadi karena orang orang yang bermain dan melakukan gerakan perlawanan secara silent operation dengan target yang ingin dicapai bisa melakukan bargaining kekuasaan politik dengan Presiden Prabowo,” tandas Jamil.
Jamil juga melihat, bisa jadi kelompok tersebut berafiliasi ke sosok tertentu yang masih punya pengaruh politik. Hanya saja bola politiknya sekarang sepenuhnya ada di tangan Prabowo.
“Kalau Prabowo cepat dan tegas menyelesaikan gerakan perlawanan melalui penyadapan itu, maka kondusifitas politik nasional cepat pulih kembali. Namun bila Prabowo masih menggunakan politik tarik ulur seperri bermain layang-layang, maka politik nasional akan lama menjadi kondusif,” tandas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
“Jadi, agar kondusivitas politik cepat pulih, maka Prabowo perlu tegas terhadap aktor di balik penyadapan ilegal tersebut. Untuk itu, Polri perlu segera mengungkap aktor penyadapan tersebut,” pungkasnya. (***/Jie)
Editor: Ao S Dwiyanthoputra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar