RUZKA INDONESIA — Sejarah Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) pada masa Orde Baru menunjukkan dinamika yang erat dengan kepentingan politik rezim dan militerisasi kepemimpinan.
Hal ini ditegaskan oleh akademisi Universitas Indonesia (UI), Marlon Samuel Constantin Kansil, yang berhasil mempertahankan disertasinya pada sidang terbuka promosi doktor Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB UI) yang digelar pada Rabu (16/09/2026).
Bertempat di Auditorium Tjan Tjoe Som Gedung IV – Hoesein Djajadiningrat FIB UI tersebut, Marlon memaparkan disertasinya yang berjudul “Dinamika Badan Koordinasi Intelijen Negara Periode 1983–1988: Studi atas Ruang Lingkup Kepemimpinan, Sistem, dan Ekosistem Organisasi serta Penanganan Informasi Strategis”.
Disertasi yang Marlon telisik menyoroti fase krusial dalam sejarah intelijen Indonesia pasca Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara yang memperkuat kedudukan BAKIN di tengah kompleksitas ancaman politik, ideologis, sosial, ekonomi, dan keamanan.
Menggunakan metode sejarah yang komprehensif melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, Marlon menelaah arsip serta dokumen intelijen resmi untuk menganalisis hubungan antara kepemimpinan, struktur organisasi, produksi informasi, dan konsumen intelijen.
“Penelitian ini penting karena memperlihatkan bagaimana dinamika intelijen di masa Orde Baru tidak hanya soal adaptasi terhadap ancaman, tetapi juga bagaimana kepemimpinan dan politisasi memengaruhi profesionalisme lembaga,” ungkap Marlon dalam keterangan yang diterima, Senin (21/09/2026).
Dinamika BAKIN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika BAKIN, yang merupakan organisasi pendahulu dari Badan Intelijen Negara (BIN), pada periode 1983–1988 berlangsung secara paradoks.
Di satu sisi, BAKIN mampu beradaptasi terhadap perluasan spektrum ancaman, mulai dari isu komunisme dan subversi hingga terorisme, radikalisme keagamaan, serta dinamika ekonomi strategis dan geopolitik regional dengan dukungan penuh rezim.
Namun di sisi lain, adaptasi tersebut berjalan dalam struktur kepemimpinan yang dipengaruhi logika militeristik dan kepentingan politik.
Kepemimpinan personalistik yang melibatkan relasi Presiden Soeharto, Yoga Soegama, dan Benny Moerdani membentuk struktur hierarkis, sementara kehadiran Badan Intelijen Strategis (BAIS) pada 1986 turut memicu marginalisasi posisi strategis BAKIN.
Disertasi ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas institusi intelijen tidak secara otomatis meningkatkan profesionalisme. Militerisasi, politisasi, dan sentralisasi informasi justru berisiko melemahkan objektivitas serta akuntabilitas organisasi.
Temuan Marlon ini memberi kontribusi akademik penting bagi kajian sejarah politik dan keamanan Indonesia, sekaligus membuka ruang refleksi bagi masyarakat tentang bagaimana tata kelola intelijen dapat memengaruhi stabilitas demokrasi dan pembangunan bangsa.
Berhasil Pertahankan Disertasi
Keberhasilan mempertahankan disertasi ini turut mengantarkan Marlon lulus dengan predikat Cumlaude, sekaligus menempatkan dirinya sebagai lulusan doktor ke-502 dari FIB UI dan lulusan doktor ke-11 dari Program Studi Ilmu Sejarah pada tahun 2026.
Sidang promosi doktor ini dipimpin langsung oleh Dekan FIB UI, Dr. Untung Yuwono, S.S. Sementara itu, tim promotor terdiri atas Prof. Yon Machmudi, Ph.D. sebagai Promotor dan Agus Setiawan, S.S., M.Si., Ph.D. sebagai Ko Promotor. Adapun tim penguji meliputi Dr. Abdurakhman, S.S., M.Hum., sebagai Ketua Tim Penguji, Dr. Sindratahta Mukhtar, M.Si., Dr. Linda Sunarti, S.S., M.Hum., serta Dr. Didik Pradjoko, S.S., M.Hum. (***)
Jurnalis/Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar