RUZKA INDONESIA – Institut Hijau Indonesia (IHI) mengukuhkan 208 generasi muda dari 30 provinsi sebagai pejuang keadilan energi atau Risers melalui program YOU-RINGS (Youth Rising for Green and Just Energy Sovereignty) dalam Dialog Nasional dan Puncak Program Yourings 2026 di Jakarta, 31 Oktober 2026.
Program Yourings menempatkan anak muda tidak hanya sebagai penerima pengetahuan, tetapi diajak membaca persoalan energi langsung di sekitar tempat tinggal melalui tahapan you-learn, you-hunt, dan you-speak. Para Risers mempresentasikan hasil investigasi lapangan dan policy brief yang disusun berdasarkan temuan.
Investigasi menunjukkan persoalan energi tidak hanya soal pergantian sumber energi atau teknologi, tetapi berkelindan dengan akses ruang hidup, air, lingkungan, penghidupan, dan hak partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Sejumlah temuan diungkap, di antaranya emisi metana dan air lindi terkait aktivitas perusahaan gas di Aceh, dampak kesehatan PLTSa yang mencemari air di Sumatera Utara, pertanyaan kesiapan sarana PLTSa di Sumatera Selatan dan Lampung, hingga ketidakmerataan manfaat energi di Yogyakarta.
Temuan lain meliputi PLTU terkait kemiskinan di Jawa Tengah, PLTU berdampak pada wilayah tangkap di NTT, krisis air bersih akibat industri nikel di Sulawesi Tenggara, persoalan agraria dan limbah tambang di Kalimantan Selatan, ekspansi sawit di Kalimantan Tengah, pengembangan geothermal yang mengancam konservasi Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat, pembukaan hutan alam untuk biomassa di Gorontalo Utara, serta ironi keterbatasan akses energi di Pulau Taliabu Maluku Utara meski kaya sumber daya.
Dalam dialog nasional, Anggota Dewan Energi Nasional Dr. Ir. Fadhill Hasan menilai temuan Risers penting bagi perbaikan agenda energi nasional dan sebagai mekanisme check and balances.
“Apa yang dihasilkan Institut Hijau Indonesia di berbagai daerah sangat berharga bagi perbaikan agenda dan program energi di negara kita,” ucap Fadhil.
Sementara Ir. Laksmi Dhewanthi menekankan transisi energi harus dipahami sebagai transformational change, bukan sekadar perpindahan sumber energi, dan berkaitan dengan persoalan sosial, ekonomi, dan politik.
Perspektif gender juga disoroti peneliti BRIN Wong Desmiwati yang menyebut pelibatan perempuan harus menjadi aktor utama kebijakan, bukan sekadar pemenuhan kuota.
Direktur JATAM Melky Nahar mengingatkan energi tidak semestinya direduksi hanya persoalan listrik, melainkan terkait reproduksi kehidupan termasuk pangan, air, dan udara bersih. Energi terbarukan tidak otomatis berkelanjutan jika tetap mengorbankan tanah, masyarakat, dan lingkungan.
Pandangan serupa disampaikan Founder EcoNusa Foundation Bustar Maitar yang menyoroti wilayah Indonesia Timur yang menjadi lokasi produksi migas namun masyarakatnya masih terbatas akses listrik. “Energi seharusnya menjadi energi yang menghidupkan, bukan yang justru mematikan masyarakat dan ekosistem,” pungkasnya.
Direktur WALHI Boy Even menegaskan transisi berkeadilan harus memastikan pengakuan hak masyarakat, kedaulatan energi, pemerataan akses dan manfaat, perlindungan masyarakat terdampak, serta keberlanjutan ekologis.
Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad berpesan, “Mari bergandengan tangan, tidak mungkin perjuangan ini dilakukan sekelompok saja, ini harus menjadi perlawanan semesta.” ***
Editor: Yoyok BP
Email: yoyokbp@gmail.com
Komentar