RUZKA INDONESIA — Belum maksimalnya penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Depok mendapat sorotan Komisi VII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Kamis (12/09/2026) lalu.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta agar Pemkot Depok melakukan langkah yang tepat untuk mendorong pelaku usaha memanfaatkan akses permodalan lewat KUR tersebut.
“Saya kira ini momentum terbaik bagi Pemerintah Kota Depok untuk berbuat lebih banyak memberikan pelayanan bagi masyarakatnya,” terangnya.
Merespon hal itu Wali Kota Depok, Supian Suri mengungkapkan Pemkot Depok akan menindaklanjuti arahan tersebut dengan melakukan evaluasi dan koordinasi lebih intens dengan perangkat daerah dan perbankan.
“Nanti kita lihat dimana masalahnya apa demand kurang atau ada hal lain yang memang menjadi penyebab Depok belum terlalu banyak serap dana KUR,” ungkapnya.
Siapkan Dukungan Akses Pembiayaan
Salah satu upaya yang sedang dilakukan Pemkot Depok adalah menyiapkan dukungan akses pembiayaan dan permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Program Depok KUAT (Kredit, Usaha, Aman, Terjangkau).
Depok KUAT merupakan program kolaborasi yang dijalankan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Bank BJB.
Salah satu bentuk dukungannya berupa subsidi bunga pinjaman maksimal Rp50 juta.
“Untuk pinjaman Rp25juta-Rp50 jura kami subisidi 9 persen bunganya masyarakat cuman bayar 1 persennya, sedangkan Rp25 juta-Rp50 juta bunganya kami bantu 8 persen dan 2 persennya masyarakat,” jelas Supian.
Ia berharap, skema ini dapat membantu UMKM mendapatkan akses pembiayaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Ini menjadi semangat kita Pemkot Depok dan Komisi VII DPR RI bagaimana ekonomi bisa tumbuh ke depannya,” harap Supian. (***)
Jurnalis: Risjaddin Muhammad
Editor: Rusdy Nurdiansyah
Email: rusdynurdiansyah69@gmail.com
Komentar