RUZKA INDONESIA – PIDATO kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI memang memberikan optimisme. Prabowo menyampaikan capaian keberhasilan ekonomi serta pembangunan infrastruktur Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat.
Prabowo juga pamer capaian swasembada pangan dan keberhasilan menurunkan harga pupuk.
“Capaian di bidang ekonomi yang disampaikan Prabowo tidak seirama dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Sebab, temuan Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) memperlihatkan, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi relatif rendah,” ungkap penilaian Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga kepada RUZKA INDONESIA, Ahad (16/08/2026) siang.
Apa yang disampaikan Prabowo dinilainya juga tidak menyentuh capaian pembangunan demokrasi. Padahal temuan SMRC, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam bidang politik juga relatif rendah.
Presiden juga tidak banyak menyampaikan capaian dalam penegakan hukum. Padahal kinerja pemerintah di bidang ini berdasarkan temuan SMRC juga relatif rendah.
“Jadi, pidato Presiden Prabowo cenderung menonjolkan keberhasilannya. Namun capaian itu terkesan kurang dirasakan masyarakat. Kemajuan bidang ekonomi misalnya, namun belum diikuti pengurangan pengangguran secara signifikan. Bahkan saat ini ada satu juta sarjana yang menganggur,” jelas mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini.
Meski begitu, program yang disampaikan Prabowo memang pro-rakyat. Namun program tersebut, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, banyak yang tidak mengapresiasinya karena banyak keanehan yang dirasakan masyarakat.
“Kasus keracunan dan korupsi di MBG dan banyak penempatan Koperasi Desa Merah Putih dinilai tidak strategis. Karena itu, meskipun program itu pro rakyat, namun masyarakat pesimis terhadap Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Ini mengindikasikan ada masalah trust masyarakat terhadap pemerintah,” imbuh Jamil.
“Jadi, agar program Prabowo yang pro rakyat itu mendapat dukungan dari masyarakat maka perlu memulihkan trust. Hal ini tentu tidak cukup dengan pidato, tapi harus melalui tindakan nyata. Program pro-rakyat itu harus benar-benar bebas dari korupsi,” lanjutnya.
Untuk itu perlu pengawasan melekat terhadap semua program pro-rakyat.
“Bahkan Prabowo harus menggaransi semua programnya terbebas dari korupsi, termasuk menindak dengan tegas para koruptor,” tandas Jamil. (***/Jie)
Editor: Ao S Dwiyantho Putra
Email: aodwiyantho@gmail.com
