RUZKA INDONESIA – PERGANTIAN Kepala Badan Komunikasi RI dari Muhammad Qodari ke Syahganda Nainggolan memang sudah diduga sebelumnya. Qodari bukanlah sosok yang layak dan kompeten untuk menjadi Kepala Bakom.
Qodari, suka tidak suka, tidak memiliki basic (dasar) yang kuat di bidang komunikasi, khususnya komunikasi publik. Karena itu, wajar saja komunikasi yang dilakukan Qodari jauh dari prinsip-prinsip komunikasi publik yang efisien dan efektif.
Demikian diungkapkan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta M Jamiluddin Ritonga yang menurutnya Qodari justru lebih menggunakan pendekatan politik dalam melakukan komunikasi publik. Hal itu dapat dimaklumi karena latar belakang pendidikan Qodari memang politik.
“Akibatnya fokus komunikasi bergeser dari bertukar informasi menjadi upaya memengaruhi, mengendalikan, memperoleh, atau mempertahankan kekuasaan. Karena itu, pendekatan ini memiliki konsekuensi yang signifikan dalam kehidupan sosial, berorganisasi, maupun bernegara. Akibat lebih jauh dimungkinkan munculnya distorsi informasi dan manipulasi. Pesan tidak lagi disampaikan secara objektif. Fakta sering kali dipilah, dibingkai (framing), atau bahkan dimanipulasi demi membangun citra positif atau menjatuhkan lawan politik,” jelas Jamil kepada RUZKA INDONESIA di Jakarta, Sabtu (03/10/2026) pagi.
Praktik komunikasi semacam itu, ujar Jamil, dapat menimbulkan krisis kepercayaan (distrust). Hal itu terjadi karena komunikasi dipenuhi dengan motif terselubung, sehingga publik cenderung menjadi skeptis, sinis, dan sulit memercayai informasi yang disampaikan oleh Bakom.
“Bahkan, komunikasi semacam itu dapat menimbulkan polarisasi dan konflik di tengah masyarakat. Sebab, pendekatan politik sering kali menggunakan strategi “kita vs mereka”. Hal ini memicu pembelahan, mempertajam perbedaan, dan meningkatkan potensi konflik di masyarakat,” jelas Jamil.
Selain itu, dominasi pihak yang berkuasa semakin menguat. Komunikasi menjadi alat untuk mempertahankan status quo. Pihak yang memiliki sumber daya besar dapat mendominasi ruang publik, sehingga suara kelompok minoritas atau yang lebih lemah menjadi teredam.
“Dengan pendekatan demikian, kiranya wajar bila Qodari gagal melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Bakom. Karena itu, hal yang wajar juga bila Qodari di-reshuffle,” imbuhnya.
Di sisi lain, penggantinya Syahganda Nainggolan juga tidak memiliki latar belakang komunikasi. Kepakaran Syahganda Nainggolan justru dalam ilmu kesejahteraan sosial.
“Tanpa bermaksud merendahkan beliau, basic-nya dalam ilmu komunikasi relatif minim. Termasuk tentunya keahliannya dalam komunikasi publik. Sebagai aktivis, ada kekhawatiran Syahganda Nainggolan juga akan menggunakan pendekatan politik dalam melaksanakan komunikasi publik. Kalau ini yang nanti dilakukannya, maka Syahganda Nainggolan akan mengulangi kesalahan Qodari dalam memimpin Bakom,” tandas Jamil yang pernah menjadi Dekan Fikom IISIP Jakarta.
Jamil menegaskan, agak disesalkan kenapa Prabowo memilih Kepala Bakom bukan yang mempunyai basic kuat di bidang komunikasi, khususnya komunikasi publik. Padahal di Indonesia begitu banyak pakar komunikasi yang sangat profesional.
Jamil juga melihat, karena Syahganda bukan ahli komunikasi, khususnya komunikasi publik, dikhawatirkan Bakom nantinya bukan menjadi lembaga penyelesai masalah. Bakom justru dikhawatirkan akan menjadi sumber masalah yang akan membebani presiden.
“Ke depan sebaiknya Prabowo menempatkan orang yang sesuai dengan keahliannya dan berintegritas. Dengan begitu, Prabowo sudah menempatkan seseorang sesuai kompetensinya,” harapnya.
Dengan harapan orang yang ditunjuk menjadi kepala Bakom akan berkinerja tinggi, Prabowo tak perlu berulang me-reshuffle Kepala Bakom.
“Memang ironis, Prabowo hanya dalam dua tahun sudah me-reshuffle empat kali Kepala Bakom. Hal ini tidak akan terjadi bila Kepala Bakom dipilih berdasarkan kompetensi, khususnya yang kompeten di bidang komunikasi,” pungkas Jamil. (***/Jie)
Editor: Ao S Dwiyantho Putra
Email: aodwiyantho@gmail.com
Komentar