RUZKA INDONESIA – Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).mulai berdampak. Sebanyak lima juta akun anak telah diturunkan aksesnya atau dibatasi oleh berbagai platform digital sebagai bagian upaya memperkuat pelindungan anak di ruang siber.
Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam Forum Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas RANA) di Kementerian Komdigi, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Meutya mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi pemerintah dengan penyelenggara platform digital sejak PP Tunas memasuki tahap implementasi pada 28 Maret 2026.
“Melalui kerja sama dengan platform digital, saat ini sudah terdapat penurunan sekitar lima juta akun anak. Angka ini memang masih kecil dibandingkan target yang ingin kita capai, tetapi dalam skala global merupakan salah satu capaian yang signifikan,” ujar Meutya Hafid.
Menurut Meutya, perlindungan anak di ruang digital semakin penting. Indonesia kini memiliki sekitar 235 juta pengguna internet. Dari jumlah tersebut, lebih dari 81 persen merupakan generasi muda, termasuk anak-anak dan Generasi Z.
Berdasarkan data pemerintah, 48 persen anak Indonesia pernah mengalami cyberbullying. Tercatat lebih dari 21 ribu kasus kekerasan terhadap anak, dengan 46 persen terjadi di lingkungan rumah maupun satuan pendidikan.
“Digitalisasi yang berkembang sangat cepat membuat tantangan perlindungan anak semakin kompleks. Karena itu negara harus hadir melalui regulasi yang mampu memberikan perlindungan nyata,” kata Menkomdigi.
PP Tunas Wajibkan Penilaian Risiko Platform
Meutya menjelaskan, PP Tunas tidak hanya mengatur pembatasan usia, tetapi juga mewajibkan platform melakukan penilaian risiko. Cakupannya meliputi fitur chat, paparan konten tidak layak, desain yang memicu kecanduan, dampak kesehatan mental, keamanan data, hingga monetisasi data anak.
“Kami ingin platform ikut berubah. Jadi bukan hanya melarang anak membuat akun, tetapi platform juga memperbaiki desain layanannya agar lebih aman bagi anak,” ujarnya.
Sebagai contoh, Roblox telah menonaktifkan fitur percakapan otomatis bagi pengguna Indonesia di bawah 16 tahun. Akses hanya bisa dibuka dengan persetujuan orang tua.
Pemerintah juga mendorong platform menerapkan teknologi verifikasi usia seperti age inferencing, verifikasi berbasis foto, hingga analisis perilaku pengguna.
“Teknologinya sudah tersedia. Tinggal bagaimana platform mau berinvestasi agar proses verifikasi usia benar-benar berjalan efektif,” katanya.
Gernas RANA Libatkan Lintas Sektor
Menko PMK Pratikno menuturkan Gernas RANA dirancang untuk memastikan anak mendapat perlindungan di keluarga, sekolah, ruang publik, hingga ruang digital.
“Dampak negatif ruang digital tidak hanya terhadap kesehatan fisik, tetapi juga perkembangan kognitif dan kesehatan mental anak,” tuturnya.
Pratikno menekankan keberhasilan Gernas RANA butuh peran media massa untuk edukasi dan kontrol sosial. Hadir pula Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Mendukbangga Wihaji, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, dan para Pemimpin Redaksi media nasional. ***
Editor: Yoyok BP
Email: yoyokbp@gmail.com
Komentar